“Ini merupakan hasil adanya program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang masuk dalam cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan yang kini semakin merata,” kata Menkes dalam Konperensi Pers 4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, di Aula Gedung III Kemensetneg, Jakarta, Selasa (23/10) sore.
Demikian pula dengan angka stunting atau gangguan pertumbuhan pada anak, menurut Menkes, sesuai data Badan Pusat Statistik (BPK) pada 2013 angkanya mencapai 37,2% saat ini turun menjadi 30,8%.
Terkait stunting itu diakui Menkes merupakan tugas Kementerian Kesehatan, yang memang melakukan intervensi spesifik sampai terjadi perubahan perilaku.
“Jadi memang ini tugas tidak hanya memberikan makanan tambahan ataupun memberikan juga tablet tambah darah mulai dari remaja, tetapi kami juga harus intervensi sensitif yaitu kita memerlukan akses air bersih, kita memerlukan sanitasi,” ungkap Menkes.
Menkes juga menyampaikan, bahwa Kementerian Kesehatan juga terlibat aktif dalam pencegahan stunting di daerah-daerah melalui Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu( dengan melibatkan tim penggerak PKK agar terjadi pergerakan ekonomi di daerah.
Hindari ‘Outbreak’ Polio
Mengenai imunisasi, diakui Menkes cakupannya mencapai 92,04%, untuk meases rubella ini, tepatnya 35 juta di daerah Pulau Jawa. Sedangkan di daerah luar Pulau Jawa masih kami menunggu hasil terakhir diberikannya imunisasi campak dan rubella.
Menurut Menkes, sudah hampir 4 juta anak yang dilakukan imunisasi lengkap, dan bisa dikatakan jika Indonesia saat ini sebenarnya sudah bebas polio. Tetapi pemerintah memilih unuk tetap berhati-hati untuk menghindari kasus sebagaimana di Papua Nugini yang mengalami outbreak dari polio.
Dalam kesempatan itu Menkes Nila F. Moeloek juga menyampaikan, bahwa peserta program JKN ini sudah pada saat ini mencapai lebih dari 200 juta jiwa, naik signifikan dari sebelumnya 156 juta jiwa. Sementara peserta dengan PBI meningkat menjadi 92,4 juta jiwa, dan tahun depan akan meningkat menjadi 96,8 juta jiwa.
“Tentu harus disertai dengan peningkatan fasilitas kesehatan. Sudah terlihat di sini peningkatan untuk rumah sakit 22.624 dan tentu juga fasilitas kesehatan tingkat primer atau puskesmas, klinik mandiri sebanyak 2.443,” ungkap Menkes terkait konsekuensi dari peningkatan tersebut.
Menkes menjelaskan, pemerintah telah membangun 256 pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) di 49 kabupatan di tanah air dan menguatkan 110 Puskesman di daerah perbatasan di 48 kabupaten dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) afirmatif.
“Kita bisa melihat pembangunan puskesmas yang dulu di Sota itu di perbatasan di Kabupaten Merauke, Papua sekarang bentuk puskesmasnya menjadi lebih baik. Tentu juga tidak hanya fisik tetapi juga rumah dinas untuk tenaga kesehatannya, ambulans, dan mobil serta peralatannya lengkap diberikan,” terang Menkes.
Demikian juga puskesmas di Entikong, Kalbar, menurut Menket, sudah ditingkatkan begitu baiknya dengan harapan tidak ada lagi yang mau berobat keluar dari Indonesia. (MAR/RAH/ES)
