Indovoices.com – Pemerintah telah menyusun strategi pemenuhan pembiayaan utang APBN 2019 yang komprehensif dan bersifat hati-hati (prudent). Dalam APBN 2019, pembiayaan utang netto ditetapkan sebesar Rp359,25 triliun, menurun dibandingkan angka dalam APBN 2018 sebesar Rp399,18 triliun.
Dikutip dari rilis resmi Kepala Biro Komunikasi dan Layanan informasi
Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti, pembiayaan tersebut direncanakan akan dipenuhi dari utang dalam denominasi valuta asing (valas) dan dalam denominasi rupiah, baik berupa Surat Berharga Negara (SBN) maupun pinjaman. Adapun penerbitan SBN secara bruto untuk tahun 2019 mencapai Rp825,70 triliun, menurun dibandingkan target pada APBN 2018 sebesar Rp856,49 triliun. Demikian pula halnya dengan SBN secara netto untuk tahun 2019 yang ditargetkan sebesar Rp388,96 triliun, menurun dibandingkan target APBN 2018 sebesar Rp414,52 triliun.
Kebutuhan pembiayaan tahun 2019 ini akan dipenuhi melalui:
1. Lelang Surat Utang Negara (SUN) dan lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) masing-masing akan diadakan sebanyak 24 kali.
2. Mekanisme non-lelang yang akan dilakukan melalui metode bookbuilding untuk penerbitan SBN ritel dan penerbitan SBN dengan metode Private Placement berada dalam kisaran 22 persen hingga 24 persen dari SBN bruto.
3. Penerbitan SBN valas yang direncanakan dalam kisaran 14 persen hingga 17 persen dari SBN bruto serta dapat disesuaikan dengan potensi sumber pembiayaan lainnya dan kebutuhan pembiayaan. SBN valas akan diterbitkan sebagai komplementer untuk menghindari crowding out di pasar domestik serta menjaga keberadaan di pasar modal internasional.
4. Fleksibilitas pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan utang untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan APBN yang tetap dijalankan Pemerintah dalam rangka mengantisipasi kondisi pasar keuangan yang cenderung rentan. Komposisi SUN (70 persen hingga 75 persen dari SBN Bruto) dan SBSN (25 persen hingga 30 persen dari SBN Bruto) dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan kondisi pasar keuangan.
5. Pinjaman Luar Negeri dan Pinjaman Dalam Negeri yang berfungsi sebagai pelengkap, baik dalam bentuk pinjaman program maupun pinjaman proyek. Pada tahun 2019, Indonesia akan mendapat bantuan pinjaman dari beberapa mitra lembaga multilateral, seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, yang ditujukan untuk pembangunan daerah terkena bencana alam di Lombok dan Sulawesi Tengah.
Strategi di atas dilandasi oleh kebijakan pembiayaan utang yang diarahkan pada pengelolaan pembiayaan utang secara prudent dan akuntabel. Kebijakan tersebut dilakukan dengan menjaga rasio utang terhadap PDB pada level yang aman, memanfaatkan utang untuk kegiatan yang produktif, menjaga komposisi utang dalam batas yang terkendali, dan menjaga solvabilitas.
Dalam mendukung kemandirian APBN, Pemerintah melanjutkan inovasi pembiayaan melalui penerbitan seluruh SBN ritel dengan format online serta model pembiayaan kreatif lainnya. Penerbitan SBN ritel secara online dilakukan dengan pertimbangan untuk meningkatkan peran serta investor domestik, khususnya investor ritel, searah dengan strategi pengurangan kepemilikan asing atas SBN dan pengendalian utang valas.
Lebih jauh, inovasi lain yang dilakukan Pemerintah adalah memberikan akses khusus bagi Lembaga Keuangan Mikro dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta lembaga filantropi termasuk lembaga pengelola dana wakaf untuk berinvestasi di SBSN melalui instrumen Waqf Linked Sukuk. Selain itu Pemerintah berencana untuk meneruskan penerbitan Green Sukuk yang telah sukses diluncurkan sebelumnya. (nr/rsa)
