Indovoices.com-Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Sesjen Kemendikbud) Ainun Na`im, melantik Harris Iskandar dan Sri Renani Pantjastuti sebagai Widyaprada Ahli Utama, melalui media telekonferensi. Widyaprada Ahli Utama merupakan nama jabatan baru yang ada di Kemendikbud.
“Kita sampaikan selamat kepada Pak Harris dan Bu Renani yang menjadi pejabat pertama di Kemendikbud pada jabatan Widyaprada Ahli Utama, mungkin ini yang pertama ada di Indonesia,” kata Ainun Na`im ketika memberikan sambutan yang disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube Kemendikbud.
Widyaprada adalah aparatur sipil negara (ASN) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan pemetaan mutu pendidikan, pendampingan satuan pendidikan, pembimbingan satuan pendidikan, supervisi pendidikan dan/atau pengembangan model penjaminan mutu pendidikan.
Di hari yang sama, Sesjen Kemendikbud turut melantik pejabat fungsional tertentu dan 12 Pejabat Tinggi Pratama. Mereka yang dilantik yaitu Gogot Suharwoto sebagai Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Utama, Ibrahim sebagai Rektor Unversitas Bangka Belitung periode 2020-2024, Agus Setyo Budi sebagai Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti) Wilayah III Jakarta periode 2020-2024, Samsuri sebagai Kepala Biro Perencanaan, Mustangimah sebagai Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana, Evy Mulyani sebagai Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, serta Amurwani Dwi Lestariningsih sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan.
Selanjutnya, Hendarman dilantik menjadi Kepala Pusat Penguatan Karakter, Abdul Kahar dilantik menjadi Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Masrul Latif dilantik menjadi Inspektur IV, Sjamsul Hadi dilantik menjadi Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat, Judi Wahjudin dilantik menjadi Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, serta Ade Erlangga Masdiana dilantik menjadi Sekretaris LL Dikti Wilayah XV Kupang periode 2020–2024.
Dalam sambutannya, Sesjen Ainun Na’im meminta para pejabat pimpinan tinggi pratama untuk segera melakukan koordinasi internal dan penyesuaian tugas agar sejalan dengan program Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di lingkungan Kemendikbud. “Ini supaya program kerja kementerian tetap berjalan dengan baik,” katanya.
Lebih lanjut Ia mengatakan, Kemendikbud telah melaksanakan reorganisasi untuk menjawab tantangan ke depan. Pelantikan ini merupakan rangkaian dari proses tersebut. Dimulai dari bergabungnya kembali fungsi pendidikan tinggi dan adanya beberapa pusat seperti Pusat Pengembangan Karakter dan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan.
“Dalam pelantikan kali ini kita juga saksikan ada beberapa pejabat yang berasal dari kementerian atau lembaga lain. Dengan adanya rotasi ini kita harapkan layanan pendidikan dan kebudayaan semakin baik dan lebih produktif. Semoga kita bisa bersama melakukan penyesuaian, sinergi dan saling melengkapi untuk meningkatkan layanan publik dan birokrasi yang menjadi amanah kita,” harap Ainun Na`im.
Sejalan dengan proses reorganisasi, Kemendikbud sedang menghadapi tantangan baru yaitu adanya musibah Corona Virus atau Covid-19. Hal tersebut berdampak pada rencana dan anggaran kementerian yang saat ini berfokus pada penanganan wabah. Namun ia optimis dengan pertolongan dari Tuhan YME dan gotong royong semua pihak maka layanan pendidikan dan kebudayaan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.
“Saya berpesan kepada para pejabat yang dilantik untuk segera berkoordinasi melaksanakan beberapa hal terkait perubahan rencana kerja dan anggaran dengan tetap mengutamakan layanan pendidikan kebudayaan,” ucap Ainun menekankan.
Menutup sambutannya, ia menyampaikan selamat bekerja kepada seluruh pejabat yang dilantik dan mengingatkan kembali untuk patuh pada anjuran pemerintah serta menjalankan protokol kesehatan di manapun berada.
“Marilah kita berdoa semoga kita terhindar dari Covid-19 dan semoga penyebaran Covid-19 terhenti dan wabah ini segera berakhir. Kita harus menjadi bagian dari agen pencegahan penyebaran Covid dengan mengurangi kerja di kantor, stay at home, work from home, dan tidak mudik/bepergian ke luar kota,” pungkasnya. (kemenkeu)
