Konyol itulah salah satu kata yang dapat diungkapkan ketika seorang pemimpin menjawab aspirasi kekesalan dari rakyatnya dengan meminta waktu agar dapat merealisasikan semua janji-janji kampanye dan kontrak politik yang telah disepakati. Waktu yang menjadi sebuah alasan dari para pemimpin yang katanya cerdas dan berpendidikan. Seorang pemimpin harusnya konkrit dan tegas dalam melaksakan tugasnya, Dahulu pada saat masa kampanye bibir begitu mANIS menjanjikan dan bersedia menandatangani sebuah kesepakatan dalam kontrak politik tetapi realitanya semua itu hanya SANDIwara belaka agar rakyat memilih.
Kekuasaan telah diraih malah ingkar atas janji-janji pada masa kampanye, Beribu alasan disampaikan untuk mengelak dari komitmen yang telah dibangun bersama. Seseorang yang katanya berpendidikan memiliki keinginan berkuasa harusnya mempunyai analisis yang kuat serta telah memikirkan solusi cerdas terukur untuk menyelesaikan semua permasalahan baik bersifat administrasi maupun teknis. Setelah dianalisis dan didapatkan solusi maka ditawarkan kepada masyarakat melalui kampanye program kerja yang terstruktur dan terukur.
Jika ada kelompok masyarakat misalnya buruh menyampaikan permintaan yang dituangkan dalam kontrak politik, selayaknya hal-hal yang memang tidak mampu direalisasikan disampaikan langsung jangan disepakati tapi akhirnya diingkari. Preseden buruk seperti inilah yang selalu berulang-ulang dilakukan oleh oknum pemburu kekuasaan berakibat rakyat menjadi kecewa dan marah. Realitas kehidupan kepemimpinan saat ini adalah bentuk pendidikan politik yang sangat buruk bagi generasi kedepannya.
Berikut Penulis sertakan poin-poin kesepakatan yang tertuang dalam kontrak politik yang diperjuangkan oleh kelompok buruh dan pekerja di DKI. Jakarta :
- Menetapkan upah minimum DKI Jakarta lebih tinggi yang ditentukan dalam PP 78 Tahun 2015 melalui mekanisme Dewan Pengupahan, serta menetapkan upah sektoral dan struktur skala upaha sesuai dengan UU Ketenagakerjaan No 13/2003.
- Menghentikan sistem kerja outsourcing, kerja kontrak, dan pemagangan buruh di DKI Jakarta sesuai dengan UU Ketenagakerjaan dan tidak sesuai dengan Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2013, yang membatasi outsourcing hanya untuk lima jenis pekerjaan.
- Subsidi kepemilikan tempat tinggal murah di Jakarta (rusunami) untuk buruh bekerja dan berdomisili di wilayah DKI Jakarta dengan DP Rp 0.
- Menyediaka transportasi publik terjangka dan bersubsidi untuk buruh termasuk di kawasan industri.
- Mengupayakan penetapan semacam sistem jaminan sosial bagi buruh korban PHK, serta mewajibkan perusahaan-perusahaan di wilayah DKI Jakarta untuk memprioritaskan warga DKI untuk mengisi lowongan kerja di perusahaan yang bersangkutan, termasuk mempertahankan pekerja PPSU yang sekarang ada, dan meningkatkan kesejahteraannya.
- Pendidikan gratis hingga tingkat SMA/sederajat, beasiswa pergurua tinggi (KMJU), KJP Plus bagi buruh dan keluarganya yang merupakan warga resmi DKI Jakarta.
- Tolak reklamasi teluk Jakarta dan penggusuran dengan cara-cara yang tidak manusiawi di DKI Jakarta.
- Angkat guru dan tenaga pendukung honorer sekolah-sekolah negeri di wilayaj DKI Jakarta menjadi aparatur sipil negara, serta tingkatkan upah dan tunjangan guru swasta setara UMP bagi yang memenuhi syarat dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengupayakan penerapan semacam sistem jaminan sosial kesehatan yang meliputi jaminan kesehatan gratis, KJP Plus untuk buruh dan keluarganya dan mewajibkan seluruh perusahaan di DKI Jakarta untuk memiliki prograk jaminan pensiun.
- Mengusahakan koperasi-koperasi buruh untuk menjadi mitra Pemprov DKI Jakadta dalam membantu kesejahteraan buruh DKI Jakarta, serta memberi peluang bagi buruh untuk berpartisipasi dalam program OK OCE.
Penulis menganalisis permintaan yang terlampir diatas memang jelas tidak dapat diselesaikan oleh seorang pemimpin yang masih terkekang didalam kubangan politik busuk sampai berapa periode pun memimpin. Agar dapat merealisasikannya dibutuhkan pemimpin yang tegas dan berani melawan para pemilik modal dan oknum Invisible Hand yang tidak tampak dipermukaan tetapi memegang kendali dibelakang layar. Secara logika saja dalam menilai rekam jejak kedua pasangan pemimpin ini telah tersirat ingkar akan janji ataupun bahasa umumnya pembohong dan tukang kibul. Seperti Anies yang telah dipecat oleh Presiden Jokowi dari jabatannya sebagai menteri pendidikan dan kebudayaan. Sudah jelas alasan sebuah pemecatan tersebut tidak hanya sarat kepentingan politis, tetapi karena ketidakmampuan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang telah diamanahkan kepadanya.
Selanjutnya Sandi yang merupakan seorang pengusaha kaya yang memiliki puluhan ribu tenaga kerja ataupun karyawan. Logis tidak seorang pengusaha menyetujui upah tenaga kerja di perusahaannya harus tinggi, pasti tidak akan mungkin karena akan menyebabkan pembengkakan biaya yang harus ditanggung perusahaan. Mari kita coba bayangkan berapa nominal uang yang harus ditambah oleh pengusaha jika permintaan kelompok buruh direalisasikan. Dapat dipastikan alat penghitung didalam telepon seluler kita tidak akan bisa menampung angka-angka tersebut.
Jadi kelompok buruh sebenarnya telah dibutakan oleh janji-janji semu yang manisnya hanya sesaat. Ditambah lagi janji-janji semu tersebut dibumbui oleh isu-isu yang disebarluaskan memakai politik identitas yang sangat membunuh logika dan cara berpikir. Iming-iming sejahtera di bumi dan bahagia di langit (surga) adalah sebuah fatamorgana yang membuai masyarakat. Kemampuan intelektual yang diberikan sang Pencipta terhadap manusia akhirnya mati rasa, Dikarenakan masakan politik yang menggunakan bumbu ayat dan mayat ibarat rendang memakai bumbu micin yang dapat merusak kinerja otak.
Salam Micin,
Sumber :
http://www.fsplemspsi.or.id/2017/04/kontrak-politik-paslon-anies-sandi.html
Bagi sahabat Indovoices yang ingin membaca artikel lainnya mahakarya dari penulis, Silahkan membuka link dibawah ini :
https://www.Indovoices.com/author/suwandi-poerba/
