Indovoices.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, hingga hari ini Indonesia berhasil memberikan kesan yang luar biasa kepada semua peserta IMF-WBG Annual Meetings 2018.
“Di kepala mereka Indonesia bisa mengorganisir Annual Meetings dengan baik. Semua panitia Indonesia sangat ramah, profesional dan mengesankan. Hal ini memberikan tekanan lebih kepada Maroko yang akan menjadi tuan rumah berikutnya,” ujar Menkeu pada Media Briefing Capaian Indonesia dalam IMF-WBG Annual Meetings 2018 pada Sabtu (13/10) Nusa Dua, Bali.
Menkeu menceritakan, agenda yang dibahas dalam pertemuan tersebut meliputi perkembangan ekonomi dunia berikut tantangan dan upaya untuk mengatasinya; pemanfaatan teknologi untuk mendorong pertumbuhan inklusif, mitigasi perubahan iklim, skema pembiayaan bencana alam; investasi pada sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, pengelolaan urbanisasi, pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan, peningkatan peran kaum wanita; serta isu-isu institusional pada IMF dan WBG.
Berbagai isu yang dibahas dalam pertemuan tersebut sangat relevan dengan agenda dan kepentingan nasional, diantaranya isu investasi pada modal manusia, ekonomi digital, dan keuangan syariah.
Dalam rangkaian pertemuan ini juga diluncurkan versi pertama Human Capital Index (HCI) dimana Indonesia telah terpilih sebagai salah satu negara adaptor awal dengan pertimbangan beberapa capaian yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Metodologi HCI ini diharapkan memberi pemahaman yang lebih baik untuk mengukur keberhasilan Pemerintah dalam membangun modal manusia. Dengan demikian, Pemerintah dapat memperkuat strategi investasi pembangunan modal manusia, khususnya pada sektor kesehatan dan pendidikan.
“Banyak orang datang ke Bali memberikan pengaruh luar biasa untuk membantu Indonesia. Melinda Gates diantaranya, ingin membantu riset melalui Biofarma untuk memproduksi vaksin tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga untuk dunia,” jelas Menkeu.
Seiring dengan upaya pemerintah Indonesia untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, dalam rangkaian sidang tahunan ini Indonesia juga menandatangani sejumlah proyek infrastruktur yang akan dibiayai melalui kerjasama pemerintah Indonesia dengan beberapa lembaga keuangan internasional.
“Banyak delegasi yang pernah ke Bali lebih dari 10 tahun yang lalu. Mereka melihat Indonesia benar-benar membangun infrastrukturnya. Hal ini menimbulkan harapan bahwa Indonesia berpotensi untuk diberikan pembiayaan infrastruktur di wilayah Indonesia lainnya,” kata Sri Mulyani.
Menkeu menuturkan, rangkaian sidang tahunan ini juga dimanfaatkan Indonesia untuk membahas solusi yang paling tepat terkait tanggap bencana, terutama kerangka kebijakan pembiayaan risiko bencana. “Hampir di semua acara para delegasi menyampaikan simpati atas bencana di Lombok dan Palu. Mereka berharap Indonesia bisa segera bangkit kembali,” ujar Menkeu.
Kerangka kebijakan tersebut sangat penting, mengingat secara geografis Indonesia berada di dekat batas lempeng tektonik Eurasia dan Indo-Australia yang mengakibatkan Indonesia rawan akan bencana.
Menkeu menyampaikan, Indonesia akan segera memulai membahas instrumen baru untuk pendanaan paska bencana. “Kita juga belajar dari negara-negara lain yang sudah berpengalaman menangani bencana, dengan dukungan ADB dan Bank Dunia,” lanjutnya.
Bencana alam mengakibatkan korban meninggal dunia dan cedera serta kerusakan dan kehancuran rumah tinggal penduduk dengan kerugian ekonomi yang sangat besar. Permasalahan yang muncul adalah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana alam untuk rumah tinggal/bangunan yang telah rusak dan hancur memerlukan biaya yang tidak sedikit. Hal ini dapat mengancam ketahanan dan kesehatan fiskal suatu negara apabila tidak terdapat suatu kerangka kebijakan yang dapat memitigasi risiko ekonomi akibat bencana dan penanganan pasca bencana yang responsif.
Selain sebagai ketua delegasi Indonesia, Menkeu hadir dalam kapasitas sebagai Development Committee (DC) Chair, Gubernur Bank Dunia (WB) untuk Indonesia, dan Menteri Keuangan negara-negara anggota G20. Dalam rangkaian pertemuan ini, secara umum Menteri Keuangan meliputi beberapa isu penting yakni finansial teknologi dan perubahan iklim.
“Untuk pertama kali Bali Fintech principles digunakan banyak negara untuk mengembangkan teknologi finansial. Prinsip-prinsip yang dilahirkan ini membuat Indonesia banyak membantu ekonomi masyarakat. Contohnya Gojek dan Buka Lapak. Ibu-ibu yang tadinya tidak punya akses ke pasar kini bisa mendapat akses,” jelas Menkeu.
Terkait isu perubahan iklim, Menkeu mengatakan bahwa Kemenkeu bersama Kementerian Lingkungan Hidup telah membentuk BLU baru untuk mengelola dana perubahan iklim. “Kita juga bekerja sama dengan Bappenas untuk menciptakan program-program terkait penanganan perubahan iklim,” katanya.
Pertemuan utama lainnya adalah International Monetary and Financial Committee (IMFC) yang membahas prediksi kondisi global dan kebijakan yang menjadi prioritas termasuk risiko yang ditimbulkan oleh meningkatnya kerentanan keuangan, ketegangan perdagangan dan geopolitik, yang secara historis menjadi tantangan bagi prospek pertumbuhan global.
Reformasi struktural yang sudah dijalankan harus tetap diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan lapangan pekerjaan, sekaligus membantu mereka yang menanggung risiko penyesuaian integrasi ekonomi ke arah era digital terututama untuk negara berkembang.
Menkeu menambahkan, isu ini juga dibahas secara intensif melalui pathways for prosperity, sebuah platform yang diinisiasi oleh Gates Foundation bersama beberapa negara berkembang, dimana Indonesia melalui Menkeu bertindak sebagai salah satu ketua (co-chair). “Bank Dunia juga akan membantu Indonesia untuk menggunakan teknologi dalam pembangunan,” ucap Menkeu.
Menkeu juga melakukan serangkaian pertemuan bilateral untuk membahas kerjasama keuangan dan ekonomi, selain beberapa pertemuan dengan lembaga keuangan internasional, para investor, dan lembaga rating. Sebagian pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan-pertemuan yang sudah dijajaki sebelumnya agar manfaat yang diperoleh dapat dirasakan seoptimal dan secepat mungkin. (kemenkeu/ikd/rsa)
