KNIU Kemendikbud Selenggarakan Rapat Pleno Tengah Tahun 2019

Melalui Rapat Pleno Tengah Tahun 2019 KNIU Kemendikbud diharapkan tersampaikannya informasi mengenai perkembangan kerjasama Indonesia dan UNESCO pada seluruh vocal points dan pemangku kepentingan terkait; terbangunnya koordinasi yang semakin kuat antar vocal points bidang program UNESCO; pemangku kepentingan program UNESCO, serta para penentu kebijakan mendapat masukan berupa praktik baik implementasi pembangunan berkelanjutan; dan tersusunnya sebuah rumusan yang dapat menjadi rekomendasi bagi penentuan kebijakan pembangunan berkelanjutan berbasis konservasi di Kawasan Tetapan UNESCO (Warisan Dunia, Cagar Biosfer, dan Geopark Global).

Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi, dalam sambutannya, memberikan apresiasi atas capaian yang diperoleh KNIU di UNESCO. “Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya, banyak yang dihasilkan dan tentu kita akan terus menerus melakukan upaya bagaimana meningkatkan komunikasi kita dengan hasil-hasil yang sudah ada di Indonesia dan bisa dicatat oleh UNESCO,” ujar Didik Suhardi dalam sambutannya di Graha Utama, Kemendikbud.

Sementara itu, Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO Kemendikbud Arief Rachman, menyampaikan, pertemuan tengah tahun ini merupakan kegiatan rutin dari KNIU Kemendikbud, sebanyak empat program bergabung di dalam satu pertemuan ini. “Selama ini, programnya berjalan sendiri-sendiri, yaitu program pendidikan, program ilmu pengetahuan, program media dan informasi, dan program kebudayaan,” terangnya.

Akan tetapi, lanjut Arief, pada saat ini semua yang terlibat di dalam empat program itu, mengusung satu kekuatan yang diinginkan oleh UNESCO, yaitu memberikan informasi yang akan bisa menjadi pengetahuan. Dari pengetahuan itu, akan bergerak bukan hanya masyarakat yang berilmu pengetahuan, tetapi akan mendongkrak kepada masyarakat yang berbudaya.

“Nanti dari masyarakat yang berbudaya, kita akan juga dukung sampai masyarakat yang beradab. Karena itu, maka apa yang menjadikan UNESCO itu pada akhirnya akan bisa tercapai. Apa yang disampaikan UNESCO, adalah sesuatu yang mencoba untuk menjaga jangan sampai terjadi peperangan seperti terjadi perang dunia ke-2 lalu,” ujar Arief di sela-sela rapat pleno.

“Jadi program-program ini semuanya, disebabkan karena ada satu keyakinan itu terjadi, karena adanya otak manusia yang tak berpengetahuan, tak berbudaya, dan perilaku yang tidak berbudidaya, sehingga tidak beradab. Agar tidak terjadi peperangan lagi, maka program UNESCO itu, lalu berdasarkan moto, yang membuat UNESCO itu harus bergerak. Motonya adalah karena perang itu dimulai dari pikiran manusia, maka untuk menjaga supaya tidak terjadi peperangan, maka pikiran manusia itulah yang harus diperbaiki. Caranya bagaimana? Diantaranya dengan empat program tersebut,” jelasnya.

Ia menambahkan, pada pertemuan ini, akan diambil tema adanya hubungan antara pembangunan nasonal dan konservasi, serta implementasi pariwisata yang berkelanjutan di kawasan yang telah ditetapkan oleh UNESCO.

Beberapa program UNESCO yang telah berjalan di Indonesia, antara lain, Penetapan Kawasan oleh UNESCO yaitu Cagar Biosfer, Warisan Dunia, dan Geopark Global UNESCO. Hingga saat ini, di Indonesia telah terdapat 29 Kawasan Tetapan UNESCO, yaitu 4 UNESCO Global Geopark, 16 Cagar Biosfer Dunia, dan 9 Warisan Dunia. Yang terbaru di tahun 2019 ini, UNESCO menetapkan dua Cagar Biosfer yaitu Togean Tojo Una Una dan Saleh-Moyo-Tambora (SAMOTA), dan satu Warisan Dunia yaitu Warisan Tambang Batu Bara Ombilin Sawahlunto.

Usai rapat pleno, dilanjutkan dengan seminar bertema “Koeksistensi antara Pembangunan Nasional dan Konservasi serta Implementasi Pariwisata Berkelanjutan di Kawasan Tetapan UNESCO (Warisan Dunia, Cagar Biosfer, dan Global Geopark)”.

“Dengan pembangunan yang cepat di infrastruktur dan lain-lainnya itu, sering kali tersinggungan. Rapat ini untuk memikirkan jalan keluarnya, seperti warisan cagar budaya kita, ada kepentingan untuk melestarikan,” kata Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid.

Seperti Subak, Hilmar menambahkan, pada saat bersamaan sistem pengelolaan air di Bali, juga perlu dimodernisasi. “Jadi rapat koordinasi ini, untuk melihat kerjasama diantara kementerian/lembaga dan kepentingan di tingkat lokal/daerah, dan teman-teman komunitas. Pertemuan ini untuk membahas soal itu,” tuturnya.

KNIU Kemendikbud menjalankan tugas dan fungsi untuk menjembatani antara UNESCO dengan Pemerintah Republik Indonesia maupun sebaliknya. Tujuannya agar tercapainya kepentingan nasional terutama dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, serta komunikasi dan informasi. Selain menjalan tugas dan fungsinya, keberadaan KNIU Kemendikbud juga diharapkan dapat mendorong tercapainya misi UNESCO yaitu membangun perdamaian dunia melalui kemajuan pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, serta komunikasi dan informasi. (kemendikbud)