Indovoices.com – Indonesia telah menyusun Nationally Determined Contribution atau yang disebut (NDC) yang ditandatangani di Paris pada tahun 2015 yang menyatakan bahwa Indonesia akan bisa menurunkan emisi karbon pada tahun 2030 sebesar 29% apabila berbisnis secara biasa. Namun, Indonesia akan bisa menurunkan CO2 sebesar 41% apabila mendapat dukungan dan bekerja sama secara internasional.
Hal ini disampaikan Menteri Keuangan RI (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat menjadi pembicara kunci dalam reuni 30 tahun Alumni 88 ITB (Institut Tehnologi Bandung Angkatan 1988) dalam seminar bertema “Towards Zero Carbon” di Aula Barat ITB, Bandung pada Jumat (07/12).
“Mungkin untuk lingkungan kampus saya termasuk yang berharap sangat tinggi kepada kampus-kampus di Indonesia menjadi the greater voice and champion untuk isu climate change. Saya ingin menyampaikan selamat dan apresiasi kepada seluruh alumni ITB 88 yang pada hari ini menunjukkan suatu inisiatif yang sangat baik untuk kepedulian terhadap masa depan tidak hanya Indonesia tapi juga dunia,” puji Menkeu.
Pemerintah ingin kontribusi Nationally Determined Contribution (NDC) dapat dijalankan sesuai poin ke 5 nawacita yaitu kualitas hidup manusia Indonesia. Untuk memenuhi itu, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan telah merumuskan beberapa hal yang sudah dilakukan dan akan diakselerasi antara lain:
1. Membentuk Badan Layanan Umum Government Agent yang dikhususkan mengelola dana lingkungan hidup di dalam rangka perubahan iklim bersama Menteri Kementerian Lingkungan Hidup (KLH);
2. Dalam APBN sudah dialokasikan dana untuk hal yang berhubungan dengan perubahan iklim atau yang disebut Climate Budget Tagging (CBT);
3. Memproduksi Green Sukuk pertama di dunia yang nantinya terikat pada proyek dan program Indonesia untuk mengurangi polusi;
4. Memberikan insentif bagi proyek-proyek yang memiliki komitmen untuk hijau (green), dapat diperbaharui (renewable), energi geothermal dan lain-lain yang diambil dari APBN.
Penting bagi Indonesia untuk membatasi tingkat temperatur dunia namun Indonesia harus tetap mempunyai akses energi. Oleh karena itu, disusun strategi pembangunan agar tetap maju sehingga masyarakat tetap bisa menikmati kemajuan perekonomian. Namun, perlu didesain agar setiap kemajuan ekonomi tidak menambah kenaikan CO2, bahkan kalau bisa pertumbuhan CO2 menjadi negatif. (ind/nr/rsa)
