Dalam acara bedah buku “Indonesian Paradoks”, yang dilaksanakan kemarin, 22 September 2018. Calon presiden Prabowo Subianto menyebut sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia saat ini menyimpang dari UUD 1945. Akibatnya, kekayaan Indonesia justru mengalir ke luar negeri.
“Inti masalah yang saya temukan adalah bahwa sistem ekonomi yang berlaku sekarang menyimpang dari UUD 1945,” kata Prabowo di hotel Sari Pacific, Jakarta Pusat.
“Akibat penyimpangan ini terjadi mengalir keluarnya kekayaan nasional,” imbuh dia.
Prabowo lalu menjelaskan Indonesia tak pernah menikmati kekayaan bangsanya sendiri. Semua keuntungan bangsa dinikmati negara lain.
Dia kemudian bercerita saat dirinya ditertawakan soal kebocoran uang negara sebesar Rp 1000 triliun. Prabowo mengaku tidak takut. Menurut Ketum Gerindra itu, ucapannya terbukti.
“Waktu saya bicara kebocoran 1.000 triliun yang saya hitung, saya diejek, saya ditertawakan. Tapi saya tidak gentar. Baru ditertawakan. Belum ditembak oleh musuh,” ujar Prabowo.
Prabowo lantas mengatakan apa yang dibicarakannya ini sudah diamini para menteri Presiden Joko Widodo. Dia mencontohkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang pernah mengatakan kerugian negara sebesar Rp 2.000-3.000 triliun di sektor perikanan.
Dia kemudian berkelakar Susi kemungkinan sebentar lagi akan kena reshuffle Jokowi.
“Ternyata malah menteri pemerintah ini mengatakan lebih dari saya. Ibu susi mungkin kena reshuffle beliau ini ha…, ha…, ha. Jawabannya kurang enak. Jadi beliau mengatakan jumlah kerugian negara Rp 2.000 triliun sampai Rp 3.000 triliun di sektor ikan saja. Saya masih konservatif, saya katakan Rp 1.000 triliun karena saya diajarkan senior-senior kan harus selalu hati-hati dengan angka,” sebutnya
Begitu juga dengan Menko Perekonomian Darmin Nasution. Prabowo mengatakan, Darmin mengakui ada dana devisa yang tidak kembali ke dalam negeri.
“Kemudian Menko Darmin mengatakan ada ekonomi bocor karena devisa tidak kembali. Berarti kan benar aliran keluar. Jadi buku saya sudah dibenarkan ini oleh tokoh-tokoh pemerintah sekarang,” pungkas Prabowo.
Apa yang dikatakan Prabowo memang benar adanya, NAMUN, sekali lagi saya tegaskan NAMUN, saat menyampaikan hal tersebut, Prabowo tidak menjelaskan dalam konteks apa serta kapan ucapan para menteri tersebut disampaikan, terutama terkait apa yang disampaikan oleh menteri Susi Pudjiastuti. Itulah yang saya sebut pidato penyesatan yang dilakukan oleh Prabowo.
Coba kita bedah satu persatu, mengenai apa yang disampaikan Susi bahwa kerugian negara sebesar Rp 3000 triliun, ternyata hal tersebut disampaikan oleh Susi tanggal 23 Juni 2015. Yakni belum setahun Jokowi menjabat sebagai Presiden. Dan penyebab kerugian negara itu adalah akibat aktivitas penangkapan ikan ilegal atau illegal fishing.
http://www.tribunnews.com/bisnis/2015/06/23/illegal-fishing-rugikan-negara-hingga-rp-3000-triliun
Saat dikonfirmasi media kemarin, 22 September 2018. Susi pun menjelaskan, justru di era Jokowi dan di bawah kepemimpinannya di Kementerian Kelautan dan Perikanan, sektor perikanan terus tumbuh.
“Produksi perikanan kita di 2017 trennya terus meningkat. Padahal di 2018 baru dapat penghitungan satu semester volumenya semester I itu kita sudah di US$ 2.272 juta dibandingkan semester 1 tahun sebelumnya terjadi kenaikan 12,88%,” kata Susi di kantor KKP, Jumat 21 September 2018.
Dari penjelasan Susi tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kebocoran Rp 3000 triliun itu justru terjadi di masa sebelum pemerintahan Jokowi. Dimana saat itu illegal fishing merajalela dan berkomplot dengan mafia perikanan untuk menguras kekayaan laut Indonesia.
Sementara pemerintah ketika itu tidak bertindak apa-apa alias terkesan menutup mata dan membiarkan pencurian ikan secara besar-besaran terjadi. Dan di bawah kepemimpinan siapakah pemerintahan sebelum Jokowi tersebut? Tanpa saya perlu menyebutnya, saya yakin pembaca pun sudah mengetahuinya.
Sedangkan di masa kepemerintahan Jokowi, KKP di bawah Susi Pudjiastuti berhasil menutup kebocoran tersebut dengan memberantas para mafia perikanan dan menenggelamkan kapal pencuri ikan. Hasilnya perikanan Indonesia meningkat pesat setiap tahunnya.
Jadi sampai di sini clear ya pembaca, di bawah pemerintahan siapa kebocoran itu terjadi dan di bawah pemerintahan siapa uang 3000 triliun rupiah berhasil diselamatkan.
Baiklah sekarang kita lanjut ke ronde berikutnya, yakni penuturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution yang mengatakan bahwa Indonesia mengalami kebocoran ekonomi. Kondisi ini menyebabkan, tabungan nasional (national saving) rendah.
Menko Darmin menjelaskan, kebocoran ekonomi disebabkan karena Devisa Hasil Ekspor (DHE) hanya sekitar 80% hingga 81% yang masuk dalam negeri. Dari total tersebut, baru 15% yang dikonversi menjadi Rupiah.
Namun demikian, bukan berarti pemerintah berdiam diri saja. Berbagai upaya pun dilakukan oleh pemerintah untuk menarik dana luar untuk masuk ke Indonesia, tidak hanya dari DHE, namun juga dana yang terparkir di luar negeri oleh pengusaha-pengusaha nakal yang berusaha menghindari pajak.
Yang lucunya diduga pelakunya termasuk Prabowo dan Sandiaga Uno yang namanya tercantum dalam Paradise Paper maupun Panama Papers yang sudah pernah saya tuliskan sebelumnya.
https://www.Indovoices.com/analisis/prabowo-subianto-sandiaga-uno-dan-paradise-papers/
Jadi tidak mengherankan bila Prabowo mengetahui adanya kebocoran, mengingat kuat dugaan bila salah satu atau kedua-duanya capres maupun cawapres dari partai Gerindra tersebut pernah menjadi bagian dari terjadinya kebocoran itu sendiri.
Nah kembali ke soal upaya pemerintah untuk mengatasi kebocoran baik dari dana para pengusaha penghindar pajak yang parkir di luar negeri maupun dari DHE. Berbagai cara pun telah dilakukan, mulai dari Tax Amnesty yang sudah dijalankan sejak tahun 2016 lampau.
Termasuk juga menerbitkan aturan yang mengatur dan mewajibkan devisa hasil ekspor (DHE) harus dikonversikan ke dalam rupiah oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag). Selain itu juga pengenaan tarif pajak terhadap barang-barang impor menjadi 10 persen.
Lalu menyesuaikan suku bunga acuan atau BI 7-day reverse repo rate dengan menaikkan suku bunga acuan 125 basis poin dalam tiga bulan. Suku bunga acuan BI kini di posisi 5,5 persen. Belum lagi meningkatkan campuran B20 untuk Bio Diesel, mengoptimalkan pemakaian kandungan dalam negeri untuk berbagai kegiatan industri dan pembangunan infrastruktur serta lain sebagainya.
Termasuk berbagai langkah lainnya yang intinya agar uang yang ada di luar negeri bisa ditarik ke dalam negeri dan meminimalkan mengalirnya uang dari dalam negeri ke luar negeri.
Dan terbukti apa yang dilakukan oleh pemerintah cukup berhasil, perekonomian relatif stabil dimana berbagai kebutuhan pokok tersedia dengan harga terjangkau, tidak ada kenaikan gila-gilaan.
Bahkan himbauan pemerintah untuk menukar dolar ke rupiah sempat menuai antusiasme luar biasa yang dilakukan oleh sekelompok pengusaha di Surabaya yang berani menukar uang puluhan juta dolarnya dengan rupiah. Akibat aksinya mereka dikenal dengan sebutan Crazy Rich Surabayans.
Dan beberapa hari lalu, salah satu perusahaan raksasa, Amazon mengemukakan niatnya untuk berinvestasi sebesar 14 triliun rupiah.
Dari gambaran tersebut saja kita bisa menilai kalau kepercayaan baik dari dalam maupun luar negeri masih tinggi terhadap Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi. Dimana salah satu faktornya adalah kemampuan Jokowi untuk mengurangi resiko kebocoran yang terjadi selama pemerintahannya.
Lain ceritanya bila presiden atau wakil presidennya punya record pernah ngemplang pajak. Bisa jadi investor pun takut berinvestasi, bukankah begitu kawan?
Trailer Skakmat Susi
https://youtu.be/2qgVaM3mXDg
