Presiden Jokowi sebelum memimpin Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/7). (Foto: Humas/Rahmat)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan dua hal penting yang harus dilakukan sebagai strategi kebijakan untuk memperkuat cadangan devisa agar ekonomi Indonesia semakin kuat, semakin meningkat dalam menghadapi ketidakpastian global, yaitu pengendalian impor dan peningkatan ekspor.
“Saya minta dievaluasi lagi secara detail impor, barang-barang yang tidak bersifat strategis yang perlu kita setop dulu atau dikurangi atau diturunkan,” tegas Presiden Jokowi dalam pengantarnya pada Rapat Terbatas Strategi Kebijakan Memperkuat Cadangan Devisa di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, (31/7) siang.
Sebelumnya Presiden mengingatkan tentang mandatori pemakaian biodiesel yang pernah disampaikannya pada ratas sebelumnya untuk segera dijalankan. Ia meminta setiap waktu update perkembangan mandatori tersebut, karena berdasarkan data yang diterimanya, berpotensi menghemat devisa dari impor BBM yang sangat besar sekali, yaitu 21 juta dollar AS setiap harinya.
Presiden juga menyoroti mengenai peningkatan penggunaan kandungan dalam negeri atau TKDN, yang sudah dibicarakan sejak 1,5 tahun atau 2 tahun lalu, tapi dalam implementasi, dalam pelaksanaan ini masih setengah-setengah.
“Terus dorong pertumbuhan industri substitusi impor,” ujar Presiden seraya mengingatkan, dirinya sudah menyampaikan mengenai industri hulu yang menghasilkan bahan baku.
Strategi Detail
Terkait dengan peningkatan ekspor, Presiden Jokowi mengingatkan, perlunya memiliki strategi yang detail produk-produk ekspor apa saja yang perlu diperkuat, yang perlu ditingkatkan, dan juga fokus melihat kendala yang dihadapi eksportir di negara-negara yang menjadi tujuan utama ekspor Indonesia.
Pemerintah, lanjut Presiden, telah bertemu dengan eksportir-eksportir kecil, sedang, dan besar. Ia minta agar hambatan-hambatan perdagangan segera diselesaikan.
Presiden menekankan, bahwa situasi negara sekarang ini butuh dollar. Oleh sebab itu, Presiden meminta seluruh kementerian/lembaga betul-betul tidak ada main-main dan tidak serius menghadapi ini.
“Semuanya harus serius menghadapi ini. Dan juga saya enggak mau lagi bolak-balik rapat, bolak-balik rapat tapi pelaksanaan implementasi tidak berjalan dengan baik,” pungkas Presiden Jokowi.
Rapat terbatas itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menhub Budi K. Sumadi, Menperin Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua OJK Wimboh Santoso, Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi, Plt. Dirut Pertamina Nicke Widyawati, dan Dirut PLN Sofyan Basir. (FID/RAH/JAY/ES)
