Kerja seorang auditor, menurut Sekretaris Kabinet (Seskab), Pramono Anung hampir sama dengan dirinya saat ini yakni banyak mengetahui namun tidak boleh banyak berbicara kepada publik mengenai lembaga yang diauditnya.
Hal tersebut diungkapkan Seskab saat menghadiri Hari Ulang Tahun ke-35 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sekaligus menyaksikan Deklarasi Aliansi Auditor Intern Indonesia (AAII) di Auditorium Kantor BPKP, Jalan Pramuka, Jakarta, Rabu (30/5) sore.
Di awal sambutan, Seskab mengaku khawatir tidak dapat mengikuti acara di BPKP karena jadwal dirinya sangat bergantung kepada jadwal Presiden.
“Saya tahu kerja auditor itu biasanya kerja dalam kesunyian, dalam kesepian, kerja dalam keheningan, ketenangan, bukan hiruk-pikuk. Berbeda dengan para politisi, kita itu kerjanya dalam hiruk-pikuk, dalam sorak-sorai,” ujar Seskab seraya menyampaikan pengalaman saat menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Seskab menyampaikan Kepala BPKP termasuk yang hadir dalam Sidang Kabinet terbanyak karena hampir setiap hari diundang ke istana.
“Saya yakin auditor-auditor di sini adalah orang-orang yang saya katakan tadi, bekerja dengan hati, kesungguhan, kesunyian, dan wajahnya itu wajah yang tidak nakal di publik,” puji Seskab.
Kehadiran BPKP, lanjut Seskab, menunjukkan bahwa pemerintahan ini betul-betul menggunakan dan memanfaatkan BPKP sebagai lembaga untuk mengaudit dirinya sendiri selain tentunya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Hampir semua hal yang berkaitan dengan instruksi beliau (Presiden) di dalam Rapat Terbatas atau Sidang Kabinet Paripurna kepada Kepala BPKP itu betul-betul hal yang bersifat mendasar bagian dari kehati-hatian dalam pemerintahan ini,” jelas Seskab seraya menyampaikan bahwa Kepala BPKP ditugaskan untuk mengawal jangan sampai terjadi kesalahan dalam penggunaan uang negara.
Dengan demikian, tambah Seskab, peran kedudukan BPKP yang dalam sunyi ini, tugas audit seperti inilah yang harusnya diperkuat sebagai bagian dari intern pemerintah.
