“Kemenperin bertekad untuk terus memperbaiki jajaran birokrasi yang bersih, efisien, efektif, produktif, transparan, melayani masyarakat, dan akuntabel. Hal ini dalam rangka menciptakan seluruh aparatur kami yang dapat turut mendorong kinerja sektor industri nasional semakin berdaya saing global,” kata Sekretaris Jenderal Kemenperin Haris Munandar di Jakarta, Selasa (11/12).
Pada peringatan Hari Anti Korupsi tahun 2018, Kemenperin berhasil meraih delapan penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) karena telah melakukan pembangunan Zona Integritas. Tahun ini, Kementerian PANRB memberikan penghargaan kepada 205 unit kerja yang dinilai berkomitmen melakukan percepatan implementasi reformasi birokrasi.
Dari 205 unit kerja yang berhasil melakukan pembangunan zona integritas, lima unit kerja diantaranya mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Sementara 200 unit kerja lainnya mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Adapun tujuh satuan kerja Kemenperin yang meraih predikat WBK, yaitu SMK Sekolah Menengah Analis Kimia Padang, SMK Sekolah Menengah Teknologi Industri Padang, Balai Diklat Industri Padang, Balai Riset dan Standardisasi (Baristand) Industri Surabaya, Balai Besar Industri Hasil Perkebunan Makassar, Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta, serta Balai Besar Kimia dan Kemasan Jakarta.
Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada Isananto Winursito selaku Kepala Balai Besar Kerajinan dan Batik periode tahun 2016-2018, yang dinilai sebagai role model dalam membangun Zona Integritas di satker BBKB Yogyakarta hingga akhir masa baktinya. Penghargaan ini diserangkan langsung oleh Menteri PANRB Syafruddin.
Pada kesempatan yang sama, Kementerian PANRB memberikan apresiasi dan penghargaan kepada tujuh pemimpin perubahan. Pemimpin ini dinilai memiliki komitmen dalam melakukan perubahan untuk menjaga tata kelola pemerintahan lebih baik di instansinya. Pemimpin perubahan ini, salah satunya disandang oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada Sekjen Kemenperin mewakili Menperin di Jakarta, kemarin (10/12).
Sejak tahun 2005, Kemenperin telah menjalankan serangkaian program reformasi birokrasi untuk mewujudkan perubahan menuju tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance). Sekjen meyakini, melalui penanaman nilai dan budaya kerja yang positif kepada aparatur di lingkungan Kemenperin, akan mampu menciptakan kinerja yang unggul dan berkomitmen memacu kinerja industri nasional.
“Pemerintah tengah giat menciptakan iklim investasi yang kondusif agar pendalaman struktur industri melalui peningkatan investasi, terutama di sektor yang berorientasi ekspor maupun substitusi impor, terus terwujud,” kata Haris. Hal ini sejalan dengan implementasi Making Indonesia 4.0.
Sebelumnya, pada kegiatan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KemenPAN RB Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan bahwa Kemenperin menunjukkan komitmen luar biasa dari tahun ke tahun dalam penerapan reformasi birokrasi dengan perbaikan dan terobosan yang positif.
Tim Reformasi Birokrasi (RB) Kemenperin memperkuat penerapan sistem integritas, meningkatkan kualitas layanan kepada publik melalui integrasi seluruh sistem layanan, dan meningkatkan kualitas layanan kepada stakeholder internal. Hasil penilaian Zona Integritas di tahun 2018 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2017, sebanyak 5 unit kerja di Kemenperin mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
