“Sekarang ini yang cepatlah yang pasti akan mengalahkan yang lambat atau yang lambat. Negara yang cepat akan mengalahkan negara yan lambat,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada pembukaan Kongres XIII Ikatan Akuntasi Indonesia (IAI), di Istana Negara, Jakarta, Selasa (11/12) siang.
Oleh karena itu, Presiden mengajak kepada semua pihak untuk membangun ekosistem sehingga kita bisa melangkah lebih cepat. Ia menegaskan, sistem akuntasi di sektor pemerintahan maupun sektor privat harus mampu mensinergikan antara akuntabilitas, efisiensi, orientasi hasil dan kecepatan.
Presiden memberi contoh temuannya di beberapa sekolah maupun kementerian, saat para guru maupun banyak pegawai harus menghabiskan waktu hingga malam hari untuk menyelesaikan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) perjalanan dinasnya.
Demikian juga yang berkaitan dengan pemberian bantuan untuk korban gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Ia menyebutkan, sudah 2,5 bulan uang anggaran untuk membangun kembali rumah korban gempa belum bisa diterima oleh masyarakat yang rumahnya roboh terkena gempa. Padahal, lanjut Presiden, uangnya sudah ditransfer, sudah diberikan.
“Apa yang saya temukan? Ternyata prosedurnya ada 17. Kenapa belum sampai? “Pak ini yang ini belum, yang ini belum, yang ini, yang ini belum”,” ucap Presiden seraya menambahkan, saat itu juga dirinya memerintahkan agar pencairan anggaran tetap dilaksanakan, tapi tetap menjaga akuntabilitas.
“Prosedurnya enggak usah banyak-banyak 17, saya minta 1 saja. Saya minta satu. Nyatanya juga bisa itu tetap, tetapi saya minta ini cepet,” sambung Presiden Jokowi.
Minta Tolong IAI
Karena itu, pada kesempatan bertemu dengan IAI itu, Presiden meminta tolong disiapkan sebuah prosedur yang orientasinya bukan performa tetapi substansi.
“Enggak usah banyak-banyak prosedur. Bagaimana bisa memotong agar cepat. Karena menurut saya, prinsip akuntansi itu kan cepat, murah, aman, kan itu. Bukan berorientasi pada prosedur yang berbelit-belit,” kata Presiden.
Artinya, lanjut Presiden, kembali lagi administrasi negara kita ini harus disederhanakan agar pimpinan-pimpinan, pemimpin-pemimpin di setiap kementerian/lembaga maupun di daerah bisa memutuskan secara cepat, bisa merespon secara cepat kalau ada perubahan-perubahan global.
“Perubahan global sekarang ini cepat sekali. Kalau kita masih terbentur pada aturan-aturan prosedur yang orientasinya bukan saja output tapi juga outcome, jangan sampai orientasinya pada prosedur,” tutur Presiden Jokowi.
Presiden mengaku sempat berpikir jangan-jangan aturan-aturan ini dibuat karena kita berpikir di sini adalah curiga, negatif thinking. Sehingga dibuat aturan yang prosedurnya bermacam-macam. Tapi melihat meskipun aturannya banyak tetapi juga masih banyak yang melompat pagar sehingga yang ditangkap oleh KPK juga banyak, Presiden Jokowi menilai, jika pagar yang dibuat setinggi-tingginya sampai laporan bertumpuk-tumpuk itu enggak ada gunanya.
“Karena orientasinya adalah tadi kan, akuntabilitas; efisiensi; orientasi hasil dan cepat/kecepatan,” ucap Presiden Jokowi.
Untuk itu, Presiden mengongatkan agar jangan pula sistem akuntansi membuat kita hanya menghemat biaya langsung, tetapi juga memperbesar opportunity cost.
“Mestinya ke sana arahnya. Penundaan, kelambatan, kelambanan, ketidakberanian kita untuk berinovasi adalah opportunity cost yang sangat besar. Jangan sampai demi akuntabilitas pelaporan, kemudian kita harus menanggung opportunity cost yang sangat mahal dan kita harus kehilangan kesempatan untuk berinovasi,” tutur Presiden.
Untuk itu, Presiden sangat mendukung rencana IAI untuk mempercepat program sertifikasi agar para akuntan di negara kita memiliki kreativitas, inovasi, keterampilan, dan memiliki daya saingi dalam rangka mendukung pengembangan ekosistem yang lebih akuntabel, lebih efisien, goal oriented, dan inovatif.
Presiden Jokowi juga berharap sistem akuntansi kita jangan hanya membangun kepatuhan yang dilandasi oleh ketakutan akan sanksi hukum. “Orientasinya jangan ke sini aja. Tetapi sistem akuntansi yang juga menjadi bagian dari membangun sebuah etika sosial, termasuk etika dan budaya dalam birokrasi dan korporasi,” tutur Presiden Jokowi.
Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selau Ketua IAI Moermahadi Soerja Djanegara, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menristekdikti M. Nasir, dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. (FID/RAH/ES)
