Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan Keynote Speech di depan ratusan peserta Sarasehan Nasional Perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1941, di Gedung Nusantara V DPR RI Jakarta pada Sabtu, (23/02).
Indovoices.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa prinsip Catur Brata dalam tradisi Nyepi juga menjadi semangat bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan. Hal ini ia sampaikan di depan ratusan peserta Sarasehan Nasional Perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1941, di Gedung Nusantara V DPR RI Jakarta pada Sabtu, (23/02).
“Di dalam spirit perayaan Nyepi ini ada empat prinsip, yaitu Amati Geni, Amati Lelanguan, Amati Lelungan dan Amati Karya. Ini menurut saya adalah suatu prinsip dimana kita dalam menjalankan hidup perlu melakukan refleksi ke belakang dan melihat apa yang sudah dilakukan, apa yang kurang, dan apa yang seharusnya bisa lebih baik. Dan kemudian kita memulai lagi perjalanan hidup untuk membangun proyek Indonesia Raya yaitu Indonesia yang Adil dan Sejahtera dengan terus mengingat apa yang telah kita lakukan untuk diperbaiki ke depan,” jelas Menkeu dalam paparannya.
Pemerintah merespon setiap tantangan dan perubahan secara positif dan reflektif dengan mengarahkan kebijakan kepada hal-hal yang bersifat produktif. Pemerintah juga terus bekerja secara optimal untuk meningkatkan daya saing nasional yaitu melalui penerapan kebijakan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan semangat value for money untuk menjaga stabilitas dan ketahanan perekonomian nasional.
Dalam kesempatan itu, Menkeu juga mengucapkan terima kasih atas dukungan rakyat Indonesia khususnya warga Bali atas suksesnya Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan Pertemuan Tahunan IMF- World Bank tahun lalu.
“Seluruh teman-teman saya, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dari mana pun, mereka mengatakan bahwa sebelumnya tidak pernah menghadiri Annual Meeting yang sedemikian sukses dan bagusnya seperti di Indonesia ini,” ujar Menkeu yang disambut tepuk tangan para peserta.
Lebih lanjut, Menkeu mengatakan bahwa pencapaian ini bukan untuk membuat bangsa Indonesia jumawa, tetapi sebagai salah satu cara untuk refleksi dari apa yang telah Pemerintah berhasil kerjakan pada tahun lalu. Melalui refleksi itu maka akan muncul apresiasi serta keyakinan bahwa Indonesia punya banyak orang yang memiliki karakter dan kemauan yang keras untuk maju.
Sebagai refleksi lainnya, Menkeu juga mengatakan bahwa tahun 2018 yang lalu ditutup dengan realisasi APBN yang menunjukkan kinerja yang sehat dan kredibel. Hal ini bisa dilihat dari penerimaan negara tahun 2018 yang mencapai Rp1.942,3 T (102,5%), dan realisasi belanja negara 2018 sebanyak Rp2.202,2 T.
APBN 2018 juga digunakan untuk mengelola ekonomi yang terkena banyak guncangan pada tahun lalu sehingga masyarakat tidak mendapatkan dampak yang besar. Guncangan tersebut antara lain adalah adanya tantangan domestik seperti bencana dan gempa bumi yang terjadi di Indonesia, serta dinamika ekonomi global yang dipengaruhi oleh perubahan harga minyak dunia, perubahan nilai tukar, dan perubahan suku bunga internasional.
Sedangkan untuk tahun ini, Menkeu menjelaskan bahwa APBN 2019 disusun dengan mengedepankan prinsip adil, sehat dan mandiri. Hal ini juga dilakukan dengan membuat fokus kebijakan fiskal 2019 yang diantaranya adalah peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas; dukungan fiskal untuk investasi dan ekspor serta sektor unggulan; efektifitas dana bantuan sosial, subsidi dan TKDD; akselerasi pembangunan infrastruktur; penguatan birokrasi yang efisien dan efektif; serta mengantisipasi ketidakpastian seperti mitigasi risiko bencana dan pelestarian lingkungan.
Menkeu menutup dengan mengatakan bahwa APBN adalah uang kita, uang rakyat dan akan kembali ke rakyat. APBN adalah instrumen untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Supaya bisa menjadi instrumen yang efektif, maka APBN juga harus dijaga kesehatannya.
Tugas Menteri Keuangan dan jajarannya adalah menjaga kesehatan, kredibilitas dan akuntabilitas dari APBN. Sedangkan tugas dari semua stakeholder adalah ikut menjaga dan mengawasi pelaksanaan APBN. Hal itu termasuk dengan membuat program dan kegiatan sehingga anggaran yang telah dialokasikan di dalam APBN dapat terserap dengan baik dan menghasilkan output serta outcome yang benar-benar menyelesaikan kebutuhan bangsa Indonesia. (nug/hpy/nr)
