Pernyataan hoaks merupakan sebuah kesalahan fatal yang sebenarnya tidak dapat diberi dispensasi. Apalagi yang menyampaikan adalah seorang pemimpin yang pastinya akan dijadikan referensi oleh media berita maupun masyarakat. Pernyataan-pernyataan yang disampaikan tidak berdasar dan tidak sesuai dengan realitasnya dapat kita simpulkan adalah pernyataan hoaks.
Sangat disesalkan bahwa seorang pemimpin yang telah dipilih oleh rakyat ikut-ikutan seperti kelompok Saracen yang menyebarkan berita tidak benar yang bermuatan fitnah. Anies Baswedan yang telah sah menjabat menjadi Gubernur DKI. Jakarta menyampaikan pernyataan-pernyataan tidak berdasar bermuatan fitnah tentang pemimpin sebelumnya yakni pasangan Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat.
Pernyataan Anies tersebut terkait pemberian honor ataupun gaji bagi tim yang dibentuk untuk membantu kinerja Gubernur. Tim yang bekerja membantu Gubernur sebelumnya menyusun kebijakan dan membantu percepatan pembangunan justru dibiayai pihak swasta, maka potensi ada konflik kepentingan itu menjadi tinggi.
Menurut penulis pernyataan yang disampaikan oleh Anies sangat bermuatan negatip dengan menyebarkan isu-isu yang menjatuhkan dan mendiskreditkan pemimpin sebelumnya. Penulis beranggapan tindakan ini sangat tidak baik untuk dilakukan orang-orang yang telah diberikan kekuasaan oleh rakyat tetapi selalu menjadikan pemimpin sebelumnya “kambing hitam” yang dimanfaatkan untuk menjadi orang yang selalu dipersalahkan.
Berikut pernyataan resmi dari Anies Baswedan yang penulis jadikan rujukan :
[“Dengan cara kita menggunakan dana dari APBD pertanggungjawabannya jelas dan mereka ya bekerja seratus persen untuk Pemprov. Kan lucu secara kepegawaian dibiayai perusahaan swasta, secara keberadaan ada di kantor Gubernur. Terus nanti yang bersangkutan bekerja untuk Gubernur atau untuk perusahaan swasta bila tidak dibiayai?” paparnya.
Bagi Anies, pembiayaan TGUPP dari dana non-APBD bukanlah bentuk penghematan. “Itu justru praktik yang tidak sesuai dengan good governance,” imbuh Anies.]
Sumber Disini
Menurut informasi bahwa pada masa pemerintahan Ahok, sebenarnya seluruh pembiayaan untuk pembayaran gaji tim pembantu Gubernur murni digaji dengan operasional Gubernur Ahok. Informasi klarifikasi yang dimuat dalam panpage resmi Ahok jelas telah mementahkan pernyataan Anies bahwa yang menggaji tim pembantu Gubernur adalah pihak swasta. Kalimat yang bernuansa tanda tanya yang dimuat dalam petikan berita diatas dengan mempertanyakan tim yang digaji oleh swasta tersebut akan bekerja untuk siapa, Gubernur ataukah pihak swasta ?
Menurut penulis pernyataan ini merupakan pelemparan wacana ke masyarakat yang secara tidak langsung bertujuan memberikan penegasan bahwa pemimpin sebelumnya bekerja untuk pemilik modal bukan murni untuk kemaslahatan rakyat. Jika analisis dari penulis ini memang benar maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa pernyataan Anies ini sangat keji dan sangat tidak terpuji.
Bung Anies Baswedan yang terhormat, bila anda memang ingin menaikkan jumlah anggaran dimasa pemerintahan saat ini maka lakukanlah dengan bijaksana dan bermoral. Jangan melemparkan pernyataan yang mempersalahkan orang lain supaya kebijakan yang anda telah buat tersebut tidak menuai kritikan yang lebih mendalam dari masyarakat.
https://web.facebook.com/AhokBTP/
Berikut petikan pernyataan klarifikasi dari laman panpage resmi Ahok :
Diposting oleh @timbtp
Karena adanya pernyataan oleh Gubernur DKI saat ini terkait gaji staf Gubernur DKI pada masa sebelumnya yang dibiayai oleh swasta, kami dengan ini menjelaskan sebagai berikut:
Kami selama di Balaikota DKI Jakarta murni digaji dari Operasional Gubernur Pak Ahok, Operasional Gubernur selama pak Ahok menjabat dibagikan setiap bulannya untuk operasional Sekda, 5 walikota dan 1 bupati. Selain itu juga digunakan untuk kegiatan sosial seperti: menebus ijazah, kursi roda, renovasi rumah warga, renovasi rumah ibadah (termasuk masjid dan gereja), serta menambah honor untuk para OB dan cleaning service yang bekerja disekitar kantor Gubernur.
Setiap ada kelebihan uang operasional pun dikembalikan ke kas daerah.
Sumber Disini
Pernyataan resmi ini menjelaskan dengan gamblang bahwa apa yang telah disampaikan oleh Anies tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi pada pemerintahan sebelumnya. Kecanggihan zaman saat ini memberikan pengaruh positip bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi yang benar dan berimbang. Andai saja tidak ada wadah seperti panpage ini dapat dipastikan bahwa pemimpin yang berkarakter menjelek-jelekan pemerintahan sebelumnya akan semakin menjadi-jadi sehingga tidak dapat terbendung.
Bagi masyarakat yang sempat termakan isu-isu yang bermuatan pembusukan tersebut, dengan adanya klarifikasi ini dapat menjelaskan lebih gamblang informasi yang sebenarnya. Maka kita sudah dapat menyimpulkan seperti apa sebenarnya karakter kepemimpinan DKI. Jakarta saat ini. Dimana dengan dengan tega memberikan sebuah informasi yang tidak benar untuk menutupi kebijakannya yang jelas penuh dengan kontroversi dan kebijakan tersebut banyak yang tidak sesuai dengan janji-janji kampanye.
Hati-hati bung jangan sampai menjadi kebiasaan memberikan pernyataan yang bermuatan hoaks dan fitnah. Pahamilah Mulutmu adalah Harimaumu !
Salam Kejujuran,
