Presiden Jokowi tergabung dalam break out grup terbatas bersama kepala negara atau kepala pemerintahan APEC yaitu Perdana Menteri Australia Scott Morrison, Perdana Menteri Vietnam Nguyễn Xuân Phúc, dan Utusan Khusus Cina Taipei Morris Chang (Founder Taiwan Semiconductor Manufacturing).
Mereka bertemu dengan perwakilan ABAC dari keempat negara dan dimoderasi oleh Richard Cantor dari Amerika Serikat. Dari Indonesia sendiri hadir Ketua ABAC Indonesia Anindya Bakrie.
“Berempat dengan Presiden Jokowi, berdialog dengan APEC dari keempat negara tersebut dan mereka biasanya di situ akan menanyakan bagaimana policy atau rencana policy pemimpin-pemimpin tersebut,” ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi tentang pertemuan tersebut, di Hotel Hilton, Sabtu (17/11).
Sementara itu, Direktur Kerja Sama Intra Kawasan dan Antar Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Andre Omer Siregar yang turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan itu mengatakan bahwa dalam dialog tersebut Presiden Joko Widodo menanggapi moderator terkait upaya Indonesia memajukan ekonomi digital.
Selain itu Presiden juga menyampaikan tiga intervensi lainnya yaitu mengenai isu konflik perdagangan yang merugikan rakyat, perlunya motivasi untuk pengusaha digital, dan peranan penting anak muda dan perempuan dalam memajukan ekonomi digital di seluruh APEC.
“Peran dan pernyataan Presiden RI di sesi ABAC tersebut sangat diapresiasi peserta, bahkan tanpa terasa diskusi melampaui batas waktu dan memasuki sesi APEC Informal Dialogue with Pacific Islands Countries,” ucap Andre.
Dalam pertemuan itu, PM Vietnam menyampaikan pentingnya kerja sama perdagangan regional seperti pencapaian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) di ASEAN dan menyampaikan peran penting Indonesia dalam perdagangan di ASEAN.
PM Australia mencatat peran penting perdagangan secara terbuka dan merangkul setiap pihak guna mendorong liberalisasi perdagangan serta menghargai peran Indonesia menyelenggarakan IMF World Bank. Namun ia juga mengingatkan bahwa digital ekonomi bukan wild west dan harus diatur untuk mencegah cybercrime.
Sedangkan Utusan Khusus Cina Taipei mengingatkan perlunya pemerintah memahami teknologi digital, artificial intelligence dan kebiasaan anak muda dalam membuat kebijakan ekonomi digital. (BPMI/EN)
