“Salah satu indikasinya adalah permintaan lahan industri yang terus naik. Inipun menandakan bahwa aktivitas manufaktur di dalam negeri masih tetap ekspansif,” kata Direktur Perwilayahan Industri Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian, Ignatius Warsito di Jakarta, Senin (13/5).
Berdasarkan data Himpunan Kawasan Industri (HKI), pada kuartal I tahun 2019, permintaan lahan di kawasan Jabodetabek dan Karawang terus meningkat hingga 100 hektare, dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya dengan penjualan lahan industri mencapai 11,27 hektare.
Sepanjang tiga bulan pertama tahun ini, serapan lahan industri banyak terdapat di Serang, Bekasi, dan Karawang. Apabila dirinci, Modern Cikande mencatatkan transaksi paling besar dengan penjualan lebih dari 60 hektare. Setelahnya, disusul Greenland International Industrial Centre yang mendekati 20 hektare.
Menurut Warsito, adanya realisasi serapan lahan industri pada kuartal I/2019 diperkirakan terjadi kenaikan permintaan sampai akhir tahun 2019. Hal ini mengingat sebagai akumulasi kebutuhan investasi baru maupun pengembangan dari industri yang sudah ada dari tahun sebelumnya.
“Kami optimistis angka penjualan lahan industri bakal melebihi raihan tahun 2018 yang jumlahnya mencapai 180 hektare. Kami memproyeksikan, penjualan lahan industri sampai akhir tahun 2019 bisa menyentuh 200 hektare, dengan peningkatan yang terus terjadi hingga pertengahan tahun ini mengingat kondisi iklim investasi yang semakin kondusif,” paparnya.
Ketua Umum HKI Sanny Iskandar menyebutkan, permintaan lahan industri bisa meningkat karena didukung oleh keberlanjutan program-program perbaikan dari pemerintah. Apalagi gelaran Pemilu 2019 berjalan aman dan lancar.
“Setelah dipastikan Pemilu berjalan baik, para investor mulai melanjutkan kontrak-kontrak negoisasi dan investasi. Bahkan, kami meyakini penjualan kawasan industri hingga akhir tahun 2019 bisa mencapai 250–330 hektare,” tuturnya.
Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto menegaskan, pemerintah bertekad untuk terus menciptakan iklim investasi yang kondusif, salah satunya melalui pemberian kemudahan perizinan usaha dan insentif. “Berdasarkan implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0, salah satu program prioritasnya adalah pengembangan kawasan industri terpadu,” jelasnya.
Melihat antusiame dari para investor yang ingin mengembangkan usahanya, menurut Menperin, pemerintah juga siap menyambut dengan membangun infrastruktur yang terintegrasi, pembukaan kawasan industri baru, dan menyediakan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten untuk memenuhi kebutuhan sektor industri. “Ini yang menjadi tugas kami untuk mendorong peningkatan investasi di sektor industri,” terangnya.
Airlangga mengemukakan, perluasan kawasan industri baru di kawasan Jawa Barat yang masih sangat berpotensi, misalnya di bagian timur yang meliputi wilayah Majalengka, Cirebon, dan Subang. Peluang ini muncul karena ketersediaan infrastruktur yang strategis, yaitu Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati Majalengka, Pelabuhan Cirebon, dan Pelabuhan Patimban di Subang.
“Jawa Barat merupakan salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonominya berbasis industri, yang kontribusinya mampu mendekati 40 persen. Kalau dikembangkan lagi di koridor timur, potensi pembangunannya akan lebih bisa ditingkatkan,” imbuhnya.
Menperin menambahkan, Jawa Barat telah berkontribusi cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Dalam hal ini, sumbangsih utamanya dari aktivitas industrialisasi, baik itu adanya peningkatan pada nilai investasi, penyerapan tenaga kerja, maupun capaian ekspor.
“Kemudian di Jawa Barat juga ada kawasan Bekasi, Karawang, dan Purwakarta (Bekapur) yang dijuluki Detroit-nya Indonesia karena berbagai produk manufaktur, terutama elektronika dan otomotif, diekspor dari sana,” sebutnya.
Pada kuartal I tahun 2019, industri manufaktur memberikan kontribusi sebesar 22,7% dari total nilai investasi yang mencapai Rp195,1 triliun, yang berasal dari penanaman modal asing maupun dalam negeri. Di periode yang sama, industri pengolahan masih memberikan kontribusi terbesar kepada struktur produk domestik bruto (PDB) nasional hingga 20,07 persen.
