Indovoices.com – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyatakan bahwa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memegang peranan penting dalam melengkapi pesatnya pembangunan yang bersifat fisik saat ini. Keseriusan pemerintah dalam menguatkan peranan SMK ditunjukkan melalui program Revitalisasi SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang telah berjalan selama dua tahun.
“Kunjungan saya ini dalam rangka memastikan bahwa proses revitalisasi berjalan seperti yang kita harapkan. Dan saya optimistis revitalisasi ini akan menopang, mendukung, melengkapi semakin banyaknya pembangunan infrastruktur fisik,” disampaikan Mendikbud Muhadjir Effendy saat mengunjungi sekolah penerima bantuan Revitalisasi SMK di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (4/1/2018).
Dijelaskan Mendikbud bahwa strategi Pemerintah sedikit bergeser, dari sebelumnya yang fokus pada pembangunan infrastruktur fisik, maka di tahun 2019 ini menjadi lebih fokus kepada pembangunan sumber daya manusia. Dan SMK menjadi andalan pemerintah dalam menyiapkan tenaga terampil. “Memang kalau kita ingin maju, kalau kita ingin menyiapkan tenaga kerja terampil itu ya SMK. Tetapi SMK yang bagus,” kata Muhadjir.
Program Revitalisasi SMK berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016, semakin menunjukkan dampak yang positif. Di antaranya, menurut Mendikbud, semakin eratnya hubungan SMK dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), meningkatnya tingkat kebekerjaan siswa, serta kurikulum yang berbasis kebutuhan industri. “Sekarang ini kita balik, bukan lagi supply based, tetapi demand based. Jadi kurikulum berbasis permintaan (industri),” ujarnya.
Mendikbud berpesan agar SMK dapat mengajak industri untuk menyusun kurikulum bersama. Selain itu, juga dapat memberikan rekognisi melalui sertifikasi kompetensi kepada para lulusan. “Mohon ini diperbanyak kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri. Terutama yang sudah memiliki reputasi. Dan ini jangan sekadar sertifikat saja, tetapi pihak mitra benar-benar ikut terlibat menyusun kurikulum, kalau bisa karyawannya ikut mengajar,” tuturnya.
Pada tahun 2018, Kemendikbud menyalurkan bantuan Revitalisasi SMK senilai Rp7,5 miliar kepada enam SMK percontohan. Di antaranya SMK Negeri 6 (Pariwisata), Semarang, Jawa Tengah, SMK Negeri 1 (Pertanian), Bawen di Jawa Tengah, SMK Mundu (Kemaritiman) di Jawa Barat, SMK Kalasan (Industri Kreatif) di Yogyakarta, SMK Muhammadiyah (Kesehatan dan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial) di Metro Lampung, dan SMK Negeri 5 (Teknologi dan Rekayasa) Surabaya. Enam SMK tersebut dipilih sesuai dengan bidang yang menjadi prioritas nasional yang ditetapkan pemerintah.
“Ini jadi percontohan yang menerima bantuan relatif cukup besar dari Kemendikbud, untuk (penyediaan) bangunan laboratorium dan ruang praktik dan untuk penyediaan peralatan praktik,” kata Direktur Pembinaan SMK, M. Bakrun yang turut dalam kunjungan kerja.
Kemendikbud Dorong SMK Menjadi BLUD
Mendikbud mendorong pemerintah provinsi selaku penanggung jawab pendidikan menengah kejuruan untuk segera mengubah SMK dengan teaching factory unggulan untuk menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Menurutnya, selain kompetensi, melalui teaching factory siswa akan dilatih untuk dapat melakukan proses produksi selayaknya industri. Produk yang dihasilkan tidak lagi menjadi produk hasil praktik saja, tetapi juga menjadi produk yang dapat dipasarkan secara umum karena memenuhi standar industri.
Mendikbud menemui cukup banyak karya-karya siswa SMK yang sudah layak dipatenkan dan bisa diproduksi lebih banyak. Maka, bentuk BLUD dirasa sangat cocok bagi SMK yang telah mampu mengembangkan teaching factory-nya. “Saya sarankan SMK yang sudah menerima bantuan revitalisasi ini dapat segera menjadi Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD yang mampu menghasilkan (income generator). Nantinya digunakan untuk pemeliharaan dan pengembangan SMK itu,” kata Mendikbud.
Melalui BLUD, SMK yang memiliki produk-produk unggulan dapat mengelola proses produksi di teaching factory secara lebih fleksibel tanpa melanggar peraturan. Kemendikbud terus mendorong SMK yang layak untuk menjadi BLUD. Sesuai dengan kewenangan, maka regulasi ditetapkan oleh pemerintah daerah, yakni Gubernur.
“Karena sekolah di bawah tanggung jawab provinsi, maka aturannya adalah Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri). Dan Permendagri yang terbaru, yakni Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 sudah ada tentang BLUD itu. Kita dorong terus,” jelas Direktur Pembinaan SMK.
Ditambahkan Bakrun, Provinsi Jawa Timur menjadi percontohan pembentukan BLUD di 20 SMK pada tahun 2017 yang lalu. Pihaknya terus mendorong provinsi Jawa Tengah untuk dapat mengubah SMK unggulannya menjadi BLUD.
