“Kalau kita bicara tentang ODOL, kita harus bicaranya terintegrasi antara semua pihak baik itu owner, pemilik truk, dan supir. Karena ODOL itu cost kita untuk maintance jalan lebih banyak, sehingga uangnya tidak bisa dipakai untuk bangun jalan yang baru,”ujar Menhub saat membuka Rakernas Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) tahun 2019 di Hotel Santika, Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Menhub menjelaskan, dampak burukd dari truk ODOL salah satunya yaitu menyebabkan peningkatan biaya perbaikan jalan. Padahal seharusnya anggaran tersebut dapat dipergunakan untuk membangun jalan baru. Karena itu keberadaan ODOl harus diatur.
Namun Menhub menyebut bahwa pihaknya akan mengutamakan dialog, tidak langsung melakukan penindakan. “Saya bilang kepada pak Dirjen Perhubungan Darat dan Kakorlantas jangan dulu dilakukan penindakan, kita coba melalui dialog kita kasih waktu,” sebutnya.
“Perintah Presiden jangan menambah beban masyarakat. Dan kalau ada sesuatu lakukanlah dialog. Kami selalu melakukan dialog. Kita bisa mendiskusikan banyak hal, dan kita sepakat bahwa kita memiliki daya saing, untuk itu kita harus memajukan roda perekonomian. Selalu berdialog dengan Aptrindo dan asosiasi pengusaha agar kita mendapatkan suatu solusi atau cara yang terbaik untuk secara bersama-sama meningkatkan daya saing Indonesia,”tambahnya.
Lebih lanjut Menhub akan memberikan apresiasi kepada pengusaha yang telah meninggalkan Truk ODOL.
“Pengusaha yang telah menerapkan anti ODOL harus kita apresiasi, seperti yang ada di Pekanbaru. Dalam waktu dekat saya dan Dirjen Perhubungan Darat akan meninjau ke sana (Pekanbaru) sekaligus memberikan apresiasi,” tuturnya. (HH/RDL/CA/HA)
