Indovoices.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan paparan mengenai capaian Annual Meetings International Monetary Fund-World Bank Group (AM IMF-WBG) 2018, khususnya bagi Indonesia yang dibahas dalam sejumlah agenda.
“Isu yang dibahas dalam pertemuan sangat relevan dengan agenda dan kepentingan nasional, di antaranya isu investasi pada modal manusia, ekonomi digital, dan keuangan syariah,” kata Menkeu di Nusa Dua, Bali, Sabtu (13/10/2018).
Agenda yang dibahas meliputi perkembangan ekonomi dunia berikut tantangan dan upaya untuk mengatasinya; pemanfaatan teknologi untuk mendorong pertumbuhan inklusif, mitigasi perubahan iklim, skema pembiayaan bencana alam; investasi pada sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, pengelolaan urbanisasi, pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan, peningkatan peran kaum wanita; serta isu-isu institusional pada IMF dan WBG.
Dalam rangkaian pertemuan ini Indonesia telah terpilih sebagai salah satu negara adaptor awal Human Capital Index (HCI), dengan pertimbangan beberapa capaian yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Metodologi HCI ini diharapkan memberi pemahaman yang lebih baik untuk mengukur keberhasilan Pemerintah dalam membangun modal manusia. Dengan demikian, Pemerintah dapat memperkuat strategi investasi pembangunan modal manusia, khususnya pada sektor kesehatan dan pendidikan.
Terkait dengan infrastrukutr, lanjut Menkeu, dalam rangkaian sidang tahunan ini Indonesia juga menandatangani sejumlah proyek infrastruktur yang akan dibiayai melalui kerjasama pemerintah Indonesia dengan beberapa lembaga keuangan internasional.
“Banyak delegasi yang pernah ke Bali lebih dari 10 tahun yang lalu. Mereka melihat Indonesia benar-benar membangun infrastrukturnya. Hal ini menimbulkan harapan bahwa Indonesia berpotensi untuk diberikan pembiayaan infrastruktur di wilayah Indonesia lainnya,” kata Sri Mulyani.
Menurutnya, rangkaian sidang tahunan ini juga dimanfaatkan Indonesia untuk membahas solusi yang paling tepat terkait tanggap bencana, terutama kerangka kebijakan pembiayaan risiko bencana. Kerangka kebijakan tersebut sangat penting, mengingat secara geografis Indonesia berada di dekat batas lempeng tektonik Eurasia dan Indo-Australia yang mengakibatkan Indonesia rawan akan bencana. Karenanya, Indonesia akan segera memulai membahas instrumen baru untuk pendanaan paska bencana.
“Kita juga belajar dari negara-negara lain yang sudah berpengalaman menangani bencana, dengan dukungan ADB dan Bank Dunia,” ujarnya.
Dijelaskannya, bencana alam mengakibatkan korban meninggal dunia dan cedera serta kerusakan dan kehancuran rumah tinggal penduduk dengan kerugian ekonomi yang sangat besar. Permasalahan yang muncul adalah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana alam untuk rumah tinggal/bangunan yang telah rusak dan hancur memerlukan biaya yang tidak sedikit.
Hal ini dapat mengancam ketahanan dan kesehatan fiskal suatu negara apabila tidak terdapat suatu kerangka kebijakan yang dapat memitigasi risiko ekonomi akibat bencana dan penanganan pasca bencana yang responsif.
Kemudian, dalam hal teknologi finansial, Menkeu mengemukakan bahwa untuk pertama kali Bali Fintech principles digunakan banyak negara untuk mengembangkan teknologi finansial. Prinsip-prinsip yang dilahirkan ini membuat Indonesia banyak membantu ekonomi masyarakat.
Terkait isu perubahan iklim, Menkeu mengatakan bahwa Kemenkeu bersama Kementerian Lingkungan Hidup telah membentuk BLU baru untuk mengelola dana perubahan iklim. “Kita juga bekerja sama dengan Bappenas untuk menciptakan program-program terkait penanganan perubahan iklim,” katanya.
