Oleh: Eddy Cahyono
“Cara komunikasi pemerintah dan masyarakat sudah berubah sangat cepat, Kita tidak bisa lagi puas hanya dengan menyebar press release atau sekadar membuat konferensi pers, harus ada dialog dan kolaborasi dengan masyarakat, untuk itu humas pemerintah harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman”
(Arahan Presiden Jokowi dalam `Seminar Nasional Kehumasan Pemerintah` di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, 16 April 2018).
Pilihan strategi komunikasi pemerintah menjadi salah satu kata kunci dalam mengukur efektifitas penyampaian ide, program, dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
Strategi komunikasi pemerintah yang tepat, berdasarkan pengemasan materi dan data dukung yang berkualitas melalui beragam channeling komunikasi kekinian, menjadi isu strategis yang perlu dijadikan pengarusutamaan dalam perbaikan tata kelola komunikasi pemerintah.
Perbaikan tata kelola komunikasi pemerintah melalui perubahan paradigma seyogyanya mendapatkan perhatian prioritas dari setiap pucuk pimpinan organisasi pemerintah, sehingga kerja nyata pemerintah mendapatkan apresiasi dan dukungan penuh dari masyarakat, sebagai pemangku kepentingan utama pemerintah.
Paradigma baru komunikasi pemerintah yang mengedepankan inovasi kreatif responsif kekinian, yang adaptif terhadap perkembangan era digital, merupakan jawaban terhadap tuntutan transparansi dan akuntabilitas serta membangun kepercayaan publik (Public Trust) terkait dengan kerja-kerja kementerian dan lembaga pemerintah.
Implementasi paradigma baru dalam komunikasi pemerintah merupakan faktor determinan yang menentukan suksesnya kerja-kerja pemerintah di mata masyarakat, paradigma baru komunikasi pemerintah ini semakin strategis di lembagakan pada berbagai K/L organisasi pemerintah bila kita mencermati perubahan pola komunikasi yang terjadi di era digital.
Pola komunikasi di era digital telah menyebabkan arus informasi mengalir dengan deras dan cepat, pola-pola komunikasi linier mulai digantikan dengan pola-pola komunikasi simetris, pemanfaatan teknologi informasi komunikasi dan internet semakin mempercepat penetrasi pesan ke dalam berbagai elemen masyarakat, wajar jika Thomas L. Friedman mengatakan jika the world is flat.
Urgensi Transformasi Komunikasi Pemerintah
Pergeseran pola komunikasi di era digital telah menjadikan citizen journalism sebagai suatu fenomena baru, komunikasi sekarang bukan lagi two-step communication model, tetapi multi-step communication model, yang memposisikan individu menjadi kekuatan baru yang dapat mempengaruhi opini publik sehingga penyajian materi yang kaya data menjadi yang utama (content is the king).
Mencermati perkembangan pola komunikasi pemerintah di era digital telah membawa konsekuensi bahwa petugas humas organisasi pemerintah sesungguhnya tidak lagi tunggal, namun seluruh pegawai di organisasi pemerintah harus dapat berperan sebagai humas bagi organisasi kerjanya.
Hal ini sejalan dengan perubahan paradigma komunikasi pemrintah dimana penyampaian komunikasi pemerintah yang tunggal dan terjadwal dalam gaya komunikasi tradisional, kini telah berubah menjadi majemuk dan anytime dengan channeling yang tidak hanya media masa mainstream, namun berkembang menjadi micro/targeted channel (youtube, blogs, instragram dll).
Perubahan pola komunikasi diera digital, dengan semakin masifnya penetrasi internet, diproyeksikan akan semakin mempercepat transformasi ke “pola komunikasi model baru”, yang menuntut adanya perubahan pola komunikasi pemerintah kepada publik.
Premis ini bukan tanpa alasan yang mendasar, merujuk 2018 Global Digital Report terkait pengguna internet di Indonesia, menunjukkan telah mencapai angka 132 juta orang atau berkisar 50% dari penduduk dengan durasi penggunaan internet 8 jam 51 menit setiap harinya.
Dari data statistik tersebut di atas, Indonesia sejatinya telah memasuki fase interactive communication era sebagai tahapan lebih lanjut dari pengembangan era telekomunikasi. Era ini ditandai dengan penggunaan internet sebagai media baru (new media). Transformasi ini menegaskan bahwa second media age, dengan pola simetris dan interaktif, telah mulai menggeser dominasi media broadcast seperti surat kabar, radio dan televisi, pemberitaan yang viral dan menjadi tranding topic dalam media sosial bahkan acapkali menjadi pemberitaan utama pada media mainstream.
Hadirnya era digital dan terjadinya pergeseran pola komunikasi, dengan trend meningkatnya penggunaan internet seyogyanya menjadi momentum bagi pucuk pimpinan dalam kelembagaan organisasi pemerintah untuk menjadikan praktisi humas (hubungan masyarakat) atau PR (public relations) dan seluruh SDM untuk mampu berubah dan beradaptasi dengan mentrasformasikan diri dalam paradigma baru komunikasi pemerintah.
Langkah Strategis Transformasi Komunikasi Pemerintah
Trasnformasi komunikasi pemerintah sebagai langkah strategis dapat dilakukan dengan menata ulang rencana komunikasi strategis (strategic communication plan), sebagai peta jalan perubahan dengan pola kekinian, melakukan market intelejen sehingga strategi komunikasi publik disesuaikan dengan penerima pesan.
Eksistensi praktisi humas, PR atau pengelola informasi publik pada organisasi pemerintah perlu mendapatkan dukungan dari seluruh SDM yang ada dalam organisasi pemerintah guna mengoptimalkan sinergitas dalam mempercepat diseminasi informasi dan capaian kerja organisasi pemerintah.
Suksesnya diseminasi informasi dan capaian kerja organisasi pemerintah perlu didukung dengan penyiapan konten yang berkualitas (content is the King) dan data yang akurat sebagai narasi tunggal sekaligus materi agenda setting terkait kinerja program dan kegiatan guna mendapatkan dukungan dan kepercayaan publik.
Hal ini sangat diperlukan dalam mendukung agenda-agenda kerja pemerintah secara keseluruhan, strategisnya positioning SDM sebagai praktisi humas, PR atau pengelola informasi publik dipertegas dalam riset, Sallot dan Johnson (2006), yang melakukan survei terhadap pers di Amerika Serikat (AS), yang menemukan bahwa 44 persen media berita di AS dipengaruhi oleh praktisi humas, yang menjadikan output pekerjaan praktisi humas sebagai agenda setting. Bahkan, surat kabar bergengsi seperti the Washington Post dan New York Times mendapatkan lebih dari setengah konten mereka berasal dari siaran dan konferensi pers.
Oleh karena itu, praktisi humas harus mampu mentransformasi mindset dari bekerja secara linier dan business as usual menjadi visioner (think ahead) dan kreatif serta inovatif, berpikir holistik dan lintas sektor (think across), memiliki kompetensi layaknya seorang chief editor atau newsroom head, utamanya dalam meningkatkan kemampuan menghasilkan konten komunikasi publik yang menarik, lebih padat, berisi, inovatif dan kreatif dengan mengedepankan pemanfaatan media sosial dalam mengakselerasi diseminasinya.
Strategi komunikasi pemerintah yang dikembangkan harus mampu melayani kebutuhan informasi publik(service delivery culture), membentuk citra positif institusi, memberikan update mengenai apa yang telah, sedang, dan akan dilakukan, apa manfaatnya bagi masyarakat, merangkul umpan balik dari publik,praktisi komunikasi publik di K/L harus dapat berperan sebagai “mata dan telinga”.
Coorporate level strategy dalam merancang manajemen strategik komunikasi pemerintah harus dapat diterjemahkan secara kongkrit sampai dengan tingkatan fungsional level strategy, melalui perencanaan, implementasi dan evaluasi sebagai suatu kerangka kerja terintegratif, hal ini diperlukan dalam memberikan arah rencana strategis organisasi sehingga adaktif terhadap perubahan-perubahan lingkungan strategis eksternal yang terjadi dengan cepat.
Perubahan budaya kerja (coorporate culture) dari yang berorientasi output menjadi berorientasi outcome dan benefit perlu terus ditumbuhkembangkan dalam organisasi sehingga praktisi humas yang ada tidak hanya berkutat menghabiskan seluruh energi dan waktunya untuk “kerja pola-pola lama” , seperti menyiapkan rilis, menyiapkan konferensi pers, peliputan dan dokumentasi.
Untuk itu praktisi komunikasi pemerintah di K/L pemerintah harus dituntut untuk terus mengembangkan kompetensi dan mengubah mindset bekerja dari pelayanan teknis semata menjadi praktisi komunikasi publik yang visioner (think ahead) dan bekerja dalam ritme inovatif dan kreatif, berpikir holistik dan lintas sektor(think across) sehingga terjadi transformasi menuju kinerja pemerintahan yang mampu beradaptasi dengan perkembangan lingkungan strategis (dynamic government).
Dalam pengembangan kompetensi petugas atau praktisi humas (PR), utamanya peningkatan kemahirannya (skills) soal media online, dapat terus dibudayakan kebiasaan baru yang kondusif dalam mendukung perubahan paradigma komunikasi pemerintah, antara lain secara sederhana dapat dimulai dengan melembagakan budaya Blogging, membuat blog pribadi untuk melatih keterampilan menulis di media online, Netizen, dengan menjadi user internet yang aktif. Share dan publikasi info aktual, aktif di forum-forum on line atau masyarakat dunia maya serta terus aktif mengembangkan Strategi dengan mendalami strategi komunikasi pemerintah, dengan Googling, misalnya dengan kata kunci “social media strategy”.
Pengembangan SDM komunikasi pemerintah sebagai prasyarat dalam mendukung perwujudan think ahead, berpikir strategis layaknya pemimpin redaksi dalam merencanakan dan membuat framing pemberitaan terkait dengan apa yang telah, sedang dan akan dikerjakan oleh K/L, menetapkan berbagai channeling yang akan digunakan dan target audience yang akan disasar dengan mendasarkan pada monitoring media merujuk pada keyword tertentu melalui goggle alert.
Pola baru dengan mengoptimalkan keterlibatan masyarakat perlu terus dikembangkan dengan menggali umpan balik , keterlibatan masyarakat harus menjadi fokus perhatian dengan interaktif dalam menyerap aspirasi masyarakat, utamanya untuk mengetahui outcome dari program dan kegiatan K/L.
Cara-cara penyajian dan kemasan komunikasi publik harus mengacu pada kemasan kekinian yang menjadi trend dan mudah dicerna, tanpa mengurangi makna subtansial dari pesan, model-model penyajian melalui infografis, vblog, animasi serta modeling analisis berita dengan coding teknologi secara realtime.
Di era digital media, komunikasi pemerintah yang dilakukan tidak cukup hanya menyampaikan informasi saja, tetapi harus dikelola secara terintegrasi dengan membangun sinergitas dan koordinasi antara K/L terkait data dan informasi kebijakan dan program lintas sektor, untuk itu dashboard komunikasi pemerintah yang terintegrasi antar K/L, perlu terus dikembangkan melalui interface data sebagai one big data yang dapat menjadi rujukan bersama sebagai materi diseminasi komunikasi pemerintah sekaligus sebagai alat kendali pimpinan dalam melakukan perubahan dibelakang panggung (manufacturing quality) dan depan panggung (service quality).
Dalam berkomunikasi praktisi humas pada K/L pemerintah perlu terus mengefektifkan dan mengefesiensikan komunikasi pemerintah yang dilakukan, dengan meningkatkan sinergitas antara K/L, menghapus sekat-sekat sektoral, sehingga komunikasi publik pemerintah dapat mendukung conversation di digital media guna memenangkan “pertempuran udara” sekaligus menciptakan atmosfir yang kondusif terkait citra positip kinerja pemerintah.
Perubahan mindset dari owning economy menjadi sharing economy terkait dengan konten komunikasi publik perlu terus digelorakan, konsep berbagi konten, untuk mendapatkan narasi tunggal menjadi satu keniscayaan, hilangkan belenggu dengan pola pikir konvensional,dan sektoral gunakan pola-pola baru dengan inovasi dan kreatifitas sehingga efektifitas dan efesiensi komunikasi publik dapat dicapai.
Ibarat sebuah paduan suara dan simfoni orkestra, harmonisasi pengelolaan komunikasi pemerintah sangatlah penting, mengingat banyak topik, agenda dan kegiatan yang memerlukan pengelolaan yang terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik, konsistensi dan kejelasan dalam agenda setting serta narasi tunggal menjadi isu strategis yang perlu terus ditangani secara profesional sehingga dapat berkonstribusi dalam membangun image positif tentang kinerja pemerintah .
Kita tentunya berharap dengan paradigma baru komunikasi pemerintah di era digital akan semakin meningkatkan kualitas dan responsif komunikasi pemerintah dalam mendiseminasikan kerja-kerja pemerintah secara efektif, guna menciptakan persepsi positip dalam membangun kepercayaan (trust) dari masyarakat, sehingga efektifitas agenda-agenda pembangunan yang tersebar di berbagai K/L pemerintah dapat terus dipacu sebagai jawaban terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Semoga. [setkab]
