Indovoices.com – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerima penghargaan sebagai salah satu dari 25 instansi untuk pengelola pengaduan pelayanan publik terbaik tahun 2018. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM) Kemendikbud, Ari Santoso, menerima penghargaan secara langsung dalam Rapat Koordinasi Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) di Batam, Kepulauan Riau, Senin (10/12/2018. Penghargaan diserahkan oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Diah Natalisa.
Kemenpan-RB memberikan penghargaan kepada 25 instansi yang sukses mengelola pengaduan pelayanan publik terbaik. Penghargaan ini bertujuan untuk memotivasi penyelenggara pelayanan publik agar segera menetapkan mekanisme pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang terintegrasi, transparan, dan partisipatif.
Kepala BKLM Kemendikbud Ari Santoso mengungkapkan rasa bangganya kepada semua staf di BKLM Kemendikbud atas prestasi yang diraih. “Ini karya bersama seluruh (staf) BKLM yang sangat luar biasa dalam bekerja. Masing-masing mempunyai kontribusi yang tidak bisa dipisahkan,” katanya.
Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan-RB, Diah Natalisa, menyampaikan apresiasinya kepada instansi yang telah berpartisipasi mengikuti kompetisi. “Saya sangat mengapresiasi kepada rekan-rekan yang telah mengikuti ajang kompetisi pengelolaan pengaduan tahun 2018 dan terlebih kepada pemenang Top 25,” ujar Diah dalam sambutannya.Ia menambahkan, penghargaan ini diberikan kepada institusi yang memiliki komitmen tinggi dalam merespons pengaduan publik.
Diah mengatakan, ada beberapa indikator penilaian dalam menentukan para peraih penghargaan, mulai dari komitmen pimpinan, tindak lanjut laporan, infrastruktur pendukung, hingga kompetensi SDM. Terpilihnya Top 25 merupakan hasil seleksi dari 102 proposal self assessment dari berbagai instansi, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Mereka dipilih oleh tim evaluator yang independen dan profesional.
Kompetisi yang baru pertama kali digelar ini bertujuan untuk menjaring, mendokumentasikan, mendiseminasikan, dan mempromosikan pengelolaan pengaduan pelayanan publik sebagai salah satu indikator peningkatan kualitas pelayanan publik. “Saya harapkan ke depannya dapat ditingkatkan, serta kepada seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang lain untuk terus meningkatkan pengelolaan pengaduan pelayanan publiknya secara berkelanjutan,” ujar Diah.
Instansi lain yang menerima penghargaan dari kategori kementerian/lembaga yaitu Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Ristekdikti, Kementerian PANRB, BPOM, BPJS Kesehatan, dan PT Pos Indonesia. Kemudian dari kategori pemerintah daerah yang menerima penghargaan adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Kota Semarang, Pemerintah Kota Banjarmasin, Pemerintah Kota Cirebon, Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Kota Solok, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Banjar Baru, Pemerintah Kota Sukabumi, Pemerintah Kota Ambon, Pemerintah Kota Malang, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Pemerintah Kabupaten Bulukumba, dan Pemerintah Kabupaten Kendal. (Denty Anugrahmawaty/Desliana Maulipaksi)
