Indovoices.com-Indonesia dan Norwegia berkomitmen penuh dalam melanjutkan kerja sama di bidang hak asasi manusia (HAM) saat kedua negara melanjutkan pertemuan Dialog HAM Bilateral ke-14 RI-Norwegia, pada 4 November 2019.
“Pertemuan tahunan Dialog HAM RI-Norwegia telah memberikan kontribusi besar dalam penguatan hubungan antara kedua negara. Lebih jauh, Indonesia tetap berkomitmen untuk terus menjadi garda terdepan dalam melakukan kerja sama multilateral di bidang HAM,” tutur Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI selaku Ketua Delegasi RI, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta.
”Hal ini merupakan bentuk nyata hubungan baik dan dan kerja sama kedua negara yang terus meningkat,’, tambah Duta Besar RI untuk Kerajaan Norwegia dan Islandia, Todung Mulya Lubis.
Pada pertemuan yang ke-14 ini, Dialog HAM RI-Norwegia fokus pada beberapa agenda, yakni hak-hak anak, kebebasan beragama atau kepercayaan dan kebebasan berbicara, serta beberapa isu multilateral yang berkaitan dengan HAM.
Selain itu, dialog ini juga membahas isu-isu HAM kontemporer lain yang menjadi fokus dari kedua negara.
Pemerintah Indonesia menyampaikan berbagai capaian yang telah diraih Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan HAM, seperti upaya pemerintah mencegah pernikahan usia anak serta dinaikkannya angka minimal usia pernikahan anak perempuan, dari 16 tahun menjadi 19 tahun melalui putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2019.
Dalam konteks multilateral, Pemerintah Indonesia yang baru terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022 menggunakan kesempatan tersebut untuk menyampaikan kesiapannya untuk menjadi bagian dari Dewan HAM PBB.
“Indonesia siap untuk bekerja sebagai bagian dari Dewan HAM dalam merealisasikan tujuan-tujuan bersama. Selain itu, Indonesia juga akan menjalankan perannya dalam memastikan tidak ada politisasi, double standard, dan selektivitas yang dapat memengaruhi kinerja dari Dewan HAM,” tegas Direktur HAM dan Kemanusiaan.
Selain Kemlu, Delegasi RI juga terdiri dari pejabat Kedutaan Besar RI di Oslo, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kementerian Agama.
Di samping dari pertemuan bilateral tersebut, delegasi Pemerintah Indonesia juga menghadiri rangkaian kegiatan the 19th Informal Asia Europe Meeting (ASEM) Seminar on Human Rights: Human Rights Education and Training.
Direktur HAM dan Kemanusiaan merupakan salah seorang dari tujuh anggota steering committee ASEM, bersama-sama dengan wakil dari Republik Rakyat Tiongkok dan Filipina sebagai wakil-wakil dari wilayah Asia. Steering committee sendiri memiliki peran dalam mendorong implementasi dan rekomendasi dari program kerja ASEM. (jpp)
