Sebagus apapun sebuah produk, selalu ada masalah yang ditemukan di lapangan. Sistem secanggih apapun juga akan selalu menemui kendala. Oleh sebab itulah perlu sebuah toko mencantumkan nomor telfon layanan pelanggan, layanan konsumen, pengaduan masyarakat, service center, keluhan pelanggan atau apapun lah itu namanya…
Layanan purna jual inilah yang membedakan produk abal-abal dan produk berkualitas. Anda beli gorengan di pinggir jalan, sampai dirumah anda makan rasanya tidak enak, anda tidak bisa komplen. Lha mau komplen kemana? sedangkan tukang gorengan tidak mencantumkan nomor telfon layanan pelanggan pada kemasan gorengan. Paling banter kita cuma bisa menggerutu, lalu buang saja gorengan itu.
Lain halnya jika kita belanja di supermarket, ada nomor layanan pengaduan yang bisa dihubungi 24 jam ketika konsumen dirugikan.
Tentu kita sedih mendengar salah seorang dari sekian banyak warga Jakarta yang kesulitan untuk melaporkan keluhan terkait dengan produk unggulan bernama KJP yang katanya sudah upgrade menjadi KJP-Plus ini.
Permasalahan inilah yang dialami oleh ibu Ida ketika sedang asyik berbelanja kebutuhan sekolah anaknya. Dengan sangat yakin dan percaya diri memborong barang-barang keperluan eh..ketika mau membayar di kasir, saldonya kosong. Sedih, kaget, dan pastinya malu setengah mati…
Coba bayangkan jika pengalaman ibu Ida ini terjadi dengan kita. Pastilah bingung mau dibuang kemana muka kita saking malunya. Kalau kita membawa uang cash tentu biasa saja, tetapi ibu Ida tentu tidak ada uang cash saat itu…
“Saya bener-bener gak percaya, saya sudah mengambil barang-barang kebutuhan taunya gak bisa dipakai. Saya penasaran, saya cek di mesin ATM, saldo Rp 0. Seumur-umur punya KJP saya gak pernah menyisakan saldo sampai habis,” tandas Ida gemas.
“Tolong pak Gubernur Anies bantu persoalan warga miskin seperti saya. Kalau dulu saya bisa langsung ngadu ke Pak Ahok atau SMS kemudian direspon, sekarang bingung kemana lagi mengadukan nasib warga miskin,” keluh Ida.
Menanyakan ke kantor Bank DKI terdekat, si ibu tidak mendapat jawaban memuaskan. Menurut keterangan petugas di sana, rekening diblokir. Loh kok bisa?? Masih tak percaya, pergilah bu Ida ke Suku Dinas Pendidikan untuk mencari jawaban, namun di sana sudah ada ratusan orang mengantre dengan persoalan yang sama.
Hari ini hari kamis. Jika ingin melaporkan ke kecamatan berarti harus menunggu hari Sabtu. Kemudian permasalahan baru dibawa ke rapat dinas hari senin minggu depannya. Apakah lantas masalah teratasi? belum tentu. Pastilah bola dilempar kembali ke dinas terkait…
Sangat jauh berbeda dengan jaman pak Ahok. Layanan pengaduan cepat tanggap, ada banyak alternatif mengadu jika menemui permasalahan terkait pelayanan warga Jakarta. Tidak perlu berbelit-belit dan menunggu hari-hari tertentu, ditangan Ahok permasalahan selesai, dalam hitungan detik, case closed.
Saya mengalami sendiri iseng-iseng mengirim SMS ke pak Ahok mengenai jalan yang rusak. Dan hasilnya, tak sampai 24 jam jalan sudah rata, meskipun SMS balasan dari pak Ahok baru masuk keesokan harinya. Ini buktinya:
Tidak hanya itu, sebelumnya saya pernah menanyakan mengenai adanya tukang sampah di lingkungan rumah saya yang belum direkrut menjadi anggota PPSU. Tak tanggung-tanggung, sore hari pak RT langsung datang menemui saya untuk menanyakan apakah saya benar mengirim SMS ke Ahok. Wah..cepat sekali respon pak Ahok!
Dan hasilnya, entah akibat SMS saya entah bukan, bapak tukang sampah itu sudah bergabung menjadi anggota PPSU dua bulan sejak saya melapor. Beberapa kali terlihat bapak itu tersenyum sumringah mengendarai motor Yamaha Scorpio second nya…”ah sudah bisa beli motor pula si bapak itu” pikirku…
Sayang bukti SMS nya sudah hilang karena saya sudah ganti handphone…tetapi SMS pada gambar berwarna kuning diatas itulah balasan dari Ahok waktu itu.
Ada tiga nomor berbeda dari tiga operator berbeda pula yang menerima aduan selama 24 jam. Dikelola langsung oleh staff pribadi pak Ahok. Selain itu bisa juga lewat aplikasi Qlue. Dan jika masih belum puas juga, warga bisa menghadang langsung pak Ahok pagi-pagi di balai kota sekalian foto selfie.
Lain dulu lain sekarang. Kini warga kesulitan menemui gubernur Anies untuk mengadukan persoalannya. Ibu Ida inilah salah satu contohnya.
Saya membayangkan jika Ahok masih menjadi gubernur. Pasti Ibu Ida hanya cukup mengirimkan SMS ke nomor HP pak Ahok, dan tinggal menunggu balasannya. Tidak perlu di oper sana oper sini hanya untuk menanyakan uang KJP yang memang sudah menjadi haknya.
Produk berkualitas yang menyertakan nomor pengaduan pelanggan 24 jam ala Ahok kini sudah berganti menjadi barang abal-abal tak ubahnya gorengan pinggir jalan.
KJP yang menjadi kebanggan siswa siswi jakarta tak bisa lagi diharapkan karena sering menemui masalah meskipun sudah berganti nama menjadi KJP-Plus.
Kekalahan Ahok akibat serangan SARA ternyata harus dibayar mahal oleh ibu Ida dan warga Jakarta lainnya…
Selamat membayar harga!!
Sumber : jurnalindonesia.id
