PDIP Membantah Incar Kursi Menteri Pertanian

Indovoices.com -Ketua DPP PDI Perjuangan, Mindo Sianipar menegaskan, partainya belum membahas nama – nama menteri yang akan duduk di pemerintahan kedua Joko Widodo. Menurut dia, hingga saat ini belum ada pembicaraan khusus soal nama-nama menteri.

Ditemui usai diskusi bertema ‘Ekonomi Gotong Royong’ dengan mengajak berbagai pihak terkait, Mindo memastikan, bahwa acara ini hanya menampung usulan untuk disampaikan dalam kongres kelima yang akan digelar pada Agustus mendatang.

“Kita tidak bicara soal kabinet, kita bicara ekonomi gotong royong. Soal kabinet itu urusannya Presiden,” kata Mindo usai acara diskusi di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis 4 Juli 2019.

Sebelumnya, dalam diskusi yang dihadiri peneliti, akademisi, pelaku swasta, serta perwakilan nelayan dan petani itu, sempat terlontar ucapan agar kader PDI Perjuangan pada periode mendatang mengisi pos Menteri Pertanian.

Usul itu datang dari Teguh Boediyana, Ketua Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia dan Staf Ahli Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga.

Terkait usulan Teguh, Mindo menegaskan, pembahasan nama-nama calon menteri belum dibahas secara internal. Saat ini, partainya masih fokus pelaksanaan kongres. Tema diskusi ‘Ekonomi Gotong Royong’ ini akan dibawa pada forum tertinggi partai di Bali mendatang.

“Judul forum diskusinya saja ekonomi gotong royong sebagai pilar ekonomi nasional. Itu tentu menyeluruh, yang sekarang ini kelihatannya masih terkait masalah pangan, pertanian. Nanti akan dibahas masalah lain lagi. Minggu depan akan ada diskusi lagi, tetapi tetap ekonomi gotong royong,” katanya.

Mindo menyatakan, kongres kelima nanti, tidak melulu membahas struktur kepartaian. Sebagai partai pengusung, PDIP juga memikul tanggung jawab untuk mendukung program-program yang telah dirancang secara bersama.

“Jadi apa yang dibicarakan tadi akan dibawa ke kongres untuk dibicarakan lebih lanjut, menjadi satu kesatuan pikir dari partai, dan akan diterjemahkan dalam pelaksanaannya. Kalau itu harus dilakukan pemerintah, maka anggota anggota fraksi PDIP di setiap tingkatan akan merekomendasikan jalan berpikir itu untuk dilakukan. (msn)