Kali ini saya cukup dongkol dan geram melihat ulah sekelompok kecil mahasiswa yang mengatasnamakan mahasiswa se-Indonesia tetapi peserta aksinya hanya segelintir. Paling mengecewakannya lagi demo mahasiswa tersebut atas nama BEM yang kepanjangannya adalah Badan Eksekutif Mahasiswa dimana secara tidak langsung bahwa orang-orang yang berdemo adalah mahasiswa yang terpilih dengan proses demokrasi dari kampusnya masing-masing untuk menjadi perwakilan rekan-rekannya mahasiswa.
Sedikit berbagi cerita tentang pengalaman masa mengenyam status mahasiswa, Maaf penulis bukan mau curhat dalam artikel ini tetapi hanya ingin berbagi pengalaman yang menurut penulis cukup berhubungan dengan permasalahan yang saat ini meradang. Penulis menjalani pendidikan Strata Satu (S1) disalah satu Perguruan Tinggi Negeri di kota Medan Provinsi Sumatera Utara yang saat ini sedang diterpa berita tidak sedap dengan diberikan julukan kota sejuta lubang yang sudah dibahas diartikel sebelumnya. Jika sahabat Indovoices berminat membaca silahkan buka dengan klik Disini.
Aktifitas penulis juga tidak hanya seperti mahasiswa kebanyakan zaman sekarang dimana penulis juga sewaktu berstatus mahasiswa aktif pernah menjadi bagian dari kepengurusan BEM baik itu tingkat fakultas sampai tingkat Universitas meskipun tidak menjabat sebagai penanggung jawab. Selaku mahasiswa yang merupakan bagian Agent of Change (Agen Perubahan) memang harus menyampaikan aspirasi dan juga keluhan masyarakat demi menjalankan Tri Darma Perguruan Tinggi. Menurut penulis 3 tugas utama mahasiswa itu adalah Kuliah, Melakukan Penelitian dan pengembangan paling penting pengabdian masyarakat. Mahasiswa seharusnya tidak hanya duduk dibangku kuliah dan kerjakan tugas kuliah tetapi harus menjalankan peran pengabdian terhadap masyarakat dengan salah satunya menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah.
Penyampaian keluhan dan aspirasi dapat dilakukan dengan berbagai macam cara seperti Mengirim surat resmi yang berisi keluhan dan aspirasi kepada Pemerintah, Menyampaikan aspirasi diberbagai media baik cetak maupun eletronik, Meminta izin resmi untuk menyampaikan aspirasi dengan sifatnya audiensi ataupun tatap muka, dan Jurus terakhir adalah demonstrasi. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa hasil yang optimal dalam menyampaikan aspirasi dengan cara demonstrasi. Salah satu bukti nyata adalah Indonesia tidak akan terlepas dari kekejaman rezim diktator Orde Baru jika mahasiswa tidak bersuara lantang belasan tahun yang lalu. Rezim Orde Baru dipimpin oleh presiden Suharto yang merupakan mantan mertua dari bapak Prabowo Subianto yang kalah dalam pemilihan Presiden tahun 2014 yang lalu dan penulis dengar isu yang berkembang akan kembali mencalonkan diri menjadi Presiden tahun 2019 nanti.
Pertanyaan yang timbul dibenak sahabat Indovoice kenapa penulis jadi geram dan dongkol melihat mahasiswa saat ini berdemonstrasi kalau memang pernah menjadi bagian dari para pendemo. Alasan yang sangat mendasar adalah penulis melihat aksi menyampaikan keluhan dan aspirasi saat ini sarat akan politik praktis terkesan “ada udang dibalik bakwan”. Pasti sahabat semakin bingung ya, Baiklah supaya penulis jelaskan lebih gamblang lagi mengenai aksi mahasiswa yang terjadi beberapa waktu ini terkhusus aksi semalam 20 Oktober 2017.
Menurut penulis aksi yang dilakukan oleh mahasiswa zaman sekarang ini cenderung menyalahkan pemerintah dengan tolak ukur penilaiannya hanya karena dari sudut pandang kelemahan ataupun program yang memang belum dijalankan tetapi program yang sudah dijalankan oleh pemerintah tidak diapresiasi ataupun dihargai oleh kelompok mahasiswa yang belakang ini sering berdemo sehingga menyatakan bahwa Pemerintahan Jokowi gagal. jika disampaikan bahwa program Pemerintah belum dirasakan seluruh rakyat Indonesia ya penulis sepakat, Pemerintahan baru 3 tahun sabarlah membangun sebuah bangsa yang besar tidak seperti membalikkan tangan perlu proses dan waktu. Dalam 5 tahun juga tidak realistis merubah bangsa yang sudah carut-marut makanya mari kita kasih waktu sampai tahun 2024 bagi Presiden Jokowi untuk memimpin karena penulis yakin Indonesia akan mengalami perubahan besar dengan melihat progres kinerja sampai saat ini.
Salah satu tuntutan demo yang dilakukan oleh mahasiswa bersama-sama dengan buruh adalah pencabutan Perppu Ormas 2/2017. Logika berpikir mereka ini menurut penulis sudah tidak beres lagi karena sudah jelas Perppu tersebut dibuat untuk menjaga NKRI supaya tidak terpecah belah oleh kelompok radikal. Paling utama Perppu ini dibuat untuk memperkuat Pancasila dari serangan para kaum sumbu pendek bumi datar yang jelas menyuarakan ingin meruntuhkan Ideologi bangsa kita tersebut.
Berikut petikan berita terkait demonstrasi tersebut :
Massa yang berasal dari gabungan mahasiswa dan buruh mendominasi aksi demo di depan gedung Kemenko PMK. Menyampaikan sejumlah tuntutannya. Salah satunya adalah pencabutan Perppu Ormas 2/2017. Perppu itu dianggap menunjukkan sikap Jokowi yang antikritik karena telah membatasi kebebasan bagi organisasi yang ada di Indonesia. (Sumber Disini)
Disini sudah jelas tampak bahwa salah satu tuntutan pendemo sama halnya dengan tuntutan dari kelompok yang saat ini telah dibubarkan oleh Pemerintah karena kegiatan yang dilakukan dapat merusak stabilitas dan juga keamanan di negeri ini. Jujur menurut pendapat penulis para pendemo ini masih kurang mendalami dan memahami konteks latar belakang permasalahan sehingga lahir Perppu Ormas 2/2017 sehingga Pendemo menyatakan bahwa Perrpu ini membuktikan Pemerintah anti kritik dan diktator.
Padahal sebelumnya banyak berpendapat Presiden Jokowi itu kurang tegas dan tidak pemberani tidak seperti presiden bumi datar yang merupakan macan Asia yang berwibawa, pemberani dan berprestasi walaupun gagal dalam membina rumah tangga. Namanya juga kelompok gagal move on pasti selalu banyak cara untuk menyampaikan kekesalan karena kalah beberapa tahun yang lalu.
