Indovoices.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa ekonomi kreatif memiliki potensi untuk menjadi solusi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menyebutkan, saat ini kontribusi ekonomi kreatif masih relatif kecil, dan seharusnya dapat memberikan kontribusi lebih besar lagi.
“Karena ini tidak hanya bagus untuk masyarakat tapi juga bagus untuk ketahanan ekonomi Indonesia, pemerintah sudah menetapkan Bekraf, ini salah satu langkah bersejarah untuk mengembangkan ekonomi kreatif di Indonesia,” jelasnya saat menjadi salah satu pembicara dalam acara World Conference on Creative Economy (WCCE) di Nusa Dua, Bali pada Rabu (07/11).
Dari sisi kesempatan pada industri ekonomi kreatif, Menkeu menjelaskan bahwa saat ini tren sektor jasa sangat berkembang dan maju, dimana finansial teknologi sangat mendominasi sektor ini. Industri ekonomi kreatif juga merupakan pilihan utama para generasi millenials Indonesia dalam mengejar karir dan mimpinya.
“Generasi milenials, mereka familiar dengan apa yang disebut ekonomi berbagi (shared), mereka tidak merasa perlu membeli mobil karena mereka bisa bergantung ke gojek, grab, dan lain-lain. Mereka juga tidak merasa perlu membeli rumah, karena bagi millenials, mobilitas menjadi lebih penting,” jelasnya.
Menurut Menkeu gaya hidup para millenials Ini berpotensi mengganti struktur ekonomi di masa mendatang dan pemerintah perlu mengantisipasi dengan cara membangun inklusifitas.
“Inklusifitas adalah sangat penting, ini hanya bisa direalisasikan kalau Indonesia terhubung. Dengan membangun infrastruktur, ini penting bagi negara untuk mendesain potensi ekonominya untuk inklusif. Bagi Indonesia infrastruktur bukanlah kemewahan, ini adalah tulang punggung bagi Indonesia untuk membangun ekonomi dengan lebih inklusif,” jelasnya.
Kemudian yang tidak kalah penting menurut Menkeu adalah pembangunan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
“Di Indonesia, 20% APBN untuk pendidikan, dimana anggaran pendidikan untuk tahun 2019 sebesar Rp492,5 triliun, ini terbesar dalam sejarah Indonesia,” tegasnya.
Namun, Menkeu juga menegaskan bahwa untuk mengatasi permasalahan Indonesia, bukan hanya soal anggaran dan uang, tapi begaimana men-desain program dan kebijakan dan memaksimalkan implementasi-nya pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Menkeu juga menyampaikan bahwa ia banyak menerima kritik dari pelaku industri film. Menurutnya Industri film juga memiliki potensi bagi ekonomi kreatif di Indonesia, dan industri film juga membutuhkan ekosistem untuk berkelanjutan.
“Saya banyak menerima komplain dari pelaku industri film bahwa saya tidak paham dengan industri itu, makanya saya datang kesini, untuk mendengar dan merumuskan kebijakan untuk mendukung industri kreatif. Saya tidak ragu untuk bilang, saya ingin belajar, saya tidak tahu banyak, tapi saya semangat untuk belajar dan belajar lagi,” jelasnya.
Menkeu menutup pidatonya dengan menyampaikan komitmennya dalam pengembangan ekonomi kreatif. “Pemerintah harus memiliki sikap yang mempermudah industri dan teknologi untuk berkembang sehingga inovasi akan tumbuh, dan ekonomi kreatif bisa berdampak kalau kita bisa merumuskan kebijakan dengan baik,” pungkasnya.
Sebagai informasi, WCCE merupakan konferensi tentang ekonomi kreatif pertama di dunia yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) pada 6-8 November 2018. Event ini mengusung tema Inclusively Creative dengan mengangkat lima isu utama, yakni kohesi sosial, regulasi, pemasaran, ekosistem, dan pembiayaan industri kreatif.
Kegiatan tersebut diikuti perwakilan lebih dari 30 negara dan 1.500 peserta ini. Event ini akan merumuskan Deklarasi Bali yang nantinya diusulkan ke Sidang Umum PBB di tahun depan. Hal ini diharapkan semakin menguatkan ekosistem dan mendukung perkembangan ekonomi kreatif dunia yang telah memasuki era 4.0. (rsa/rsa)
