Hadir pada pertemuan tersebut Presiden RI Joko Widodo, Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto, Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani, Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bambang Hendroyono, dan peserta Rapimnas dari berbagai daerah.
Amran mengungkapkan selama 4 tahun perjalanan pemerintahan Jokowi-JK banyak capain yang ditempuh Kementan guna memberikan andil pada pertumbuhan ekonomi nasional. Pertama, inflasi pangan 2014 sebesar 10,57 persen, turun menjadi 1,26 persen di tahun 2017. Ini sangat menggembirakan apalagi pendapatan petani yang terlihat dari NTUP dan NTUP juga naik.
“Ini berdasarkan surat dari BPS yang kami terima tadi malam. Inflasi pangan kita turun. Ada yang mengkhawatirkan jika inflasi pangan turun bisa jadi pendapatan petani ikut turun. Tetapi kita menekan disparitas yang ada selama ini, di mana harga komoditas pertanian naik 100 hingga 300 persen. Kemudian rantai pasok kita atur dengan baik, sehingga bisa menekam inflasi pangan dan menaikkan pendapatan petani. Juga penduduk miskin di desa turun dari 17 juta jiwa menjadi 15 juta jiwa selama 4 tahun pemerintahan Jokowi-JK,” demikian diungkapkan Mentan Amran dihadapan peserta Rapimnas Kadin Indonesia 2018.
Kedua, kata Amran, ekspor pertanian dari 2016 ke 2017 naik 24 persen dan di tahun 2018 diprediksi naik lagi. Berdasarkan data BPS, di tahun 2016 nilai ekspor hasil pertanian US$ 26,73 miliar. Sementara di tahun 2017 naik menjadi US$ 33,05 miliar.
“Artinya, nilai ekspor tahun 2017 sebesar 24 persen. Hasilnya pun, volume dan nilai neraca perdagangan sektor pertanian tahun 2016-2017 surplus. Yakni masing-masing 97,06 persen dan 45,85 persen,” kata Amran.
Ketiga, lanjut Amran, pembangunan pertanian era perintahan Jokowi-JK telah meningkatkan investasi di sektor pertanian. Berdasarkan data BKPM, realisasi investasi sektor pertanian di Indonesia baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) selama 2018 mencapai Rp 61,58 triliun. Jumlah tersebut melebihi realisasi investasi pertanian selama 5 tahun terakhir, yakni di 2017 sebesar Rp 45,9 triliun, 2016 sebesar Rp 45,42 triliun, 2015 sebesar 43,07 triliun, 2014 sebesar Rp 44,78 triliun, dan 2013 sebesar Rp 29,3 triliun.
“Dengan demikian, investasi dari 2013 ke 2014 naik 50 persen, tapi jika dibandingkan dari 2013 ke 2018 naik 110 persen,” ujar Amran.
“Capaian ini diperoleh karena ada perubahan di Kementan yakni telah menerapkan sistem Single Submission Online (SSO), pengurusan izin dokumem ekspor yang sebelunnya butuh waktu 3 bulan, tapi sekarang ini hanya butuh waktu 3 jam,” imbuhnya.
Lebih lanjut Amran mengatakan dalam mempercepat mewujudkan swasembada pangan, telah merevisi beberapa kebijakan. Salah satunya dengan merevisi Permentan sebanyak 291 Permentan sampai dengan hari ini yang menghambat terwujudnya swasembada pangan. Misalnya, merevisi Perpres tentang pengadaan melalui tender menjadi penunjukan langsung.
“Dulu semua tender, sedangkan komoditas pertanian tanaman semusim. APBN keluar di bulan Januari, 3 sampai 4 bulan musim hujan lewat, sementara peralatan dan bibit tiba di musim kering. Ini persoalan 70 tahun terjadi. Sekarang dengan penunjukan langsung jika butuh traktor hari ini, besok sudah tiba karena menggunakan e-catalog,” tutur Amran.
Kebijakan pertanian selama 4 tahun Jokowi-JK pun berhasil membangun pertanian modern. Ini terlihat dari bantuan mekanisasi pertanian hingga saat ini mencapai 370.378 unit. Modernisasi pertanian saat ini untuk mendukung Revolusi Industri 4.0.
“Ke depan olah lahan, tanam, panen hingga pengolahan dilakukan menggunakan remote control. Traktor roda 4 menggunakam remote control sudah kami ciptakan. Ini terobosan baru untuk memajukan industri pertanian dan menjadikan Indonesia lumbung pangan dunia,” tandas Amran.
Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani mengatakan dalam rangka meningkatkan investasi dan ekspor, Kadin telah bekerjasama dengan Kementan. Kadin dan Kementan pun bersinergi untuk meningkatkan keterampilan generasi muda melalui pengembangan Politeknik Pembangunan Pertanian.
“Kami sangat bangga, di mana Kadin dengan Kementan telah membuat kesepakatan kurang lebih 3 bulan lalu, kami kumpulkan 16 perusahaan. Hasilnya pengurusan izin pertanian saat ini sangat cepat, hanya butuh waktu beberapa jam. Kini 2 perusahaan sudah keluar izinnya,” tutur Rosan dihadapan Presiden RI, Joko Widodo dan peserta Rapimnas.
