Bupati Bantul Suharsono berfoto bersama rombongan Komisi II DPR RI yang dipimpin Nihayatul Wafiroh, di Kantor Pemkab Bantul, DIY, Senin (307) siang. (Foto: Said M/Humas)
Anggota Komisi II DPR RI yang dipimpin oleh Nihayatul Wafiroh mengunjungi Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (29/7). Selain sebagai bagian dari pengawasan, kunjungan ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan terkait persoalan yang dihadapi di lapangan.
“Sampaikan dengan rinci berbagai persoalan yang dihadapi oleh Pemkab Bantul, di antaranya persoalan pelayanan publik, masalah guru honorer, dan pertanahan, dan juga disampaikan tentu termasuk tentang KTP elektronik,” kata Nihayatul saat memberikan pengantar dalam pertemuan dengan jajaran Pemkab Bantul itu.
Bupati Bantul, H. Suharsono, Bantul merupakan pusatnya seni dan kebetulan memiliki ISI (Institut Seni Indonesia). “Oleh karena itu, salah satu kesenian Jatilan, akan diarahkan menjadi ikonnya Bantul,” ujarnya.
Berkenaan dengan pelayanan publik, Bupati Bantul mengatakan, pemerintah kabupaten (Pemkab) secara intensif melakukan pendampingan ke semua instansi pelayanan publik. Hal ini penting agar masyarakat dapat terlayani dengan baik. Namun Bupati Suharsono menyampaikan adanya hambatan, yaitu masalah terbatasnya SDM (Sumber Daya Manusia).
Menurut Bupati, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, Kabupaten Bantul mempunyai program untuk memanfaatkan iptek dalam pelayanan publik. “Digital services menjadikan Bantul yang smart city, dengan bekerja sama dengan Kementerian Kominfo (Komunikasi dan Informatika),” ungkap Suharsono.
Perekonomian Masyarakat
Terkait dengan adanya Dana Desa, Bupati Bantul Suharsono mengatakan, masyarakat di daerah yang dipimpinnya merasakan manfaat dari Dana Desa untuk pembangunan. Untuk itu, Bupati berharap perlu terus didorong selain untuk infrastruktur juga peningkatan perekonomian masyarakat.
Ia menyebutkan, dalam pengelolaan keuangan desa, di Kabupaten Bantul sudah menggunakan Sikodes, sistem pengelolaan keuangan desa, sehingga bisa memantau pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di desa.
Dalam kesempatan itu, Bupati Bantul Suharsono juga menyampaikan, bahwa dalam pengurusan KTP elektronik di wilayahnya warga tidak perlu mengantre. “Warga tinggal meng-install di gogle play store. Dia bisa langsung sendiri untuk melakukan pendaftaran KTP elektronik,” ungkap Suharsono.
Dengan berbagai keberhasilan tersebut, Nihayatul Wafiroh mengharapkan agar Bantul menjadi daerah percontohan bagi kabupaten-kabupatem lainnya.
“Bantul daerah penyangga dari Yogya sebagai daerah wisata. Untuk kuliner sudah bagus tetapi perlu ditingkatkan daerah wisatanya,” kaya Nihayatul Wafiroh.
Dalam kunjungan ke Bantul itu, rombongan Komisi II DPR RI juga mengunjungi Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) guna meninjau secara langsung pelayanan sertifikat kepada masyarakat. Di samping itu juga meninjau salah satu BUMDes yang ada di kampung Mataraman, Desa Panggungharjo, Bantul, dan omsetnya sudah mencapai Rp2 miliar.
Hadir dalam kunjungan tersebut, di antaranya Rufinus (Hanura), EE. Mangindan (FPD), Firman Subagyo (FPG), Thabrani Makmun (P Golkar). Dari Sekretariat Kabinet Roby Arya Brata, Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan, Deputi Bidang Perekonomian. (SM/DNK/ES)
