Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) pada sidang yang digelar Majelis Umum PBB, di New York, Amerika Serikat, Jumat (8/8) malam WIB, merupakan sebuah hasil kerja keras dalam jangka panjang dari diplomat-diplomat Indonesia.
“Kampanye Indonesia ini dilakukan, tadi saya sudah sampaikan, dalam jangka panjang, dilakukan secara bersih, tidak menghambur-hamburkan uang, dan juga lebih mengedepankan rekam jejak dan visi Indonesia untuk Dewan Keamanan PBB,” kata Presiden Jokowi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Selasa (12/6) siang.
Menurut Presiden, beberapa hal yang menyumbang kemenangan Indonesia antara lain:
Pertama, kondisi dalam negeri Indonesia yang demokratis, stabil, dan damai. “Kondisi dalam negeri Indonesia ini memiliki kontribusi yang besar dalam kemenangan ini,” ujarnya.
Kedua, rekam jejak dan kontribusi diplomasi Indonesia dalam turut menjaga perdamaian dunia.
Ketiga, independensi politik dan netralitas politik luar negeri Indonesia.
Keempat, peran Indonesia dalam menjembatani perbedaan-perbedaan yang ada, termasuk di negara-negara yang sedang dilanda konflik.
Isu Palestina
Mengenai langkah prioritas yang akan dilakukan Indonesia dalam Dewan Keamanan PBB, Presiden Jokowi menegaskan, Indonesia ingin memperkuat ekosistem perdamaian dan stabilitas dunia dengan memperkuat budaya penyelesaian konflik secara damai.
Selain itu, Indonesia ingin memperkuat sinergi antara organisasi kawasan dan Dewan Keamanan PBB.
Indonesia juga ingin meningkatkan pendekatan komprehensif dalam menangani kejahatan lintas batas, termasuk di dalamnya adalah terorisme.
“Kita ingin menyinergikan upaya menciptakan perdamaian dengan pencapaian agenda pembangunan 2030,” sambung Presiden.
Secara khusus, Presiden berpesan kepada Menteri Luar Negeri untuk memberikan prioritas kepada isu Palestina. “Isu Palestina akan menjadi prioritas bagi Indonesia dalam Dewan Keamanan PBB,” tegasnya.
Presiden juga meminta kepada Menteri Luar Negeri dalam 6 bulan ke depan agar mempersiapkan secara baik untuk Indonesia duduk dalam Dewan Keamanan PBB, yang akan dimulai 1 Januari 2019 yang akan datang.
“Kepercayaan dunia ini adalah tanggung jawab yang harus kita tunaikan dengan baik,” pungkasnya. (UN/ES)
