Indovoices.com – Presiden Joko Widodo meluncurkan Koordinasi Pengawalan Investasi Memanfaatkan Aplikasi (Kopi Mantap). Aplikasi itu dirancang untuk memudahkan koordinasi lintas satgas (Satgas Nasional, Satgas Provinsi, dan Satgas Kabupaten dan Kota) dalam upaya fasilitasi pemenuhan komitmen dan penyelesaian masalah investasi.
“Setiap langkah, harus direspon dengan cepat dan kalau bisa, saya kawal sendiri,” ujar Presiden Joko Widodo dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2019, di Nusantara Hall, ICE Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang Selatan, Selasa (12/03/2019) siang.
Keberadaan platform itu diharapkan Presiden mampu meningkatkan realisasi investasi di Indonesia. Menurut Joko Widodo, realisasi investasi di Indonesia tidak sampai 10 persen. Meski investor sudah datang berbondong-bondong ke Indonesia untuk mendaftarkan rencana investasi, mereka tidak segera membangunnya secara nyata.
“Tingkat realisasi investasi yang rendah tersebut patut menjadi koreksi dan evaluasi bersama. Apabila tidak, mana mungkin investasi di Indonesia bisa mengalami lompatan. Apalagi sekarang peluang di tengah perang dagang antara Amerika Serikat dengan Cina semakin besar,” ujarnya.
Presiden mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi secara bersama-sama atas kondisi itu. Khususnya kepada pemda yang memang berhubungan langsung dengan para investor di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Kopi Mantap dibangun untuk mempermudah koordinasi fasilitasi pemenuhan komitmen perizinan berusaha melalui Online Single Submission (OSS) yang sifatnya lintas kewenangan. Platform tersebut akan membantu pemerintah pusat dalam mengawal pelaksanaan investasi hingga di tingkat pemerintah daerah (pemda).
Menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong, Kopi Mantap memungkinkan efektivitas dan efisiensi koordinasi dengan menggunakan platform berbasis teknologi informasi yang didukung fitur kolaborasi, knowledge sharing, serta pertemuan jarak jauh melalui video/audio conference.
“Platform Kopi Mantap terinspirasi dari pola kerja di abad ke-21 yang memiliki dinamika cepat dan serba online. Sedangkan, pola kerja di pemerintahan masa kini masih terjebak dengan abad ke-20, yakni tatap muka ataupun surat menyurat,” jelas Thomas Lembong.
Perubahan pola kerja menurut Kepala BKPM dilakuan agar Indonesia tidak tertinggal dengan negara lain. Menurutnya, negara tetangga seperti Singapura ataupun Thailand telah menuju ke digitalisasi, termasuk dalam melakukan kolaborasi antara pemerintah pusat dengan daerah.
Melalui aplikasi itu, koordinasi mengenai pengawalan investasi baru akan akan mudah digunakan oleh pemerintah pusat ataupun daerah. “Penggunaannya sama seperti ketika kita memakai WhatsApp,” ucapnya.
Thomas menjelaskan, aplikasi tersebut sudah diberlakukan sebelumnya oleh Singapura. Pemerintahan setempat memanfaatkan alat kolaborasi digital yang digunakan untuk melakukan koordinasi antar 14 ribu pejabat.
Rakornas yang dihadiri kurang lebih 850 pemangku kepentingan yang terdiri dari Gubernur, Bupati, dan Walikota seluruh Indonesia, DPMPTSP Provinsi seluruh Indonesia, Administrator KEK/KPBPB, serta dari Kementerian/Lembaga itu dibuka oleh Presiden Joko Widodo.
