Indovoices.com – Presiden Joko Widodo mengemukakan, pemerintah sudah mengucurkan Dana Desa sebesar Rp187 triliun sejak 2015 lalu. Rinciannya: tahun 2015 sebesar Rp20,7 triliun. Tahun berikutnya, 2016 meloncat menjadi Rp47 triliun. Tahun 2017 menjadi Rp50 triliun, 2018 naik lagi menjadi Rp60 triliun, dan 2019 ini Dana Desa naik menjadi Rp70 triliun plus Dana Kelurahan Rp3 triliun, sehingga keseluruhanya mencapai Rp73 triliun.
“Artinya, sampai kemarin 2018 akhir di Desember sudah Rp187 triliun yang kita kucurkan kepada desa-desa di seluruh tanah air,” kata Presiden Jokowi saat menghadiri acara Sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, di Alun-alun Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Jumat (04/01/2019) siang.
Mengenai hasil pengucuran Dana Desa itu, Presiden mengatakan, di seluruh tanah air telah terealisasi jalan desa sebanyak 191 ribu kilometer (km), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) ada 24.000 yang telah diselesaikan. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ada 50.000 yang telah selesai dari dana desa, pasar desa ada 8.900.
“Pasar desa itu penting sehingga produk-produk petani produk nelayan bisa masuk kesana bisa dijual baik ke kota baik juga kepada konsumen langsung,” jelas Presiden.
Irigasi, menurut Presiden, ada 58.000 yang telah dibangun dari Dana Desa di seluruh tanah air. Embung ada 4.100 yang telah dibangun. “Artinya, dana ini betul-betul menetas dipakai oleh desa itu netes. Sehingga kalau tadi Pak Bupati menyampaikan ditambah juga dari kabupaten ya layak,” ujarnya.
Kepala Negara meminta kepada pendamping desa agar komunikasi dengan kepala desa itu menyambung, dan kalau ada yang macam-macam diingatkan.
“Pak Kades hati-hati pak kades, dana ini diawasi, saya mungkin mata saya mungkin cuma 2, tapi intelijen saya banyak sekali. Intelijen saya siapa sih rakyat. Jangan sampai ada yang masuk ke kuping saya, pak dari Rp1,3 miliar yang dikerjain hanya Rp 300 juta, nah hati-hati. Hati-hati. Semuanya gunakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan,” tutur Presiden.
Turut hadir dalam kesempatan itu antar lain Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Bupati Trenggalek Emil Dardak, dan Wakil Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin.
