Menkeu menyampaikan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), fundamental perekonomian Indonesia saat ini dalam kondisi kuat. Perkembangan pertumbuhan PDB Indonesia rata-rata 5.28 persen dari tahun 2000 hinggal tahun 2018.
“Dengan investasi pada human capital, termasuk dalam bidang pendidikan, akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi tenaga kerja,” jelas Menkeu sebagaimana dikutip dari unggahan pada akun instagramnya.
Namun, Menkeu juga menggarisbawahi walaupun ekonomi Indonesia dalam keadaan kuat, kualitas SDM Indonesia masih belum menggembirakan, ini tergambar dari Human Capital Index (HCI) Indonesia yang diukur oleh Bank Dunia, dengan skor 0,53 dari skala 0 sampai 1.
Di era digital, Indonesia memiliki potensi tinggi untuk berkembang, yang dilihat dari perkembangan perusahaan Financial Technology (fintech), transaksi fintech dan pembayaran digital serta pengembangan e-commerce. Semua orang bisa membuat usaha sepanjang terkoneksi dengan internet.
Menkeu juga menegaskan bahwa digitalisasi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha. Banyak negara termasuk Indonesia telah mengembangkan strategi untuk menghadapi perubahan teknologi.
“Disrupsi teknologi sangat mudah bila dibentangkan dalam data dan angka, namun sulit apabila membahasnya dari sisi kemanusiaan. Terutama apabila bicara mengenai berbagai jenis pekerjaan yang akan muncul maupun menghilang di masa yang akan datang,” papar Menkeu.
Menurutnya dibutuhkan kebijakan yang sesuai dengan perkembangan zaman yang sangat cepat dan dapat merespon perkembagan teknologi. “Contohnya adalah bagaimana membuat kebijakan berkelanjutan tentang pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat, mulai dari lahir, tumbuh dewasa sampai usia lanjut,” jelasnya.
Dalam akhir unggahannya, menkeu menyampaikan fokus utama dalam merumuskan kebijakan fiskal yang diharapkan dapat memberikan dampak optimal dalam pembangunan SDM. “Fokus utama saat ini adalah bagaimana kita dapat menjalankan kebijakan serta juga berkoordinasi dalam melaksanakannya. Terutama koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah karena saat ini transfer ke daerah sudah sangat besar,” pungkasnya. (rsa/rsa)
