Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) atau Kertajati yang pagi ini baru saja dilakukan pendaratan perdana oleh Presiden Joko Widodo diproyeksikan untuk dapat melayani arus mudik Lebaran 2018. Menteri Perhubungan telah menginformasikan kepada Presiden terkait kesiapan pihaknya dan BIJB melayani penumpang di Lebaran mendatang.
“Menteri Perhubungan telah menyampaikan kepada saya insyaallah bisa (digunakan saat Lebaran) dan kurang lebih nanti tanggal 8 (Juni 2018) juga sudah ada penerbangan komersial yang masuk,” ucap Presiden pada Kamis, 24 Mei 2018.
Selain itu, bandara yang saat ini dibangun di atas lahan seluas 1.800 hektare itu diperkirakan oleh Presiden masih akan berekspansi lagi di masa mendatang mengingat luas lahan keseluruhan untuk pengembangan bandara tersebut dialokasikan seluas 5 ribu hektare.
“Saya kira bandara ini akan diperbesar agar pesawat-pesawat berbadan lebar bisa masuk ke Kertajati,” ujarnya.
Lebih jauh, Kepala Negara juga memastikan bahwa sejumlah bandara-bandara lain yang saat ini sedang dibangun pemerintah akan terus dikejar penyelesaian pembangunannya. Dengan itu, akan semakin banyak bandara-bandara besar yang siap beroperasi di Indonesia.
“Semua kita kejar. Setelah ini akan selesai Bandara Ahmad Yani di Semarang akhir tahun ini. Kemudian yang di Samarinda juga sama. Semuanya dalam proses konstruksi dan pembangunan. Yang di Yogya, Kulon Progo, kita harapkan akhir tahun depan insyaallah selesai,” tuturnya.
Adapun mengenai kemungkinan dioperasikannya BIJB sebagai bandara haji dan umrah pada tahun ini, Presiden mengatakan bahwa pihaknya akan terlebih dahulu mendalami kemungkinan-kemungkinan itu. Saat ini, Jawa Barat merupakan provinsi yang berkontribusi besar dalam memberangkatkan jemaah haji dan umrah. Kehadiran BIJB ini diharapkan bisa menekan kepadatan di Bandara Soekarno-Hatta dalam memberangkatkan jemaah sekaligus mendukung kemudahan transportasi masyarakat.
“Kita akan mendalami dulu. Kalau memang memungkinkan ya akan diberangkatkan dari sini,” kata Presiden.
Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.