“Mudik kali ini strateginya adalah pergerakan dari Jakarta menuju Jabar dan Jateng. Perlu upaya ekstra karena jalan tol Jakarta, Semarang, Solo sampai Surabaya selesai. Jadi preferensi masyarakat untuk mudik dengan darat ini banyak sekali,” jelas Menhub.
Menhub menejelaskan, rakor ini sangat penting dilakukan agar semua pihak baik Kemenhub, Pemerintah Daerah, Kepolisian, Dishub, operator jalan tol dan pihak terkait lainnya agar dapat saling mengetahui langkah-langkah penanganan yang akan dilakukan masing-masing pihak.
“Kami sengaja kumpulkan agar Pak Gubernur tau apa yang kita lakukan, dan juga para Dishub, Korlantas, Polres juga tahu sehingga koordinasinya lebih baik,” ungkapnya.
Menhub mengatakan, sesuai dengan tagline mudik tahun ini yaitu “Mudik Selamat, Guyub Rukun”, maka hal nomor satu yang harus diperhatikan adalah terkait keselamatan.
“Ada dua hal pokok yang harus dilakukan terkait keselamatan yaitu pembatasan kecepatan di jalan tol maksimal 100 km/jam dan pemberian rambu-rambu lalu lintas,” jelas Menhub.
Selain itu, Menhub meminta semua pihak untuk terus memberikan imbauan untuk tidak menggunakan sepeda motor pada saat mudik, mengingat sepeda motor menjadi penyumbang terbesar kecelakaan di jalan. Program mudik gratis yang diselenggarakan Pemerintah, BUMN dan Swasta yang setiap tahunnya meningkat diharapkan dapat menurunkan angka kecelakaan yang melibatkan sepeda motor.
Terkait penanganan pergerakan kendaraan di jalan tol, Menhub mengungkapkan bahwa kebijakan penerapan jalur satu arah atau “oneway” akan lebih difokuskan dan hingga saat ini masih terus didiskusikan sampai akhir minggu ini, untuk kemudian difinalisasi dan disosialisasikan. Rencananya oneway akan diberlakukan pada puncak arus mudik yaitu pada tanggal 30-31 Mei dan 1-2 Juni mulai dari pukul 06.00 selama 24 jam. Untuk lokasi dimulai dari KM 29 sampai KM 262 (exit Brebes Barat).
Sedangkan untuk arus balik akan diberlakukan tanggal 8-10 Juni 2019 dimulai pukul 06.00 selama 24 jam, dari KM 189 (Palimanan) sampai KM 29 (Cikarang Utama).
“Diharapkan penerapan oneway dapat memperlancar arus kendaraan sehingga waktu tempuh masyarakat dari Jakarta ke arah Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur akan lebih singkat. Akhir minggu ini akan kita putuskan dan akan kita sosialisasikan, karena ini berkaitan dengan jalan keluar kemacetan dan persiapan untuk kabupaten-kabupaten yang menerima limpahan kendaraan yang keluar dari one way tersebut,” ungkap Menhub.
Berdasarkan survey dari Badan Litbang Perhubungan, Jawa Barat merupakan kota kedua tujuan mudik paling banyak dari arah Jakarta. Sementara, Bandung menjadi kota paling banyak didatangi di Jawa Barat saat mudik. Maka dari itu koordinasi dengan seluruh stakeholder di Jabar sangat penting untuk mengantisipasi kemacetan.
Pengerjaan Proyek Di Tol dan Jembatan Timbang Akan Diberhentikan Selama Angkutan Lebaran 2019
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan jika pengerjaan proyek dan jembatan timbang akan diberhentikan sementara dari H-7 sampai H+7 angkutan lebaran 2019. Hal tersebut menurutnya telah direstui oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
“Sudah diputuskan pengehentian proyek ada empat proyek besar disepanjang jalur Jakarta menuju Bekasi itu H-7 sampai H+7 akan dihentikan jadi tidak ada kegiatan. Kita perintahkan juga rest area untuk dibangun sementara,” jelas pria yang kerap disapa Kang Emil ini.
“Pak menteri tadi berbaik hati jembatan timbang akan dihentikan selama masa mudik dan di konversi menjadi rest area yang menjual UKM kuliner produk desa atau wilayah setempat sehingga tadi konsepnya guyub rukun dan semangat tercermin dari ukuran berkurangnya kecelakaan, lancarnya proses arusmudik dan ekonomi,” lanjutnya.
Kang Emil juga telah memerintahkan untuk tidak ada pasar tumpah dan mengkompensasi delman. Hal tersebut agar mengurangi kemacetan, juga akan ada pembatasan jalan dan membuat rute tambahan.
Ia juga mengimbau agar pemudik tetap menggunakan jalur selatan sebagai alternatif jalan. Menurutnya saat ini masyarakat terpusat menggunakan jalur utara sehingga ada peluang jalur selatan akan lebih sepi.
“Kami sudah perintahkan agar tidak ada pasar tumpah, mengkompensasi delman yang bikin kemacetan, mengurangi orang nyebrang dengan pembatas jalan membuat rute tambahan intinya berimprovisasi lah para kadishub dan kepala daerah agar terkoordinasi kepada pemerintah wilayah, Kementerian dan Kepolisian,” tandasnya dia.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Dirjen Perhubungan Darat Budi Setyadi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Walikota Bandung Oded Muhammad, Kepala BPTJ Kementerian Perhubungan Bambang Prihartono dan Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Pol Drs Bemyamin MM (LKW/RDL/CA/HA).
