Indovoices.com – Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah akan masuk ke investasi di bidang sumberdaya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan. Investasi itu dilakukan dengan perbaikan sistem pendidikan dan peningkatan keterampilan pencari kerja melalui sertifikasi.
“Kita harus bisa menjadikan 260 juta penduduk Indonesia sebagai sebuah kekuatan besar negara kita, bukan hanya untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi tetapi juga untuk mengejar kesejahteraan, untuk mengejar kemajuan bersama,” kata Presiden saat menyampaikan pengantar pada Rapat Terbatas mengenai Pembangunan SDM untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (21/11/2018) pagi.
Tahapan investais SDM merupakan kelanjutan dari tahapan besar percepatan pembangunan infrastruktur yang telah berjalan dan mulai banyak yang sudah selesai, dan sudah menampakkan hasil. Menurut Presiden, kuncinya ada dua, yang pertama, perbaikan sistem pendidikan, terutama melalui revitalisasi pendidikan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi.
Ia menyebutkan, dalam 4 tahun terakhir ini pemerintah telah memulai langkah-langkah perombakan dan perbaikan di dalam sistem pendidikan vokasi kita. Namun diakui Presiden, jika langkah itu belum secara full melakukan perombakan besar-besaran.
“Perombakan yang kita lakukan di SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) baik dalam kurikulum maupun penataan kompetensi terutama untuk guru-guru, saya melihat juga sudah dimulai. Tetapi sekali lagi ini memerlukan sebuah perombakan yang besar, dan kita minta mulai tahun depan betul-betul dilakukan secara besar-besaran,” tegas Presiden.
Kemudian yang kedua, menurut Presiden, adalah peningkatan keterampilan pencari kerja dan juga pekerja melalui pelatihan vokasi dan program sertifikasi. Presiden meminta tahun depan juga dilakukan besar-besaran mengenai ini.
“Saya melihat misalnya di Kementerian PUPR, program sertifikasi untuk para pekerja, saya melihat juga sesuatu yang sangat bagus, tetapi memang jumlahnya masih kecil,” terang Presiden.
Menurut Presiden, program sertifikasi ini perlu melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan dunia pendidikan termasuk melibatkan pesantren-pesantren, sehingga diharapkan para santri bukan hanya mendapatkan pendidikan yang berkaitan dengan agama tetapi juga bekal keterampilan.
Rapat terbatas itu dihadiri oleh Wapres Jusuf Kalla, Menko Kemaritiman Luhut B.Pandjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri KKP Susi Pudjiastuti, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.
Selain itu juga tampak hadir Menteri ESDM Ignasius Jonan, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menristekdikti Mohamad Nasir, Menkominfo Rudiantara, Menteri PANRB Syafruddin, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Menpora Imam Nahrawi, Menteri Desa dan PDTT Eko Putro Sandjojo, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf.
