“Investasi hingga Rp250 triliun itu juga mencakup pembangunan infrastruktur pendukung, seperti pembangkit listrik, water treatment, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), lahan, dan jalan. Kami targetkan 18 kawasan industri itu mulai beroperasi kuartal III-2019,” kata Direktur Perwilayahan Industri Direktorat Jenderal Ketahanan Perwilayahan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin, Ignatius Warsito di Jakarta, Senin (8/4).
Ke-18 kawasan industri luar Jawa itu, berlokasi di Lhoukseumawe, Ladong, Medan, Tanjung Buton, Landak, Maloy, Tanah Kuning, dan Bitung. Selanjutnya di Kuala Tanjung, Kemingking, Tanjung Api-api, Gandus, Tanjung Jabung, Tanggamus, Batulicin, Jorong, Buli, dan Teluk Bintuni.
Sampai November 2018, telah beroperasi 10 kawasan industri yang termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Ke-10 kawasan industri tersebut, berlokasi di Morowali, Bantaeng, Konawe, Palu, Sei Mangkei, Dumai, Ketapang, Gresik, Kendal, dan Banten. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN, terdapat 23 kawasan industri yang ditetapkan sebagai PSN.
Warsito menyampaikan, Kemenperin bertekad untuk terus mengakselerasi pembangunan kawasan industri di luar Jawa dengan tujuan dapat mendorong pemerataan infrastruktur dan ekonomi di seluruh Indonesia. “Pengembangan kawasan industri di luar Jawa diarahkan pada sektor berbasis sumber daya alam dan pengolahan mineral,” ungkapnya.
Upaya strategis tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mendorong hilirisasi industri, karena mampu meningkatkan nilai tambah bahan baku dalam negeri, penyerapan tenaga kerja lokal, dan penerimaan devisa dari ekspor. “Jadi, multiplier effect-nya luas. Selain itu, juga merupakan strategi dalam peta jalan Making Indonesia 4.0,” imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah semakin serius dan fokus untuk terus mendorong penumbuhan sektor industri manufaktur di luar Jawa, seperti wilayah Indonesia Timur. “Ini sesuai amanat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan pembangunan yang Indonesia sentris,” tuturnya.
Khusus wilayah Indonesia Timur, pada periode 2015-2017, kawasan industri yang telah beroperasi di Provinsi Sulawesi Tengah di antaranya adalah kawasan industri Morowali dan Palu. Selanjutnya, kawasan industri Bantaeng di Sulawesi Selatan dan kawasan industri Konawe di Sulawesi Tenggara.
“Untuk kawasan industri di Morowali, Bantaeng, dan Konawe, kami fokuskan pada industri berbasis pengolahan nikel. Sedangkan, di Palu sebagai klaster industri yang berbasis olahan rotan dan agro,” ujar Airlangga. Semua kawasan industri tersebut, masuk dalam PSN.
Kemenperin mencatat, di kawasan industri Palu sudah ada 14 tenant, kemudian di kawasan industri Bantaeng terdapat 11 tenant, kawasan industri Morowali telah ditempati 10 tenant, dan kawasan industri Konawe sekitar 6 tenant.
Adapun kawasan industri yang sedang tahap konstruksi dan dikebut pembangunannya, yakni di Bitung, Sulawesi Utara. Kawasan Ekonomi Khusus yang ditargetkan bisa beroperasi pada tahun 2019 ini, akan difokuskan untuk pengembangan industri pengolahan perikanan dan kelapa beserta produk turunannya yang diminati pasar domestik dan ekspor.
“Kami mencontohkan, di Morowali, yang sudah berhasil melakukan hilirisasi terhadap nickel ore menjadi stainless steel. Kalau nickel ore dijual sekitar USD40-60, sedangkan ketika menjadi stainless steel harganya di atas USD2000. Selain itu, kita sudah mampu ekspor dari Morowali senilai USD4 miliar, baik itu hot rolled coil maupun cold rolled coil ke Amerka Serikat dan China,” paparnya.
Melalui kawasan industri Morowali, investasi pun terus menunjukkan peningkatan, dari tahun 2017 sebesar USD3,4 miliar menjadi USD5 miliar di tahun 2018. “Jumlah penyerapan tenaga kerja di sana terbilang sangat besar hingga 30 ribu orang,” imbuhnya.
