Presiden Jokowi saat membuka acara Rakornas Pengendalian Investasi Tahun 2018 di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (26/7). (Foto: Humas/Jay).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan apresiasi kepada seluruh kepala daerah dan anggota tim pengendali inflasi baik di pusat ataupun daerah karena selama 4 tahun ini mampu menekan inflasi pada angka di bawah 4%.
“Tahun 2015 di angka 3,35%, 2016 3,0%, 2017 3,1%. Lompatan seperti ini harus terus kita lanjutkan karena saya lihat sekarang koordinasi antara pusat dan daerah semakin baik, ada Satgas pangan dan juga yang ada di pusat dan daerah juga bekerja dengan baik,” ujar Presiden saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2018, di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (26/7).
Dengan koordinasi yang baik, menurut Presiden, inflasi yang stabil dan diharapkan semakin tahun, semakin turun semakin baik. Ia juga berharap nilai inflasi berkisar antara 1 dan 2 sehingga sama seperti negara-negara yang maju dan stabilitas harga tetap bisa terjaga.
Problem sekarang ini, menurut Presiden, adalah ketidakpastian ekonomi global sulit diprediksi dan dikalkulasi karena kebijakan-kebijakan memang pada posisi transisi yang menuju pada norma yang baru. Untuk itu, persiapan antisipasi itu, menurut Presiden, betul-betul harus terus dilakukan dan merespons perubahan-perubahan yang ada.
“Ada dua problem besar yang terus selalu saya sampaikan, yang ini menjadi kewajiban kita bersama, yang masih harus kita carikan jalan keluarnya bagi negara kita, problem defisit transaksi berjalan, problem defisit neraca perdagangan,” ujarnya. Kalau fundamental ini bisa diperbaiki, lanjut Presiden, Indonesia akan menuju pada negara yang tidak akan terpengaruh oleh gejolak-gejolak ekonomi dunia.
Mengenai neraca perdagangan, Presiden menyampaikan bahwa terkait urusan impor dan ekspor posisi saat ini masih defisit. Ia menambahkan bahwa penyebabnya karena impor lebih banyak sedangkan ekspor lebih sedikit.
“Problemnya adalah di investasi, di ekspansi-ekspansi usaha. Oleh sebab itu, saya titip pada Gubernur, Bupati, Wali Kota, urusan yang berhubungan dengan investasi yang orientasinya ekspor, atau investasi yang itu adalah substitusi barang yang impor, sudahlah jangan ada pembicaraan lagi,” kata Presiden seraya meminta untuk para investor untuk bangun perusahaan tersebut.
Kepala Negara meminta untuk jangan pikir panjang-panjang, ditanya macam-macam sehingga batal dan tidak jadi investasi di Provinsi, Kabupaten/kota. Ia menambahkan bahwa yang namanya investasi dan orientasi ekspor harus dibuka lebar-lebar.
Saat ini, lanjut Presiden, di pusat juga sudah ada online single submission (OSS). Program OSS ini, tambah Presiden, bisa masuk ke provinsi, kabupaten, dan kota, serta dapat di-trace pengurusan izin berhenti di mana. Kalau sudah surplus neraca perdangan, sambung Presiden, mau ada gejolak apapun tidak akan ada masalah.
“Pertama, saya titip itu, investasi orientasinya ekspor. Yang kedua, investasi yang berkaitan dengan subtitusi barang-barang impor, buka lebar-lebar,” ujarnya.
Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Wamen ESDM Archandra Tahar, dan Gubernur BI Perry Warjiyo. (DID/EN)
