Demikian disampaikan Presiden Jokowi pada acara Sarasehan Pengelolaan Dana Desa se-Jawa Tengah Tahun 2018 di Gedung Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP), Kota Semarang, Kamis, (22/11).
“Saya ingin menyampaikan bahwa yang namanya desa itu selalu ada di pikiran dan hati saya karena saya berasal dari desa. Selama empat tahun ini pemerintah betul-betul ingin fokus kepada desa. Desa menjadi bintang utama pembangunan selama empat tahun ini. Saya percaya dengan membangun desa, maka kita membangun Indonesia,” ujarnya.
Terdapat kurang lebih 74 ribu desa yang ada di seluruh Indonesia. Sejak tahun 2015, jumlah dana yang dikucurkan pemerintah selalu meningkat setiap tahunnya.
“Dana yang telah dikucurkan pemerintah tahun 2015 Rp20 triliun, 2016 Rp47 triliun, 2017 Rp60 triliun, 2018 Rp60 triliun, tahun depan 2019 Rp70 triliun. Naik, naik, naik, naik terus,” ucapnya.
Dengan program tersebut, Kepala Negara berharap agar dana desa hanya berputar di desa dan dimanfaatkan untuk pembangunan secara maksimal agar kesejahteraan desa dan warganya semakin meningkat.
“Agar uang beredar terus di situ (desa). Jangan kembali ke kota apalagi Jakarta, sehingga peredaran uang di desa, maksimal kecamatan semakin besar. Tanpa perputaran uang, mustahil desa meningkat kesejahteraannya,” kata Presiden.
Di tahun 2019 mendatang, selain untuk pembangunan, Presiden Jokowi meminta agar dana desa yang dialokasikan tidak hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa saja, melainkan dapat digunakan pula untuk menunjang program inovasi desa dan segala hal yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia.
“Saya minta untuk nanti 2019 yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia itu betul-betul diberikan perhatian. Misalnya yang berkaitan dengan stunting bisa menjadi perhatian kita,” tuturnya.
Kepala Negara mengatakan bahwa persoalan stunting ini masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Gizi buruk sebagai penyebab stunting dikhawatirkan dapat memengaruhi kualitas sumber daya manusia Indonesia ke depannya.
“Kita harus bicara apa adanya. Di 2014 angka stunting kita sangat tinggi, 37 persen. Sekarang sudah turun tapi masih 30-an persen. Kita ingin terus ditekan sampai pada angka 20 persen,” ujarnya.
Terkait hal itu, desa melalui dana desanya diharapkan dapat menjadi salah satu tumpuan dalam menekan kasus stunting tersebut.
Pemanfaatan dana desa untuk tujuan tersebut telah diatur dalam Permendes Nomor 19 Tahun 2017 yang menyebut bahwa desa dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat dan pendidikan.
Selain itu, dana desa juga ke depannya diminta untuk digunakan bagi pemenuhan kebutuhan akan pendidikan anak-anak di pedesaan bila dipandang perlu.
Dalam kesempatan itu, Presiden menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia melalui akses kepada pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang dapat dinikmati oleh generasi mendatang.
“Yang berkaitan dengan sekolah dan pendidikan jangan sampai ada anak di desa Bapak/Ibu sekalian yang tidak sekolah. Kalau masih ada kesempatan untuk meminta Kartu Indonesia Pintar silakan kejar itu. Kalau itu tidak memungkinkan gunakan dana desa itu untuk memberikan injeksi kepada anak kita yang tidak sekolah,” tandasnya.
Turut mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dalam acara ini antara lain, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (BPMI/EN)
