Dalam sambutannya Presiden Jokowi mengatakan, percepatan penyelesaian sertifikat hak atas tanah dilakukan pemerintah karena banyaknya sengketa di berbagai daerah, baik di Pulau Jawa maupun di luar Puau Jawa.
“Tahun lalu, selesai 9 juta. tahun ini ditargetkan 9 juta, tahun depan tambah lagi karena sertifikat adalah bukti hukum kepemilikan tanah,” kata Presiden Jokowi.
Kepala Negara menitipkan pesan agar sertifikat yang sudah diterima warga dimasukkan ke dalam plastik agar jika hujan tidak rusak. Yang kedua, agar difotokopi. Yang satu masuk lemari, yang satu masuk lemari lain. Hal ini dimaksudkan sebagai langkah antisipasti terhadap kemungkinan sertifikat itu hilang.
Jika sertifikat itu ingin disekolahkan, Kepala Negara mengingatkan agar berhati-hati, dikalkulasi dahulu jangan sampai angsuran tidak bisa dibayar.
Uang yang diterima pun, menurut Kepala Negara, sebaiknya digunakan untuk modal usaha. Jika mendapat keuntungan, baru membeli kendaraan sehingga yang digunakan untuk membeli bukan modal pokok.
“Ini untuk kesejahteraan kita karena bisa diwariskan ke anak cucu,” tutur Presiden Jokowi.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyerahkan sertifikat kepada 12 orang perwakilan. Tujuh dari dua belas perwakilan penerima sertifikat yakni di antaranya:
1.Tutang Suryadi
- Tizan
- Udin syaifudin
- Cucu
- Juarsah
- Ibu Paah; dan
- Ibu Ndoy.
Turut hadir mendampingi Presiden dalam agenda kali ini Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil dan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum. (EN/AGG/ES)
