“Pekerjaan terbesar sektor perhubungan saat ini adalah mengintegrasikan simpul-simpul transportasi seperti pelabuhan, terminal, stasiun, kawasan pergudangan, dan bandar udara agar lebih terpadu, efektif dan efisien,” ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam Malam Keakraban Rapat Kerja tahun 2018, Rabu (14/11), di Jakarta.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang menjadi pembicara pada kegiatan raker mengapresiasi dan mendukung langkah Kementerian Perhubungan dalam meningkatkan konektivitas transportasi antar wilayah di Indonesia. Ia mengatakan, akan membantu mensiosialisasikan kebijakan Pemerintah Pusat agar diketahui oleh para Kepala Daerah. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri saat menjadi narasumber, pada Rapat Kerja Kemenhub tahun 2018, Selasa (13/11).
Dijelaskan lebih lanjut oleh Mendagri, sektor perhubungan memiliki peran untuk mendukung pembangunan, integrasi nasional, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Hal ini sesuai dengan visi misi Presiden RI yang terkandung dalam Nawacita.
Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro juga turut hadir dan memberikan pemaparan pada raker, menyampaikan bahwa konektivitas adalah syarat pertumbuhan ekonomi, karena konektivitas akan berdampak pada biaya logistik yang akan mendorong ekspor.
“Konektivitas adalah syarat pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur, konektivitas itu sangat penting mendorong ekspor. Kalau punya infrastruktur perhubungan yang bagus otomatis biaya logistik turun. Nah sekarang biaya logistik 30% dari biaya produksi, artinya barang produksi kita tidak kompetitif karena dibebani biaya produksi. Nah, kalau kita bisa turunkan (biaya logistik) jadi 10%, ya barangnya akan lebih kompetitif, ekspor akan lebih besar,” jelasnya.
Guna mendukung konektivitas, Menteri PPN juga siap membantu Kementerian Perhubungan dalam upaya mempercepat pembangunan infrastruktur trasportasi melalui skema pembiayaan kreatif seperti, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA).
“Untuk pembiayaan proyek infrastruktur, dalam kurun waktu 5 tahun sekarang ini, pemerintah (APBN) mendukung sebesar 41%, BUMN 22%, Swasta 37%. Jadi saya bicara bagaimana mengisi 37% yang swasta ini, melalui KPBU atau PINA,” ujar Menteri PPN.
Kemenhub telah menerapkan beberapa proyek infrastruktur transportasi menggunakan skema KPBU, diantaranya proyek infrastuktur Bandara Labuan Bajo serta Kereta Api Makassar – Pare Pare. Kedua proyek tersebut ternyata diminati banyak investor. Harapannya, dengan contoh dua proyek yang berhasil ditawarkan ini, proyek-proyek lainnya juga akan dilakukan dengan lebih mudah.
“Kita membutuhkan sekitar 1.000 triliun, sementara uang yang dianggarkan dalam lima tahun dengan akumulasi APBN dan APBD hanya 400 triliun. karena terjadi gap, kita harus menutup gap itu dengan usaha, kerjasama, konsesi dengan swasta. Saya gembira seperti apa yang disampaikan oleh Kepala Bappenas bahwa peserta yang mengikuti proyek baik di Labuan Bajo maupun di Pare Pare banyak sekali. Jadi ini menjadi kesempatan yang baik untuk kita melakukan perbaikan. Dengan dua contoh itu, tempat yang lain lebih mudah kita lakukan,” ungkap Menhub. (LNM/RDL/CA/HA)
