Paradise Papers merupakan sebutan untuk 13,4 juta dokumen investasi lepas pantai yang dibocorkan oleh pihak anonim. Kumpulan dokumen ini mencantumkan lebih dari 120.000 nama orang dan perusahaan. Dokumen Paradise Papers tersebut memuat rincian keuangan orang-orang di seluruh dunia yang memarkir investasi di luar negeri untuk mendapatkan pajak rendah atau menyembunyikan kekayaan supaya terhindar dari pajak.
Diduga, orang yang masuk dalam daftar itu, menggunakan jasa dua firma hukum, yakni Appleby dan Asiaciti Trust. Appleby dan Asiaciti Trust merupakan firma hukum yang beroperasi di Bermuda serta negara suaka pajak lainnya.
Berdasarkan hasil investigasi The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), diketahui bila sejumlah pengusaha dan tokoh politik di Indonesia diduga ikut andil dalam Paradise Papers.
Sejumlah nama itu adalah Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, Siti Hutami Endang Adiningsih alias Mamiek Soeharto, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Trikasih Lembong.
Dua diantara nama yang tersebut dalam Paradise Papers, yakni Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno saat ini sedang mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres pilpres 2019.
Pertama, kita akan membahas mengenai Prabowo Subianto, yang tercatat sebagai direktur Nusantara Energy Resources yang didirikan di Bermuda, sebuah negara suaka pajak yang berada di bawah teritori Inggris, pada 2001. Perusahaan itu, menurut dokumen Appleby, sudah ditutup pada 2004 dan tercatat sebagai “debitor buruk” atau penunggak hutang.
Meskipun Wakil Ketua Partai Gerindra Fadli Zon menyatakan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto tidak ada sangkut pautnya dengan perusahaan Nusantara Energy Resources. Namun Salah satu media asal Indonesia yang tergabung dalam Konsorsium Jurnalis Investigatif yang menyelidiki Dokumen Surga, Tempo, diberitakan BBC.com sudah mengonfirmasi hal ini kepada Tommy, Mamiek, hingga Prabowo.
Selain Prabowo, ada nama Sandiaga Uno yang namanya tidak saja muncul di Paradise Papers namun juga Panama Papers. Sandiaga memiliki perusahaan offshore bernama N.T.I. Resources. Ia juga pernah tercatat memiliki beberapa perusahaan cangkang di British Virgin Islands dalam dokumen Panama Papers.
Bahkan di tahun 2016 lampau, diketahui Sandiaga Salahuddin Uno pernah membenarkan bahwa PT Saratoga Investama Sedaya Tbk, perusahaan yang ia pimpin sebelum terjun ke politik, memiliki sejumlah perusahaan offshore seperti yang disebutkan “Panama Papers”.
“Dalam proses investasi itu, sangat lazim menggunakan fasilitas firma hukum di luar, yang saya bisa pastikan tidak ada hukum yang dilanggar. Kewajiban pajak selalu dipenuhi selama saya pimpin,” kata Sandiaga di Jakarta, Rabu, 6 April 2016.
Pertanyaannya kemudian adalah apa iya kewajiban pajak selalu dipenuhi seperti yang digembar-gemborkan Sandiaga Uno? Karena jejak digital menyatakan sebaliknya.
Berdasarkan penelusuran saya, Sandiaga Uno diketahui pernah melaporkan puluhan harta dan aset-aset perusahaannya dengan mengikuti Tax Amnesty tahun 2016 yang lalu.
“Hari ini perusahaan jumlahnya 10 (perusahaan). Besok mudah-mudahan pribadi (pelaporan tax amnesty),” ujarnya di Gedung Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa 27 September 2016 yang lalu.
Jadi sudah ketahuan bohongnya kan? Logikanya, kalaulah benar Sandiaga Uno dan perusahaannya selalu memenuhi kewajiban pajaknya selama ini, kenapa harus ikut tax amnesty alias pengampunan pajak yang tidak saja untuk dirinya sendiri namun puluhan perusahaannya juga?
Secara hukum, meskipun memiliki perusahaan cangkang di luar Indonesia bukanlah tindakan ilegal. Namun komitmen transparansi dan akuntabilitas para tokoh serta pejabat publik pemilik perusahaan cangkang itu patut dipertanyakan. Perusahaan cangkang tersebut tidak saja dapat digunakan untuk menghindari pajak, namun juga berpotensi dimanfaatkan untuk aktifitas pencucian uang (money laundrying).
Disinilah etika bisnis menjadi hilang, karena yang dipikirkan pengusaha adalah bagaimana agar dapat menghindari pajak, padahal para pengusaha tersebut juga merupakan orang-orang yang tidak saja terlibat aktifitas politik saat ini namun juga mencalonkan diri menjadi pemimpin di negeri ini.
Dan mereka tahu bahwa salah satu sumber penerimaan utama pemerintah adalah dari sektor pajak. Nah bila negara saja mau dikadalin soal perpajakannya, bagaimana lagi kelak kita mengharapkan mereka memiliki etika berpolitik dan bertata-negara yang baik?
Lantas bagaimana lagi kita sebagai rakyat bisa mempercayai calon-calon pemimpin yang dengan jelas, berani mengemplang pajak dari negaranya sendiri. Itu masih calon lho, belum menjadi pemimpin. Bagaimana kalau beneran menjadi pemimpin kelak? Bisa-bisa seluruh kekayaan negara ikut dikemplangnya. Seperti kata pepatah, Anjing Yang Dipegang Talinya, Manusia Yang Dipegang Ucapannya.
Apa masih mau kita dipimpin oleh orang-orang seperti itu yang antara ucapan dan perbuatannya bertolak belakang? Di depan massa, orasi berteriak-teriak ingin mensejahterakan rakyat, ingin memakmurkan bangsa, ingin mengembalikan kedaulatan negara. Sementara kenyataannya bertolak belakang antara ucapan dan perbuatan.
Akankah kita percayakan negeri ini kepada orang-orang seperti itu? Ngeri saya membayangkannya, bagaimana dengan Anda?
#JokowiLagi
Trailer Orang-Orang Indonesia Yang Disebutkan Dalam Paradise Paper
