Indovoices.com -Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan, pemerintah mendesain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 untuk mendukung program-program pembangunan di dalam rangka tahun pertama RPJPM 2020-2024, juga untuk menampung visi misi presiden terpilih dan juga prioritas serta janji kampanye.
“Jadi APBN 2020 didesain di dalam rangka untuk mendukung program-program tersebut,” kata Sri Mulyani dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas tentang Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2020 di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/7) sore.
Mengenai asumsi makro, Menkeu mengaku belum bisa menyampaikan sekarang, karena nanti akan terlihat di dalam Nota Keuangan yang akan disampaikan oleh Presiden bulan Agustus mendatang. Namun ada di dalam range yang sudah dibahas dengan DPR pada saat pembahasan awal.
“Kita akan mendesain untuk Nota Keuangan nanti adalah pertumbuhan pajaknya akan diupayakan cukup tinggi namun realistis dimana untuk PPH dan PPN akan didesain berdasarkan pertumbuhan ekonomi 5 tahun terakhir ini,” kata Menkeu seraya menambahkan, saat ini juga masih di dalam proses untuk membahas undang-undang perpajakan yang nanti pengaruhnya terhadap tarif dan penerimaan negara.
“Mungkin baru akan dirasakan pada akhir tahun 2020 atau awal 2021,” sambung Menkeu.
Namun Menkeu Sri Mulyani mengemukakan, untuk 2020 nanti juga akan ada penyesuaian. Diharapkan ada penyesuaian tarif cukai maupun untuk tambahan barang kena cukai baru, seperti plastik yang bisa meningkatkan dari sisi penerimaan tapi lebih diandalkan di dalam mengendalikan konsumsi.
Perluasan MRT
Sementara terkait belanja pemerintah, Menkeu mengemukakan, pada tahun 2020 akan ada beberapa belanja yang merupakan janji dari Preside. Pertama, untuk destinasi dari pariwisata akan mendapatkan prioritas dari sisi keseluruhan belanja yang menyangkut belanja infrastruktur, baik itu di tempat Menteri PUPR maupun Menteri Perhubungan, Menteri Pariwisata dan juga menteri yang lain yang terkait seperti BEKRAF dan menteri yang menyangkut dana desa di dalam rangka untuk memperbaiki kapasitas dari infrastruktur dasar.
Menkeu juga menyampaikan, pemerintah memasukkan pada anggaran 2020 itu perluasan dari MRT (Mass Rapid Trans) Jakarta, yang akan menambah fase kedua dan diharapkan akan bisa menambah rute Lebak Bulus- Bundaran HI yang pertama ke fase kedua, yaitu Bundaran HI-Kampung Bandan.
“Ini semuanya akan masuk di dalam RAPBN 2020 karena menyangkut subsidiary loan agreement ke Pemerintah DKI Jakarta,” terang Menkeu.
Kemudian untuk beberapa pos yang berhubungan dengan janji presiden, seperti Kartu Indonesia Pintar Kuliah akan ditambah jumlah beasiswa baru, dari saat sekitar 380 siswa akan ada tambahan baru sekitar 400.000 siswa, yang akan dijaga pada 4 tahun ke depan. Jadi totalnya nanti akan mencapai 780.000 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa, sehingga anggarannya juga bertambah dari Rp4,8 triliun menjadi Rp7,6 triliun.
“Dengan demikian ada dua kali lipat jumlah beasiswa untuk Kartu Indonesia Pintar Kuliah,” ujar Menkeu.
Selain itu, pemerintah juga akan mendesain lebih dari Rp10 triliun untuk Kartu Pra Kerja, yaitu satu juta melalui pelatihan digital dan satu juta untuk pelatihan reguler. Saat ini, lanjut Menkeu, desain programnya masih dibahas diantara menteri terkait di bawah koordinator Menko Perekonomian.
Dari sisi Kartu sembako yang akan dimasukkan di dalam desain adalah Kartu Sembako yaitu me-redesain apa yang sekarang dikenal oleh masyarakat dari sisi Rastra yang juga merupakan penguatan. Untuk Kartu Sembako ini alokasinya akan diperkirakan mencapai Rp 25,7 triliun, mencapai lebih dari 15,6 juta keluarga penerima manfaat.
“Jadi jumlah rumah tangganya maupun nanti dari sisi jumlah manfaat yang akan diberikan per keluarganya akan ditingkatkan pada tahun 2020,” terang Menkeu seraya menambahkam, Kartu Pra Kerja, Sembako maupun Kuliah yang merupakan prioritas Presiden yang telah disampaikan selama ini. (setkab)
