Prabowo Jadi Menhan, Langkah Super Atau Langkah Blunder?
Hari ini, atau lebih tepatnya sejak kemarin, jagat maya sudah dihebohkan dengan berita tentang Prabowo yang diplot menjadi Menhan di kabinet kerja periode kedua Jokowi.
Sumbernya keluar dari mulut Prabowo sendiri, dirinya mengaku diminta Presiden Jokowi membantu di bidang pertahanan. Pernyataan ini diberikan setelah Prabowo bersama Edhy Prabowo menyambangi Istana Negara, kemarin, 21 Oktober 2019, sore.
Seketika isu Prabowo akan diangkat menjadi Menhan merebak. Di berbagai sosmed suara pro dan kontra pun bermunculan.
Beberapa mengkhawatirkan bila benar Prabowo diangkat menjadi Menhan, maka jabatannya bisa dipergunakan untuk melakukan kudeta, sampai-sampai ada yang menakut-nakuti dengan pernyataan Prabowo tentang strategi merampok rumah yang terbakar (Loot The Burning House), yang pernah disampaikannya dulu. Ada juga yang menyoroti anggaran gemuk sebesar Rp 127T yang akan dikelola Prabowo nantinya. Serta banyak lagi komen-komen lainnya yang intinya menyayangkan Jokowi memilih Prabowo menjadi Menhan.
Sempat saya berpikir, semengerikan apa seorang Prabowo sampai-sampai dipandang begitu tinggi dan menakutkan?
Padahal Jokowi sendiri belum bersuara terhadap pengangkatan itu, besok baru akan diumumkan dan dilantik.
Pun seandainya kalau benar Prabowo diangkat sebagai Menhan, akankah semua kekhawatiran itu beralasan?
Untuk menjawabnya tentu kita harus menelaah lebih jauh, apa sih sebenarnya Menteri Pertahanan itu, beserta tugas-tugasnya.
Jabatan menteri pertahanan adalah jabatan politis, bukan militer. Atas dasar itu Indonesia pernah memiliki beberapa Menhan yang berlatar belakang sipil. Di jaman SBY pernah dijabat oleh Purnomo Yusgiantoro.
Di masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, ada Mahfud MD yang mengisi jabatan Menhan.
Jadi pada dasarnya Menhan tidak harus berlatar belakang milier dan juga tidak memiliki kendali atas pasukan militer. Yang memiliki kendali penuh atas pasukan militer adalah Panglima TNI serta Presiden sebagai Panglima Tertinggi TNI.
Kemudian tugas Menhan antara lain adalah menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dengan fungsi yang mencakup:
1. Perumusan penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan
2. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertahanan
3. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertahanan
4 Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
Fungsi-fungsi tersebut adalah fungsi umum yang mirip dan terdapat di hampir semua kementerian, salah satunya di Kementerian Pertanian. Tidak percaya? Silahkan cek di link berikut ini:
(https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Pertanian_Republik_Indonesia)
Jadi sangat konyol kalau menganggap pengangkatan Prabowo sebagai Menhan sangat berbahaya seakan-akan Jokowi menyodorkan lehernya untuk dipotong. Atau seperti memasukkan macan ke rumah.
Justru dengan mengangkat Prabowo, Jokowi ingin memberikan kesempatan kepada Prabowo untuk membuktikan ucapannya sendiri.
Tentu kita masih ingat saat debat capres yang lalu. Betapa getolnya Prabowo menyerang Jokowi terutama di bidang pertahanan ini.
Bukan cuma sekali, Prabowo beberapa kali menyebut pertahanan Indonesia lemah. Anggaran pertahanan, sebut Prabowo, juga terlalu kecil.
“Di bidang pertahanan keamanan, kita terlalu lemah. Anggaran kita terlalu kecil. Ini akan kita perbaiki,” ujar Prabowo saat debat capres di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu 30 Maret 2019.
Prabowo pun tak lupa mengutip adagium.
“Saya ingat adagium mengatakan bahwa strong will do what they can and the weak suffer what they must, yang kuat akan berbuat sekehendaknya yang lemah harus menderita. Karena itu saya menilai pertahanan Indonesia terlalu lemah, jauh dari yang diharapkan. Kenapa? Karena kita tidak punya uang karena itu kita harus menjaga keuangan kita ke mana,” sebutnya.
Bahkan Prabowo juga membandingkan anggaran Indonesia dengan Singapura.
Dan sekarang? Prabowo ditempatkan di kementerian yang memiliki anggaran terbesar dari semua kementerian yang ada. Nilai alokasi anggarannya mencapai Rp 127,4 triliun. Lebih besar dibandingkan posisi kedua yang ditempati Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp 120,2 triliun.
Saatnya bagi Prabowo untuk membuktikan perkataannya. Mampukah dirinya mengelola anggaran sebesar itu untuk meningkatkan pertahanan Indonesia? Atau jangan-jangan malah lebih buruk? Memposisikan Prabowo sebagai Menhan adalah memposisikan Prabowo melawan ucapannya sendiri.
Bila Prabowo mampu mengelola dengan baik, tidak saja pertahanan Indonesia akan meningkat dan semakin disegani terutama di kawasan Regional maupun Internasional. Namun bila sebaliknya, tidak mustahil dirinya akan dipecat untuk kali kedua setelah dulu pernah dipecat dari TNI. Sesimple itu saja.
Apalagi Jokowi juga telah menyampaikan akan mencopot pejabat negara yang tidak serius bekerja. Dan pejabat yang dimaksud, tentu saja termasuk Prabowo. Beranikah Jokowi? Bagaimana menurut anda?
Untuk membaca tulisan saya yang lainnya, silahkan klik di sini
