Indovoices.com – Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) memiliki peran penting dalam mempromosikan eksportir Indonesia. Selain mempercepat pertumbuhan perdagangan luar negeri Indonesia, LPEI juga bertujuan dukungan meningkatkan daya saing agen-agen bisnis. Selain itu, LPEI juga menawarkan pembiayaan untuk pembeli di luar negeri yang akan membeli barang atau jasa yang diproduksi di Indonesia.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada pertemuan kerja yang membahas skema pembiayaan dengan 17 Menkeu Asia-Afrika, serta sejumlah BUMN dalam rangkaian pertemuan tahunan IMF-WBG 2018.
Lebih lanjut Menkeu menjelaskan, saat ini Indonesia tengah fokus pada hubungan perdagangan, terutama terkait ekspor dan kebijakan outbond investment dengan para calon mitra dagang. Beberapa di antaranya adalah Mozambique, Nigeria, Niger, Mali, Ethiopia, Senegal, Djibouti, Kamerun, Angola, Tanzania, Cote d’lvoire, Gabon, Zambia, Zimbabwe, Namibia, Kongo, Bangladesh, Srilanka, dan Timor Leste.
Untuk mencapai target tersebut, Indonesia harus menguatkan skema pembiayaan dan peran lembaga pembiayaan. Seperti dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009, LPEI harus mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan oleh bank ekspor impor di negara-negara lain.
Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia akan membangun terobosan terkait skema pembiayaan melalui sejumlah regulasi baru. Indonesia juga terbuka untuk menerima masukan dari negara-negara mitra dagang sehingga peran LPEI bisa ditingkatkan. “Saya ingin mendengar langsung masukan yang bisa diberikan kepada kami terkait pinjaman, perdagangan, dan investasi,” kata Menkeu.
Pada pertemuan ini Menkeu bersama para mitra mengidentifikasi dan mengumpulkan pandangan mengenai skema pembiayaan yang bisa mengakomodir kebutuhan Indonesia dan mitra dagang. Termasuk diantaranya pinjaman lunak dan sistem perdagangan timbal balik.
Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas tantangan pembiayaan pada berbagai proyek di beragam sektor, termasuk infrastruktur, industri strategis, dan kereta api.
Pertemuan ini juga dilakukan untuk menginisiasi peraturan-peraturan baru dan rencana Indonesia untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dengan pasar baru yang prospektif. Masukan-masukan dari para mitra diharapkan dapat mempercepat proses penyusunan instrumen-instrumen pendukung kesepakatan bisnis yang telah diumumkan pada Dialog Infrastruktur Indonesia-Afrika di Bali pada 20-21 Agustus 2018 lalu. (kemenkeu/ikd/rsa)
