Sumatera Utara, sebuah propinsi yang terletak di pulau Sumatera adalah daerah yang kaya pada dasarnya. Perkebunan, gas alam sampai minyak bumi dan parawisata semua ada disana, bila dikelola dengan baik, potensi kekayaannya akan sangat luar biasa.
Namun semua itu sulit tercapai, mengingat bertahun-tahun, Sumut dipimpin oleh pemimpin yang korup, segala cara dihalalkan untuk memenuhi pundi-pundi kekayaan dan kroni-kroninya. Sumatera Utara sempat menyandang gelar propinsi terkorup di Indonesia, pasalnya apalagi kalau bukan karena banyaknya kepala daerah dan Gubernurnya yang ditangkap oleh KPK.
Ada belasan kepala daerah di Propinsi Sumatera Utara terjerat kasus korupsi. Belum termasuk puluhan pejabat eselon di lingkungan Pemprov Sumut, Pemko Medan dan pemkab-pemkab di Sumut.
Bahkan, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mencatat Sumatera Utara sebagai propinsi terkorup di Indonesia pada tahun 2013 yang lalu berdasarkan hasil ikhtisar audit Badan Pemeriksaan Keuangan.
Di tahun 2017 ini saja berdasarkan hasil survei terbaru dari Transparency International Indonesia (TII) menyimpulkan kota Medan, Sumatera Utara, sebagai kota terkorup se Indonesia. Sangkin parahnya tingkat korupsi yang terjadi di sana, sampai-sampai Sumatera Utara yang biasa disebut Sumut, dipelesetkan menjadi Semua Urusan Menggunakan Uang Tunai sejak lama.
Jadi sangat dapat dipahami bila warganya yang sudah muak dengan tingkah laku pejabatnya yang korup, sangat mendambakan pemimpin yang bersih dan jujur untuk memimpin Sumatera Utara. Hal ini terlihat dari begitu antusiasnya masyarakat Sumatera Utara meminta Djarot untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatera Utara pada saat kunjungan beliau ke Sumut beberapa waktu yang lalu.
Seperti yang kita ketahui, Djarot Saiful Hidayat sebelumnya adalah wakil dari Gubernur DKI periode yang lalu Basuki Tjahaya Purnama atau yang akrab dipanggil Ahok. Djarot bahkan sempat menjadi Gubernur DKI Jakarta selama beberapa bulan menggantikan Ahok.
Selama mendampingi Ahok menjabat, ditambah pengalamannya sebagai mantan Walikota Blitar tentu akan sangat berguna saat mengemban tugasnya kelak sebagai Gubernur Sumatera Utara.
Banyak hal-hal yang bisa beliau terapkan untuk kemajuan Sumut, misalnya pembangunan taman RPTRA, pembenahan jalan-jalan di Sumut yang beberapa waktu lalu menyandang gelar kota sejuta lubang, belum lagi penerapan KJP dan KJS, kalau di Sumatera Utara mungkin namanya diganti menjadi Kartu Sumatera Utara Sehat (KASUS) dan Kartu Sumatera Utara Pintar (KASUP). Menyerap tenaga kerja melalui pembentukan pasukan kebersihan yang ternyata sangat berguna mengurangi pengangguran.
Dan yang terpenting adalah penerapan E-Budgeting untuk menghasilkan pengelolaan anggaran yang bersih, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena sudah menjadi rahasia umum, anggaran yang tidak dikelola dengan baik merupakan sumber korupsi dan menjadi bancakan para anggota dewan yang korup.
Sementara untuk berbagai kotamadya, kecamatan, kabupaten hingga kelurahan-kelurahan sendiri dapat diterapkan kinerja berdasarkan prestasi yang sangat terasa manfaatnya oleh masyarakat. Pemberantasan pungli di berbagai instansi pemerintahan daerah dari level atas hingga level bawah merupakan pekerjaan rumah (PR) bagi Djarot dimana budaya pungli sudah begitu mengakar dan membudaya disana.
Walaupun berat dan banyak tugas serta pembenahan yang harus dikerjakan. Berbekal pengalamannya yang pernah memimpin Jakarta bersama Ahok, semua itu tentu dapat diterapkan oleh Djarot dengan baik. Apalagi Djarot dikenal dengan pribadinya yang ramah, baik, jujur, sederhana, setia kawan dan merakyat yang bahkan diakui oleh Ahok, sahabatnya sendiri. Kualitasnya sudah teruji dan tidak perlu dipertanyakan lagi.
Tentu saja untuk mewujudkannya bukanlah hal yang mudah, butuh kerja keras dan dukungan masyarakat di Sumatera Utara yang lebih luas lagi.
Setelah dulu sempat menolak Ahok ketika Ahok berniat mencalonkan diri menjadi Gubernur Sumut, hadirnya Djarot menjadi sebuah anugerah atau kesempatan kedua bagi masyarakat Sumatera Utara. Semoga kesempatan langka ini tidak kembali disia-siakan oleh masyarakat Sumatera Utara.
Masa depan Sumatera Utara dipertaruhkan oleh pilihan masyarakatnya, jangan salah pilih Gubernur lagi.
