Indovoices.com-Sejumlah pengamat menilai angka kemiskinan di Indonesia akan semakin sulit diturunkan dalam beberapa waktu ke depan. Ini lantaran pertumbuhan ekonomi domestik yang semakin melambat beberapa waktu terakhir.
Peneliti Indef Rusli Abdullah menyatakan realisasi pertumbuhan ekonomi memiliki dampak besar pada penurunan kemiskinan. Jika ekonomi semakin tumbuh, maka penurunan angka kemiskinan berpotensi semakin tinggi.
Sebaliknya, penurunan angka kemiskinan semakin kecil jika ekonomi tumbuh melambat. Terbukti, pada 2010 hingga 2014 ekonomi Indonesia sempat tumbuh hingga 6 persen. Alhasil, angka kemiskinan pada periode tersebut berhasil turun 0,53 persen.
Sementara, angka kemiskinan pada periode 2015 hingga 2019 hanya turun 0,42 persen. Penurunannya melambat ketimbang periode sebelumnya karena pertumbuhan ekonomi juga tak pernah sampai 6 persen sepanjang 2015-2019.
“Semakin rendah elastisitas maka semakin rendah kemampuan pertumbuhan ekonomi dalam menurunkan angka kemiskinan atau pertumbuhan ekonomi semakin tidak elastis dalam menurunkan angka kemiskinan,” kata Rusli dalam sebuah diskusi.
Terlebih, saat ini ekonomi sedang diliputi ketidakpastian seiring dengan merebaknya virus corona, konflik di Laut China Selatan, dan keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit). Semua itu, kata Rusli, akan mempengaruhi pemerintah dalam membuat kebijakan di dalam negeri.
“Kejadian-kejadian di global itu juga membuat konsentrasi pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi akan terganggu,” kata dia.
Tak hanya soal pertumbuhan ekonomi. Rusli menyatakan korupsi juga menjadi salah satu faktor yang membuat angka kemiskinan sulit turun di dalam negeri.
“Korupsi membuat alokasi sumber daya ekonomi tidak efisien dan terkonsentrasi hanya pada satu atau dua kelompok. Akibatnya pertumbuhan ekonomi atau pembangunan ekonomi tidak optimal,” tutur Rusli.
Menurut dia, pemerintah harus berkolaborasi dengan banyak pihak untuk menurunkan angka kemiskinan. Misalnya, mendorong penggunaan dana desa untuk mengembangkan usaha masyarakat di kawasan tersebut. Artinya, dana desa tidak hanya bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur.
Mantan Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengatakan isu kesenjangan memang menjadi hal yang krusial di banyak negara. Selain Indonesia, tingkat ketimpangan ekonomi di Thailand juga terbilang buruk.
“Dua tahun lalu Thailand menjadi negara dengan tingkat ketimpangan kekayaan terburuk di dunia,” ujar Dipo.
Ia menjelaskan dua tahun lalu 1 persen orang terkaya di Thailand menguasai 66,9 persen dari total kekayaan di negara itu. Angka tersebut terbilang lebih buruk dari Rusia, Turki, dan India.
“Padahal dua tahun sebelumnya pada 2016 Thailand masih berada di peringkat ketiga setelah Rusia dan India,” kata dia.
Sementara, tingkat ketimpangan Indonesia dengan Thailand bisa dibilang hampir mirip. Dipo memaparkan satu persen orang terkaya di Indonesia menguasai 46,6 persen kekayaan nasional pada 2018.
“Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang tercatat 45,4 persen. Dengan ketimpangan kekayaan sebesar itu, posisi Indonesia 2018 adalah terburuk kelima di dunia setelah Thailand, Rusia, Turki, dan India,” ujarnya.
Untuk itu, Dipo menyarankan pemerintah perlu lebih hati-hati dalam menyusun kebijakan. Jangan sampai, katanya, pemerintah merilis kebijakan yang memperbesar ketimpangan di dalam negeri.
“Setiap beleid yang berpotensi memperbesar ketimpangan atau mencederai rasa keadilan publik seharusnya tidak dirilis karena hanya memperbesar risiko terjadinya konflik pada masa mendatang,” kata dia.(cnn)
