Nama Zumi Zola cukup dikenal oleh masyarakat Indonesia mengingat sebelum memulai karir politik, dirinya pernah bekerja di dunia hiburan. Beberapa film maupun sinetron pun pernah dibintanginya.
Sebelum terpilih menjadi gubernur, Zumi yang merupakan kader PAN (Partai Amanat Nasional) menjabat sebagai Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode tahun 2011 hingga tahun 2016, berpasangan dengan Ambo Tang sebagai wakil bupati.
Tahun 2016, Zumi Zola mencalonkan diri mengikuti Pilkada Jambi dan berhasil menang sehingga mengantarkan dirinya sebagai Gubernur Jambi dari periode tahun 2016 hingga tahun 2021, Ayah Zumi adalah Zulkifli Nurdin yang merupakan Gubernur Jambi periode tahun 1999 hingga tahun 2004 dan tahun 2005 hingga tahun 2010.
Sayangnya di masa jabatannya sebagai Gubernur, Zumi Zola tersandung kasus kasus dugaan suap ketuk palu APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2018 yang sebelumnya sudah membelit beberapa anak buahnya yakni anggota DPRD Provinsi Jambi Supriyono, Plt Sekretaris Daerah Jambi Erwan, Plt Kadis PUPR Arfan, dan Asisten Daerah III Syaifuddin.
Saat menjabat tahun 2016 kalu, Zumi diketahui pernah mengikuti demo Aksi Bela Islam III di Bundaran Tugu Juang, Sipin, Jambi, Jumat Tanggal 2 Desember 2016 yang lalu. Tujuan demo itu sendiri terkait tuduhan penistaan agama oleh Basuki Tjahaya Purnama di kepulauan seribu.
Dalam orasinya Zumi Zola, menyatakan sangat mendukung Aksi Bela Islam yang diikuti massa dari sejumlah organisasi kepemudaan dan ormas Islam. Zumi juga menyatakan umat Islam harus membela ketika agamanya dihina. “Kita berzikir dan berdoa kepada Allah agar negeri ini aman dan tentram. Ketika agama dihina, tentu kita harus bela,” kata Zola.
Tapi sayangnya ternyata si pembela agama tersebut mencoreng kesucian agama yang katanya harus dibela dengan perbuatan suap yang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran agama yang dianutnya. Bisa jadi dia lupa berdoa dan berzikir saat dirinya melakukan suap.
Menanggapi status kadernya yang menjadi tersangka kasus korupsi, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan beralasan mungkin disebabkan karena gaji kepala daerah yang kecil. Lanjutnya lagi, oleh sebab itu perlu adanya suatu perbaikan mengenai mekanisme Pilkada di Indonesia. Jangan sampai kepala daerah terus-terusan terkena kasus korupsi karena ingin balik modal.
“Jadi kalau seperti ini terus habis orang-orang baik di tanah air,” kata Zulkifli Hasan.
Membaca pernyataan Ketua Umum PAN tersebut, saya geleng-geleng kepala. Koq ada ya, seorang Ketua Umum punya statement konyol seperti. Secara tidak langsung berarti si Zulkifli mengatakan orang boleh korupsi karena gajinya kecil untuk balik modal biaya kampanye.
Lalu pertanyaannya kalaulah memang gajinya kecil kenapa mau mencalonkan diri sebagai gubernur?. Menjadi gubernur itu tujuannya buat mensejahterakan warganya atau cuma buat mengejar gaji tinggi?.
Dan lucunya si Zulkifli Hasan menyebut, kalau begini terus, orang-orang baik di tanah air akan habis?. Saya tidak tahu defenisi “orang baik” yang dimaksud oleh Zulkifli Hasan, karena menurut saya, kalau oknum tersebut sudah melakukan suap berarti dirinya sudah memiliki tujuan dan maksud tidak baik. Kalau sudah begitu apakah masih bisa diklasifikasikan sebagai orang baik?.
Belum lagi kita menyoal asal uang yang dipergunakan untuk menyuap, yang diduga berasal dari rekanan Pemprov Jambi. Kita tahu kalau rekanan atau pengusaha itu tidak akan mau mengeluarkan duit cuma-cuma kalau tidak ada proyek yang dijanjikan dan memberikan keuntungan berlipat ganda. Mana ada pengusaha yang mau rugi.
Lalu maksudnya menyuap, tentu di APBD ada “sesuatu” yang janggal dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga diberilah ‘duit ketok’ sejumlah 6 miliar yang digunakan untuk memuluskan pengesahan APBD 2018. Bila diluluskan, maka si rekanan atau pengusaha senang, anggota DPRD senang dan Gubernur juga senang. Yang menderita adalah warga Jambi sendiri, karena APBD dibiayai menggunakan uang masyarakat Jambi.
Keluhan Zulkifli Hasan bahwa perlu ada perbaikan mekanisme Pilkada di Indonesia, saya setuju. Mungkin PAN boleh menyontoh cara PSI yang menggalang dana melalui masyarakat, seperti yang sudah pernah saya tulis di artikel dibawah ini.
https://www.Indovoices.com/politik/ahok-dan-psi-sudah-menunjukkan-cara-berdemokrasi-yang-benar-kapan-giliran-yang-lain/
Tapi kalau ucapan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan hanya bersifat retoris alias basa-basi belaka, daripada mengeluarkan pernyataan yang mengundang kontroversi seperti yang sudah-sudah, mendingan anda diam dan mendidik kader anda agar bermoral lebih baik lagi kedepannya.
