Indovoices.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjadi panelis dalam seminar pada acara World Accountant Congress yang diselenggarakan di Sydney, Australia pada Selasa (06/11).
Narasumber lain adalah Richard Holden Holden, Profesor Ekonomi di Universitas New South Wales; Joaquim Levy, Chief Financial Officer dari World Bank; dan Sir Bill English KNZM, mantan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dari New Zealand.
Pada kesempatan tersebut, Menkeu menceritakan perjalanan reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan saat pertama kali ia menjadi Menteri Keuangan tahun 2005 silam.
“Saat itu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai menjadi institusi terkorup kedua di Indonesia, sementara Ditjen Pajak menempati posisi kelima. Kedua institusi ini, bersama dengan unit eselon satu lain menjadi fokus utama program reformasi birokrasi sejak tahun 2006,” papar Menkeu seperti dikutip dari laman Facebooknya.
Dengan dikeluarkannya tiga paket Undang-Undang terkait Keuangan Negara pada tahun 2003 dan 2004, telah mengubah tatanan dalam pengelolaan sistem keuangan negara untuk mewujudkan good governance.
Salah satu keberhasilan program Reformasi Birokrasi dan Transparansi Kebijakan yang dijalankan Kementerian Keuangan adalah dengan meraih opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Opini WTP diberikan setelah perjalanan panjang proses reformasi selama 12 tahun dan diberikan pertama kali pada tahun 2016. Pengembangan kebijakan akuntansi dan standar laporan keuangan tidak bisa dipisahkan dari Reformasi Keuangan Negara.
Perubahan yang dilakukan antara lain dengan membuat Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP). KSAP menyusun kebijakan cash basis menjadi akrual dalam laporan keuangan, penyusunan laporan perubahan arus kas dan neraca pemerintah. Laporan berbasis akrual diselesaikan pada tahun 2010 dan diimplementasikan secara menyeluruh pada tahun 2015 sebagai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
Kunci kesuksesan dari Reformasi Birokrasi adalah komitmen dan dukungan penuh dari pimpinan tertinggi, dukungan dari seluruh stakeholder dan yang ketiga adalah dukungan dari asosiasi profesi yang membuat pemerintah menjadi lebih transparan dalam mengelola keuangan negara.
Tranparansi dan keterbukaan informasi memegang peranan kunci dalam mengelola keuangan negara. Dengan begitu, seluruh pihak terkait dapat mengawasi penerimaan dan pengeluaran keuangan negara.
Kementerian Keuangan senantiasa menjaga transparansi keuangan negara secara profesional dan berintegritas. (nr/rsa)
