Indovoices.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Hadi Prabowo menegaskan posisi desa dan kelurahan sebagai ujung tombak pemerintahan dalam pengembangan inovasi dalam mewujudkan desa swasembada, maju dan mandiri pada gelaran acara Lokakarya dan Penyerahan Penghargaan Juara Lomba Desa dan Kelurahan Tahun 2018 di Garuda Wisnu Kencana (GWK) Badung, Bali Jum`at (19/10/2018).
Pada kesempatan yang sama, ia juga menyampaikan salam dan ucapan selamat serta sukses dari Mendagri Tjahjo Kumolo bagi para penerima penghargaan dan juara lomba desa maupun tim penggerak PKK di tingkat desa dan kelurahan tersebut.
“Kita pahami sesungguhnya tidak ada produksi atau potensi yang ada di daerah kabupaten/kota maupun provinisi yang tidak berasal dari desa maupun kelurahan”. Ujar Hadi.
Hadi melanjutkan upaya dan manfaat strategis desa dan kelurahan dalam pengembangan inovasinya.” Manfaat inovasi, kaitannya dengan bidang usaha dengan pendampingan, peningkatan produksi dan kemudian juga upaya pemasaran dengan cara membuat jejaring dan kerjasama antar desa. Kerjasama desa dengan swasta, hendaknya dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah desa agar memfasilitasi dan mencari bentuk cluster maupun home industry, karena saat ini terbuka peluang melakukan kerjasama dengan Kementerian Koperasi, Perindustrian dan juga Perdagangan”.
“Hal ini seiring dengan penegasan Bapak Presiden Joko Widodo bahwa selama ini dana desa penekananya pada infrastrkutur dan pemberdaan masyarakat, tahun depan sudah mulai pada peningkatan perekonomian. Inilah tantangan dari perangkat desa dan PKK untuk bisa mensosialisasikan dan memfasilitasi usaha produktif yang ada di masing masing desa kelurahan”. Kata Hadi.
Sebelumnya acara tersebut, telah dibuka terlebih dahulu oleh Presiden Joko Widodo sebagai bagian dari rangkaian acara Temu Karya Nasional, Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (PINDesKel) 2018.
Acara tersebut yang merupakan kerja sama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Bina Pemdes) dengan Kementerian Desa dan PDTT.
