Indovoices.com – Menjelang Ramadan dan Lebaran, Pemerintah duduk bersama membahas beberapa hal. Pertama, tentang perkembangan inflasi dan pengendalian harga pangan. Kedua, tentang evaluasi kesiapan infrastruktur transportasi dan angkutan penumpang. Ketiga, tentang evaluasi kesiapan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM).
“Di rapat kali ini, kita tidak hanya fokus membahas pangan, tapi juga soal perhubungan dan BBM menjelang bulan puasa dan Idul Fitri,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat memimpin Rapat Koordinasi tentang Persiapan Ramadan dan Idul Fitri 1440 H, di Jakarta, Kamis (25/04/2019).
Hadir dalam kesempatan ini antara lain Menteri Pertanian, Amran Sulaiman; Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita; Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi; Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko; dan perwakilan kementerian/lembaga terkait.
Perkembangan inflasi ramadan dan idul fitri dalam 2 tahun terakhir menurun. Inflasi volatile food lebih terkendali, termasuk harga beras yang tidak lagi mengalami inflasi. Namun, yang menjadi perhatian adalah angkutan udara.
Menko Perekonomian mengharapkan agar Bulog menjaga ketersedian stok dan stabilisasi beberapa harga pangan seperti beras, minyak goreng, daging, gula dan bawang merah, bawang putih, serta cabai merah. Bulog juga diharapkan mengambil peran dalam menstabilkan harga, namun dengan tetap memperhatikan kepentingan dua sisi baik produsen maupun konsumen.
Selain itu, Bulog juga perlu memperhatikan pembangunan gudang-gudang di daerah yang surplus (misalnya beras), demikian pula untuk daerah-daerah yang defisit sehingga harga bisa dikendalikan di tingkat konsumen tanpa mengorbankan harga di tingkat produsen.
Untuk pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), Menteri Perdagangan, Bulog dan Satgas Pangan diharapkan bekerjasama dalam menertibkan kegiatan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH).
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi meyakinkan bahwa mudik di tahun 2019 ini akan relatif lebih baik. “Kita berkomitmen untuk berubah dari kemacetan menjadi keselamatan. Infrastruktur yang dibangun makin siap. Sektor darat tentunya didukung dengan adanya jalan tol. Selain itu, juga ada mudik gratis yang menghimbau BUMN maupun swasta menyediakan angkutan massal sehingga angkutan individu bisa diminimalisir,” kata Budi Karya.
Pengendalian harga tiket pesawat juga perlu dilakukan karena dirasa sudah membebani konsumen dan sektor pariwisata. Untuk itu, Pemerintah akan melakukan rapat lanjutan antara Menko Perekonomian, Menteri Perhubungan, dan pihak Maskapai Penerbangan untuk membahas kebijakan tarif udara.
Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), M Fanshurullah Asa menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan Posko Nasional Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk tahun 2019 ini.
Posko Nasional tersebut yang akan berkoordinasi dengan stakeholders bidang Energi dan berkomunikasi dengan petugas lapangan dan badan usaha. Tidak hanya itu, Posko nasional ini lah yang akan memonitoring lapangan, baik sebelum maupun sesudah Idul Fitri 2019, di wilayah Rawan Kemacetan, wilayah Rawan Pasokan, Monitoring Obvitnas dan Wilayah Rawan Bencana, serta monitoring berita dari berbagai sumber yang kredibel.
Kepala BPH Migas juga melaporkan, stok BBM masih dalam batas aman dan terkendali. Premium memiliki ketahanan stok (27 hari); Pertalite (21 hari); Pertamax (20 hari); Pertamax Turbo (38 hari); Solar/Bio (24 hari); Pertamina Dex (47 hari); Avtur (28 hari). Sementara itu, stok LPG normal; 363 ribu Metric Ton yang mampu memenuhi kebutuhan untuk 18 hari.
“Secara keseluruhan, kesiapan sektor ESDM aman dan terkendali. Mulai dari stok BBM Pertamina dan badan usaha lain, stok LPG, maupun kondisi kelistrikan,” tutur Kepala BPH Migas.
